Sat-set DPR Kebut RUU Perampasan Aset

DI TENGAH lengangnya gedung parlemen karena masa reses, lampu ruang rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, justru menyala pada Senin (26/10/2026). 

Hari itu, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset resmi dibentuk.

Langkah ini diambil secara khusus, guna menepati komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya, yaitu menuntaskan pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Jika dihitung waktu tersisa yang praktis hanya satu setengah bulan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, mengambil langkah cepat.

Bekerja sama dengan pimpinan DPR berdasarkan kesepakatan rapat internal, agenda reses dikesampingkan, agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dapat diselenggarakan secara maraton. 

Rangkaian RDPU ini dijadwalkan menghimpun masukan dari minimal 20 elemen masyarakat, yang mencakup akademisi, mahasiswa, advokat, hingga kelompok cendekiawan.

"Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026," jelas politikus Partai Gerindra tersebut di sela rapat.

Namun, pergerakan kilat di Senayan ini justru menyulut keraguan publik. Sebab, hingga keputusan Panja disahkan, draf resmi RUU beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sama sekali belum dipublikasikan secara terbuka, maupun dapat diakses oleh khalayak umum.

Bayang-bayang Formalitas

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim menilai, langkah agresif yang dilakukan DPR di masa reses tanpa transparansi draf, adalah anomali yang memicu tanda tanya besar. 

Selama ini, regulasi yang murni umumnya didorong oleh masyarakat sipil. Ia memberikan contoh pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang kini menjadi Undang-undang (UU), harus melewati proses yang cukup panjang.

"Makanya bingung, kenapa sih DPR yang lebih kencang? Kalau dibaca, bisa jadi bukan kepentingan publik yang sebenarnya didukung oleh undang-undang ini," ujar Ibrahim kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Selasa (27/10/2026) malam. 

Menurutnya, peredaran draf yang masih simpang siur dan sekadar didapat secara informal, membuat koalisi masyarakat sipil lumpuh untuk melakukan verifikasi.

Ia menekankan, apabila hak partisipasi masyarakat terus diabaikan hingga pengesahan pada Desember mendatang, ICW bersama koalisi masyarakat sipil tak segan melayangkan gugatan uji formil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena ini akan menjadi keputusan teman-teman koalisi, apakah kita akan menjadi penggugat ketika partisipasi bermakna itu tidak dilaksanakan."

"Tapi pada prinsipnya ICW siap mengajukan permohonan judicial review ke MK,” tuturnya.

Keraguan serupa dilontarkan pakar hukum dari Universitas Indonesia, Choky Ramadhan.

Ia menilai, mengundang puluhan elemen masyarakat di masa reses ketika mayoritas anggota dewan sedang berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, berpotensi mereduksi RDPU menjadi sekadar 'stempel' belaka.

Berkaca pada penyusunan KUHAP dan RUU TNI pada 2025 lalu, Choky mengingatkan mandat MK soal partisipasi bermakna (meaningful participation) tidak berhenti pada hak untuk didengar (right to be heard). 

"Tetapi juga right to be considered (hak untuk dipertimbangkan) dan right to be explained (hak untuk mendapat penjelasan)."

"Kalau ahli diundang bicara, tapi yang dengar cuma tiga sampai tujuh orang karena puluhan lainnya reses, buat apa? Jadi formalitas belaka," Tegas Choky kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (28/10/2026) siang.

'Roh' Perampasan Aset Jangan Sampai Hilang

Minimnya keterbukaan atas draf RUU Perampasan Aset menimbulkan kecemasan mendasar terkait potensi penghilangan substansi utamanya.

Hal itu terkait Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau penyitaan aset tanpa jalur pemidanaan, serta aturan mengenai kepemilikan kekayaan yang tak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nugroho, mengaku terkejut dengan mulai munculnya narasi dari sejumlah kalangan yang menghendaki penghapusan ketentuan illicit enrichment, dengan dalih merusak kodifikasi KUHAP atau tumpang tindih dengan KUHP baru. 

Menurutnya, jika mekanisme tersebut dihilangkan, sama saja dengan membuat RUU ini mati sejak dalam kandungan.

"Padahal perampasan aset rohnya ada di sana. Kalau menunggu putusan pidana, itu sudah diatur di UU Korupsi dan undang-undang lain."

"Ngapain ada UU Perampasan Aset kalau hanya kodifikasi aturan yang sudah tersebar? Tidak ada kebaruannya," urai Hibnu kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (27/10/2026) malam.

Ia menekankan, esensi RUU ini justru terletak pada terobosan merampas aset terkait tindak pidana di tahap awal sebelum vonis.

Mengingat, selama ini aparat penegak hukum selalu kalah satu hingga dua langkah dari koruptor yang lihai.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, RUU Perampasan Aset juga dirancang untuk menyita aset pelaku tindak pidana di sektor keuangan, demi memulihkan kerugian korban.

Ia memaparkan, ruang lingkup perampasan tersebut mencakup perkara investasi ilegal, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan biro perjalanan umrah.

Menurutnya, praktik peradilan selama ini menunjukkan para korban tindak pidana keuangan kerap menghadapi kendala besar dalam memperoleh restitusi.

"Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban," kata Habiburokhman di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Di sisi lain, Ibrahim menyoroti potensi hilangnya ketentuan krusial seperti Pasal 5 ayat (2) pada draf lama tahun 2023, terkait kekayaan pejabat yang tidak seimbang dengan penghasilannya. 

Ia juga mengkritisi munculnya ambang batas (threshold) nilai aset minimal Rp100 juta pada draf versi Juli 2026, yang dinilai rawan dimanipulasi.

"Apabila hanya mendasari pada angka Rp100 juta tanpa kejelasan apakah itu dihitung per perkara atau per tersangka, ada potensi aset kejahatan itu dipecah-pecah agar lolos," ulasnya.

Mengenai penelusuran aset yang tak wajar, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, meski Komisi III belum melibatkan lembaganya dalam pembahasan RUU tersebut, ia menyarankan RUU Perampasan Aset menyertakan wewenang bagi negara untuk menyita secara langsung harta penyelenggara negara yang terbukti melebihi kewajaran laporan LHKPN.

“Nah, kalau hal seperti ini diatur di dalam undang-undang tentang perampasan aset, maka semua pejabat penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti melapor LHKPN yang benar,” ujar Johan kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (27/10/2026) sore.

Usulan tersebut diamini oleh Prof. Hibnu. Ia menekankan, sasaran utama ketentuan ini harus secara khusus difokuskan kepada para penyelenggara negara yang dibiayai oleh rakyat.

“Semua aset itu harus sekarang tertib asas, tertib administrasi, dicatatkan sumbernya. Oh ini dari gaji, ini dari mbah-nya, ini dari warisan, ini dari hibah. Jadi semua tercatat, termasuk dalam LHKPN,” paparnya. (*)