Jelang Zero ODOL 2027: Sopir Tertekan, Pengusaha Ragu

MENJELANG akhir tahun 2026 yang tersisa dua bulan lagi, kesiapan pemerintah menghentikan total pengoperasian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) mulai 1 Januari 2027, kian dipertanyakan. 

Penyebabnya, berbagai aspek persiapan di lapangan dinilai belum matang secara menyeluruh.

Belum jelas aturan main, ketidaksiapan anggaran, rumitnya birokrasi lintas kementerian, hingga maraknya pungutan liar di jalan raya, menjadi ganjalan utama kebijakan ini tak bisa diterapkan tepat waktu.

Keluhan itu dirasakan langsung oleh Kiting (bukan nama aslinya), yang bekerja sebagai sopir selama puluhan tahun.

Kepada Swara Indonesia Raya, ia mengeluh kerap tertekan akibat desakan pemilik barang untuk mengangkut muatan melebihi kapasitas, belum lagi menghadapi maraknya pungutan liar di sepanjang jalur pengiriman.

“Saat ini, para sopir berada di posisi dilematis dan tidak memiliki pilihan untuk menolak. Kita semua tahu betapa sulitnya mencari muatan sekarang."

"Belum lagi pungli, sangat memberatkan karena persentasenya cukup besar. Setidaknya kita harus keluar sekitar Rp50 ribu agar bisa melanjutkan perjalanan,” ungkap Kiting, Selasa (20/10/2026) malam.

Membenarkan persoalan yang dihadapi sopir tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo menyoroti penegakan hukum yang dinilainya berat sebelah. 

Ia menilai penindakan hukum sejauh ini belum menyentuh sektor hulu seperti produsen atau pemilik barang, melainkan baru menyasar sektor hilir yang mencakup armada angkutan serta para pengemudi truk.

Penegakan Hukum Dinilai Berat Sebelah

“Betul, seperti apa yang Mas sampaikan tadi. Penindakan sebagian besar masih ditujukan kepada pelaku usaha di tingkat akhir,” kata Agus, Selasa (20/10/2026) sore.

Meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memperbarui pola pengawasan di lapangan, lanjut Agus, berbagai tantangan tetap saja bermunculan.

Salah satunya, penerapan sistem pengawasan berbasis digital, seperti Electronic Traffic Law Enforcement Weigh-in-Motion (ETLE WIM) milik Kemenhub.

“Banyak anggota kami mengeluhkan potensi double capture pada pendataan di lapangan."

"ETLE Kemenhub ini berbasis pada data KIR, kan ini memicu masalah baru, karena masih banyak kendaraan yang tidak tercatat dalam database KIR, bukan karena enggan melakukan uji KIR,” tutur Agus.

Kritik Aptrindo tersebut merujuk pada hasil pengujian sistem pengawasan digital ETLE Hub yang sebelumnya dilakukan oleh Kemenhub pada periode 11 September hingga 8 Oktober 2026.

Pada periode ini, Kemenhub merekam 47.361 kasus kendaraan yang terindikasi melebihi kapasitas muatan.

Total, ETLE Hub mengidentifikasi 79.414 deteksi yang mencakup 51.135 nomor polisi unik, dengan rata-rata 2.836 deteksi setiap harinya. 

Pemantauan tersebut menemukan 31.881 indikasi pelanggaran dokumen, 28.282 pelanggaran daya angkut, serta 19.212 pelanggaran gabungan dokumen dan daya angkut.

Kebut Target Zero ODOL 2027

Dari puluhan ribu kasus kelebihan muatan tersebut, sebanyak 84,3% di antaranya terbukti melampaui 20% dari batas Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).

Terkait kritik yang disampaikan Aptrindo, Swara Indonesia Raya mencoba menghubungi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub. Namun, pesan dan telepon tidak direspons hingga berita ini diturunkan.

Guna menanggulangi persoalan ini, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, yang ditindaklanjuti oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan melalui 9 Aksi dan 45 Keluaran.

Langkah strategis ini meliputi penataan jalan khusus logistik, pengawasan di jalan raya, integrasi sistem elektronik, serta pembentukan Komite Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional (KP2KN).

Pemerintah bersama DPR juga sedang menggodok revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Hamid Noor Yasin, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjelaskan sejauh mana progres pembahasan regulasi tersebut kepada Swara Indonesia Raya.

“RUU LLAJ saat ini sudah memasuki tahap pembahasan tingkat I. Dalam RUU LLAJ, pendekatan terhadap pelanggaran ODOL diperkuat,” ungkap Hamid.

Hamid lantas memberikan bocoran apa yang menjadi concern perubahan dalam pasal-pasal RUU LLAJ.

Ia mengungkapkan, RUU LLAJ akan memperluas cakupan pertanggungjawaban penindakan ODOL, tak lagi fokus pada pengemudi semata, melainkan juga menyasar pemilik barang, perusahaan angkutan, pemberi perintah, hingga bengkel modifikasi karoseri.

Ragu Zero ODOL 2027 Tepat Waktu

“Larangan serta ancaman pidana diatur dalam pasal 52A dan pasal 277A, dengan sanksi penjara paling lama 5 tahun atau denda Kategori VII bagi pihak yang memerintahkan, memodifikasi, maupun mengoperasikan kendaraan ODOL."

"Di samping itu, pasal 315 RUU LLAJ mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyasar jajaran pengurus, pemberi perintah, hingga pemilik manfaat perusahaan,” bebernya.

Di tengah berbagai tantangan yang terjadi saat ini, timbul keraguan dari sejumlah pihak mengenai ketepatan waktu penerapan program Zero ODOL pada awal tahun 2027.  

Pandangan tersebut disampaikan oleh Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Menurutnya, efisiensi dan pemangkasan anggaran pemerintah hingga pengujung tahun, menjadi kendala utama yang mengancam keberlanjutan program tersebut.

"Sembilan aksi itu perlu ketersediaan anggaran yang cukup dalam APBN 2027."

"Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran tentu akan mengganggu proses tercapainya target Zero ODOL Januari 2027," ulas Djoko kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (20/10/2026) pagi. 

Di samping masalah efisiensi anggaran, Djoko menekankan dua persoalan fundamental dalam penataan ekosistem logistik yang kerap diabaikan pemerintah, yakni maraknya praktik pungutan liar oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) maupun preman jalanan.

Keraguan juga muncul dari Waksekjen Aptrindo Agus Pratiknyo.

Ia mengungkapkan rasa pesimistisnya saat ditanya Swara Indonesia Raya mengenai optimisme penerapan kebijakan pada awal 2027. 

"Kalau dibilang yakin, enggak yakin, ya...tahu sendiri lah Mas, hambatannya masih banyak, Mas," cetus Agus. (*)