Regulasi Rokok Elektrik Disiapkan

PEMERINTAH mengindikasikan bakal membuat regulasi khusus peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Kondisi ini dipicu banyaknya temuan narkoba yang disamarkan menyerupai cairan atau liquid vape. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada isu ini. 

Pada Selasa (29/9/2026) lalu, Presiden memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk menyiapkan langkah memperkuat pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Pembahasan mulai soal penguatan pusat rehabilitasi, pengembangan alat deteksi terjangkau, hingga penyusunan regulasi berbasis riset.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengaku, pihaknya bertugas menyiapkan riset terkait rokok elektrik. “Untuk regulasi yang handle Menkes. Kita hanya risetnya saja,” kata Arif pada Swara Indonesia Raya, Kamis (23/10/2026).

Riset BRIN berhasil mengungkap penggunaan vape berkaitan dengan masalah kesehatan seperti diabetes, paru, hingga pankreas. Hasil riset menunjukkan 100 persen diabetes dan 92 penyakit paru berkaitan dengan penggunaan rokok elektrik. Saat ini, pengguna vape di Indonesia telah mencapai empat juta orang.

Kepala BRIN menegaskan, pihaknya bakal mengembangkan teknologi deteksi yang lebih murah untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Prof Arif mengakui saat ini vape menjadi salah satu celah peredaran narkoba di Indonesia. “Vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang segera harus benar-benar diantisipasi,” kata Arif.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, selama ini pengawasan rokok elektrik diatur dalam UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Nadia menyebut Pasal 431 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga telah mengatur kewajiban pengujian kadar nikotin pada setiap varian vape yang diproduksi atau diimpor.

Sementara Pasal 432 mengatur penggunaan bahan tambahan. Termasuk pengujian sebelum produk beredar dan verifikasi selama produk beredar di laboratorium terakreditasi. Namun, pengujian kadar nikotin secara rutin tidak otomatis dapat mendeteksi seluruh zat berbahaya yang mungkin terkandung dalam liquid vape.

“Untuk mengidentifikasi dugaan kandungan narkotika, seperti kokain atau etomidate, diperlukan pengujian laboratorium khusus sesuai jenis zat yang dicurigai,” ujar Nadia.

Penyebaran narkoba dengan modus cartridge liquid vape terus bertambah. Terbaru, Polda Riau menggagalkan peredaran lebih dari 2 kg sabu serta 284 cartridge diduga mengandung cairan etomidate. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, vape menjadi salah satu bentuk evolusi peredaran narkotika. 

Menurut Suyudi, BNN dan Polri tidak bisa membedakan secara kasat mata antara bahan kimia biasa dengan kimia narkotika. Terlebih, jika narkoba dikemas dengan wangi-wangian dan berhasil diekstrak dalam bentuk lain. “Vape adalah salah satu pintu masuk narkotika, yang mana evolusi perubahan narkotika dunia, termasuk Indonesia, dari yang bentuknya padat menjadi cair, dan pintu masuknya adalah vape,” tegas Kapolri Suyudi.

Fatwa Haram

Kapolri sudah meminta fatwa haram vape kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Permintaan itu disampaikan Suyudi saat bertemu MUI pada Selasa (13/10/2026). Permintaan fatwa haram vape ini dilayangkan usai MUI Provinsi Jawa Timur sudah lebih dulu mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape.

Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 menyebutkan penggunaan vape atau cairannya sebagai sarana penggunaan, penyimpanan, penyembunyian, maupun memperluas narkotika dan zat adiktif lainnya dinyatakan haram. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Faris Khoirul Anam, mengatakan penyalahgunaan vape bukan sekadar persoalan perangkat rokok elektronik.

Penyalahgunaannya juga termasuk kandungan zat, tujuan penggunaan, serta dampaknya terhadap keselamatan manusia. “Intinya apabila suatu cairan vape itu terbukti mengandung kokain atau zat terlarang lainnya dan digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi zat tersebut, hukumnya jelas haram,” kata Faris kepada Swara Indonesia Raya.

Faris menegaskan, ketentuan itu tidak serta merta menyamakan seluruh penggunaan vape. Menurutnya, hukum penggunaannya perlu dilihat berdasarkan kandungan, pengguna, situasi, serta potensi mudharat yang ditimbulkan. “Tidak tepat jika dikatakan bahwa semua vape itu dihukumi dengan satu ketentuan yang sama tanpa melihat kandungan, tanpa melihat penggunanya, situasi penggunaan, dan potensi mudharatnya,” tegas MUI Jatim.

Penguatan Pengawasan

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar mendukung penuh pengawasan yang lebih kuat terhadap peredaran rokok elektrik. Menurutnya, produk vape legal mudah diawasi dan ditelusuri karena memiliki identitas produsen dan jalur distribusi yang lebih jelas.

Firmansyah mengatakan, cartridge mengandung narkotika melibatkan jaringan perdagangan ilegal. Ini berbeda dengan jalur distribusi resmi yang dijalankan produsen, distributor, dan toko vape legal. Menurut Firmansyah, pelaku industri juga memiliki kepentingan untuk melaporkan aktivitas atau produk yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

“Perlindungan anak muda harus menjadi prioritas, baik dengan mencegah akses anak di bawah umur terhadap produk rokok elektronik maupun memberantas jaringan narkotika yang menyalahgunakan perangkat tersebut,” ujar Firmansyah kepada Swara Indonesia Raya.

Firmansyah menegaskan, penegakan hukum terhadap jaringan narkotika harus diperkuat. Terutama pengawasan jalur masuk barang, penyelundupan bahan baku, tempat peracikan ilegal, hingga jaringan pengedarnya. Selain itu tingkatkan transparansi tata niaga industri rokok elektronik legal. 

“Jangan sampai kita hanya fokus pada perangkat yang digunakan, sementara jaringan narkotikanya tetap beroperasi,” tegas Ketum Arvindo ini.