Prabowo Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

PEMERINTAH memastikan menindak tegas perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemerintah memastikan tindakan tegas diberikan pada perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal mencabut izin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap karhutla di Indonesia. Prabowo menyebut ada indikasi perusahaan asing ikut bertanggung jawab terhadap karhutla di Indonesia. Bahkan, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap karhutla ternyata sudah melakukan pelanggaran beberapa kali.

“Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Kalau dua kali melanggar dicabut saja,” kata Presiden Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menegaskan bakal membuka nama-nama perusahaan penyebab karhutla yang terafiliasi dengan pemodal asing. “Saya tidak ragu-ragu. Saya cabut aja nanti. Tidak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage,” tegas Prabowo.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono mengaku, pemerintah telah mengidentifikasi perusahaan diduga terlibat karhutla di seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Sugiono, dampak karhutla bukan semata soal ekologis, tetapi juga mempengaruhi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya kira upaya penegakan hukum yang dilakukan juga harus tegas,” tutur Sugiono saat konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Kamis (22/10/2026).

Sebelas Tersangka 

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengaku kepolisian telah menetapkan sebanyak 11 korporasi sebagai tersangka. Dari 11 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tiga korporasi merupakan perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA). 

Saat ditanya mengenai identitas ketiga perusahaan dengan PMA terlibat karhutla, Kapolri masih enggan menyebut detailnya. Namun, Suyudi tidak membantah pihak asing yang dimaksud adalah negara tetangga Indonesia. “Iya, ada negara tetangga,” kata Suyudi. 

Suyudi menegaskan tidak ada tantangan dalam penyelidikan terhadap korporasi yang terlibat karhutla. Sebelumnya, Suyudi mengumumkan bahwa Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi (LP) mengenai korporasi terkait karhutla ke tingkat penyidikan. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin mendesak penegakan hukum karhutla jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Menurutnya, penegakan hukum harus menjangkau korporasi dan pengendali perusahaan. Syaratnya, ditemukan bukti keterlibatan atau kelalaian penyebab karhutla. 

Asep juga menyoroti dugaan keterlibatan pihak asing yang terafiliasi dengan korporasi terkait karhutla. Menurutnya, status asing tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban hukum di Indonesia. Namun, penetapan tanggung jawab harus didasarkan pada bukti sejauh apa keterlibatan, kendali, atau kontribusi terhadap terjadinya karhutla.

Pembekuan Izin

Hingga Selasa (19/10/2026), Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan atau paksaan pemulihan ekosistem hutan pada 32 perusahaan. Menurut data Kementerian Kehutanan, luas area karhutla yang disebabkan 32 perusahaan itu mencapai 12.926,74 hektare. 

Rinciannya, 19 perusahaan disanksi administrasi pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. Luas areal terbakar mencapai 9.546,42 hektare. Selain itu, sebanyak delapan subjek hukum dikenai sanksi paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar 2.211,19 hektare. 

Sedangkan lima objek hukum telah dikenai sanksi pencabutan izin. Sebanyak 32 korporasi yang sudah disanksi tersebut tersebar di tujuh provinsi yang paling terdampak karhutla di Indonesia. Yakni di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.

Selain administratif, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan juga memproses pidana 120 subjek hukum terkait tindak pidana karhutla. Bukan hanya perorangan, 120 subjek hukum ini termasuk korporasi. Dirjen Penegakan Hukum kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan, penanganan karhutla harus menyentuh pihak yang bertanggung jawab. 

“Temuan dan alat bukti terus dikembangkan guna mengejar penerima manfaat (beneficial owner) atas peristiwa kebakaran hutan di areal konsesi,” tegas Dwi dikutip dari laman resmi Gakkum Kehutanan, Kamis (22/10/2026).