Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal, Ancam Somasi Penyebar Isu

MENTERI Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang mencatut namanya dalam isu tersebut.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil dikutip dari Antara saat memberikan keterangan di Ambon, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil setelah melantik pengurus sekaligus membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku.

Bahlil merespons berbagai isu dan spekulasi yang beredar di media sosial. Salah satunya mengenai narasi yang disampaikan seorang pengamat intelijen terkait keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus penyadapan ilegal.

Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan nama Bahlil karena dirinya merupakan ketua umum partai politik yang berada di lingkaran pemerintahan.

Bahlil mengaku tidak mengetahui identitas ketua umum partai politik yang dimaksud dalam narasi tersebut. Meski demikian, isu yang beredar di media sosial hingga grup percakapan WhatsApp mulai mengarah secara spesifik kepada dirinya.

“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Bahlil mendesak kepolisian segera mengusut pihak yang berada di balik penyebaran informasi yang dinilainya tidak benar. Dia juga memberikan tenggat waktu kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi.

“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga etika dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Menurutnya, penyebaran narasi yang tidak berdasar berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” tandas Bahlil.