Berantas Narkoba, Polri Bakal Miskinkan Bandar
Kepolisian menggerebek 15 kampung rawan narkoba dan mengamankan setidaknya 259 orang. Ini jadi langkah awal memutus rantai distribusi narkoba.
Sejak dilantik sebagai Kapolri, pada Kamis (1/10/2026), Jenderal Pol Suyudi Ario Seto langsung menggebrak lewat serangan serentak di seluruh kampung rawan peredaran narkoba. Tepatnya, pada Jumat (9/10/2026) atau sepekan setelah menjabat, Kapolri memulai operasi di kampung-kampung narkoba.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian mengaku, strategi pemberantasan narkoba era Jenderal Suyudi fokus pada tiga pilar. Salah satunya memburu dan memiskinkan bandar.
Penindakan tegas tanpa kompromi untuk membongkar jaringan, memutus pasokan, dan memiskinkan bandar lewat TPPU
kata Kristian kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (20/10/2026).
Strategi ini penting karena pemberantasan narkoba tidak cukup hanya menyasar pengguna maupun pengedar di tingkat bawah. Pengungkapan jaringan pemasok dan pihak yang mengendalikan peredaran dibutuhkan untuk memutus rantai distribusi narkotika.
Selain memburu bandar, kepolisian juga menitikberatkan pemberantasan narkoba dengan memulihkan pengguna dan kampung bersih narkoba. Kedua fokus ini jadi dua pilar pemberantasan narkoba era Kapolri Suyudi.
“Menyelamatkan korban penyalahgunaan melalui rehabilitasi medis dan sosial, serta membangun ketahanan masyarakat dengan mengubah kawasan rawan menjadi lingkungan bebas narkoba,” tegas Kristian.
Pengumpulan Data
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menilai penggerebekan masif narkoba memang harus dilakukan di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar kepolisian memiliki data riil jumlah narkoba yang beredar di masyarakat. Selain itu juga untuk memetakan bandar-bandar yang bakal diburu.
Namun, kepolisian harus transparan berapa orang yang ditangkap dan berapa barang bukti yang disita. Hasil penggerebekan ini bisa digunakan untuk melakukan pendataan dan penindakan lanjutan.
Dilakukan pemilahan, bandar dilakukan penindakan, kemudian pengguna dilakukan rehabilitasi
ujar Sugeng pada Swara Indonesia Raya.
Sugeng mengaku aneh jika ada kelompok masyarakat yang melindungi penggerebekan kampung narkoba yang dilakukan aparat. Ini harus jadi bahan evaluasi pada seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah.
Sugeng menduga pihak yang melindungi penggerebekan kampung narkoba mendapatkan manfaat ekonomi dari praktik haram ini.
Padahal, masyarakat seharusnya bisa menjadi satu pemberi informasi yang efektif dan mendukung pemberantasan narkoba. IPW mendesak kepolisian memberi perlindungan pada seluruh masyarakat yang berani memberi informasi soal peredaran narkoba.
“Memang masyarakat sekitar mungkin khawatir ya kalau menjadi whistleblower, karena memang jaringan narkoba ini juga bisa bertindak kejam. Oleh karenanya pemberi informasi harus dilindungi oleh polisi,” tegas dia.
Instruksi Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh kapolda untuk memetakan kawasan yang menjadi lokasi peredaran narkoba. Kapolri juga memerintahkan tiap polda mengidentifikasi bandar narkoba di wilayah masing-masing.
“Saya telah menginstruksikan untuk seluruh kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba,” ujar Kapolri dikutip Antara.
Hingga Senin (19/10/2026), kepolisian, BNN, dan TNI menggerebek 15 lokasi secara serentak di seluruh Indonesia. Jumlah total orang yang diamankan dari seluruh lokasi penggerebekan mencapai 259 orang dengan barang bukti ratusan paket sabu siap edar, serta uang ratusan juta rupiah.