Ambisi Sampah Jadi Energi di Tengah Ancaman Krisis TPA
Indonesia mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera, perusahaan di bawah Danantara Investment Management (DIM).
Investasi tersebut tentunya akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA).
Untuk diketahui, timbulan sampah nasional disebut mencapai 144.562 ton per hari, sementara yang tercatat terkelola baru sekitar 25 persen. Dari 522 TPA, sekitar 70 persen masih menggunakan sistem pembuangan terbuka.
“Kondisi faktual pengolahan sampah di Indonesia sampai dengan saat ini total timbulan sampah adalah 144.562 ton per hari,"
Ujar Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLH/BPLH, Vinda Damayanti Ansjar
Upaya pemerintah tekan sampah di TPA
Besarnya timbulan sampah mendorong kebutuhan pengolahan yang mampu mengurangi beban TPA. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah mengolah sampah menjadi energi listrik.
Untuk menjalankan program tersebut, PT Denera akan mengkoordinasikan investasi, pembangunan, dan operasional proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
“Dengan PT Denera, kami menciptakan platform investasi yang terstruktur dan berdaya saing tinggi,”
ujar Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir.
Perkembangannya sudah bergerak dari pembentukan perusahaan menuju pembangunan fasilitas. Tiga proyek awal berada di Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya 1.
Sumber: keterangan resmi Danantara.
Gabungan ketiganya menghasilkan kapasitas rencana 4.500 ton per hari, dengan investasi proyek mencapai Rp8,8 triliun.
Ekspansi juga sedang dipersiapkan. Pada 20 Juli 2026, Danantara Investment Management menyerahkan Conditional Letters of Award kepada delapan mitra untuk delapan lokasi proyek tahap kedua yang mencakup 20 kabupaten/kota.
"Proses seleksi mitra yang dijalankan DIM dan Denera dilaksanakan secara disiplin sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Kami berharap seluruh mitra untuk dapat memenuhi target yang telah sepakati,"
ujar Pandu.
Daerah Sudah Mulai Lebih Dulu
Di Jakarta, RDF (Refuse-Derived Fuel) Plant Rorotan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk dimanfaatkan industri. Jalur ini berbeda dari PSEL yang menghasilkan listrik.
Gubernur Pramono Anung menyebut pengoperasian Rorotan masih bertahap. Kapasitas desain yang disebut saat itu berkisar 2.200–2.400 ton per hari, sedangkan pengoperasiannya berada pada 800 ton per hari.
“Produksinya sendiri dari tiga line, yang sudah beroperasi penuh satu line, yaitu 800 ton per hari,”
ujar Pramono.
Pramono menyebut peningkatan pengoperasian bergantung pada kelancaran pengangkutan dan kecukupan sampah yang dikirim ke fasilitas.
Tak hanya Jakarta, Pemkab Banyumas juga turut meluncurkan RDF dan recycling center di TPST Sokaraja Kulon.
Menurut DLH Banyumas, saat peluncuran tersebut terdapat tiga lokasi yang dilengkapi peralatan untuk menghasilkan RDF siap jual: Sokaraja Kulon, Kedungrandu, dan Purwanegara.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengakui belum semua TPST mampu menghasilkan RDF yang langsung memenuhi kebutuhan pembeli.
“Off-taker RDF produksi Banyumas sekarang berasal dari PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Pabrik Cilacap dan PT Sinar Tambang Arthalestari,”
ujar Sadewo.
Bukti pemanfaatan RDF juga ada di Cilacap. PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) melaporkan fasilitas RDF Cilacap telah mengolah lebih dari 203 ribu ton sampah menjadi sekitar 93 ribu ton RDF sepanjang 2020–2025.
Produknya digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam produksi semen.
Direktur Operasi SBI, Edi Sarwono, menyatakan pengolahan sampah dapat mendukung pengurangan emisi industri sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Tantangan PSEL
Dari sisi teknologi, karakter sampah menjadi salah satu penentu keberhasilan. Pakar Teknik Bioproses Universitas Gadjah Mada, Prof. Wiratni, menekankan pentingnya pemilahan untuk menjaga efisiensi pengolahan.
“Jika sampah masih bercampur antara organik dan anorganik, proses akan merugi dan investasi berisiko sia-sia,”
ujar Wiratni.
Menurutnya pengeringan memang memungkinkan sampah basah diolah, tetapi menambah kebutuhan biaya. Ia menyarankan pengolahan organik melalui pengomposan atau budidaya maggot.
Kritik datang dari WALHI
Kritik terhadap prioritas pembangunan datang dari Pengampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahyu Eka Styawan. Ia menilai percepatan PSEL berisiko mengalihkan perhatian dari upaya menekan sampah pada tahap produksi dan konsumsi.
“Justru dengan percepatan pembangunan PSEL, pemerintah mengabaikan hulu sampah baik produksi maupun konsumsi,” ujarnya.
Pungkas Wahyu.
WALHI mendorong penguatan pemilahan, pengolahan organik, sistem guna ulang, dan tanggung jawab produsen terhadap sampah produknya.