Latihan Penanganan Kedaruratan di Kapal Roro Masih Formalitas

KNKT menyatakan penanganan kedaruratan di kapal roro belum maksimal, sehingga menimbulkan banyak korban ketika terjadi kecelakaan.

"Latihan (penanganan kedaruratan) di kapal itu masih sebatas formalitas, belum menjadi satu keharusan," ungkap Soerjanto.

Dari hasil investigasi dan praktik di lapangan, ia menilai penanganan kedaruratan di kapal belum maksimal.

Soerjanto menuturkan, pelatihan tanggap darurat menjadi satu keharusan, untuk melatih para awak kapal supaya bisa melakukan tanggap darurat dengan baik.

"Jadi latihan tanggap darurat bukan ditujukan untuk keberhasilan, tapi untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan agar dapat dilakukan penyempurnaan," jelasnya.

KNKT, beber Soerjanto, pernah melakukan simulasi tanggap darurat di kapal, namun banyak kendala yang ditemukan, baik ketika simulasi kebakaran, penggunaan jaket pelampung, hingga minimnya kapal penolong.

Saat simulasi kebakaran, ungkapnya, petugas mengalami kendala ketika hendak menggunakan selang hidran.

Selang tidak bisa digunakan dengan baik karena mengalami sejumlah hambatan, terutama saat muatan penuh.

Soerjanto memaparkan, memakai pakaian anti api juga memerlukan waktu selama lima sampai delapan menit, dan harus dilakukan dua orang.

"Kenapa banyak gagal ketika kebakaran? Hidrannya tidak berfungsi dengan baik, karena memang ternyata setelah kita praktikkan banyak hambatan," ungkapnya.

Pemakaian life jacket atau jaket pelampung juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena dibutuhkan tiga sampai enam menit.

Kebakaran dan Tenggelam Mendominasi

KNKT mencatat, sepanjang 2020 hingga September 2026, terdapat 68 kasus kecelakaan kapal di Indonesia, yang mengakibatkan 285 orang meninggal dunia.

KNKT mencatat kasus kebakaran mendominasi penyebab kecelakaan kapal di Indonesia, disusul kasus tenggelam.

"Kecelakaan yang paling banyak itu masalah kapal terbakar, setelah itu kapal tenggelam," terang Soerjanto.

Dari data KNKT pada periode 2003-2026, terdapat 46 kasus kecelakaan kapal roro yang sudah selesai dilakukan investigasi.

Dari data tersebut, kata Soerjanto, kasus kecelakaan akibat kebakaran dan tenggelam paling mendominasi.

Kasus kebakaran mencapai 44 persen, sedangkan kasus kapal tenggelam 35 persen.

Data tersebut menunjukkan pengawasan terhadap muatan atau manifes belum optimal, padahal regulasi sudah cukup beragam.

"Regulasi ataupun yang mengatur masalah barang berbahaya di kapal ini sudah cukup baik, namun pelaksanaan dari regulasi itu yang belum optimal," ulasnya.

KNKT juga merekomendasikan agar regulator dapat menerapkan agen teregulasi atau regulated agent, supaya semua yang masuk ke dalam kapal dapat diketahui dengan baik.

Soerjanto mengungkapkan, dari hasil investigasi kecelakaan kebakaran kapal tahun 2014-2026, dari 19 kasus kebakaran, hanya tiga yang bersumber dari kapal, sedangkan 16 lainnya dikarenakan muatan truk atau kendaraan.

Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan KNKT adalah masalah pengawasan dan pengendalian.

"Masalah utama kalau kita bisa meningkatkan pengawasan dan pengendalian, khususnya untuk moda pelayaran itu kontribusinya adalah 72 persen.”

“Yang harus ditingkatkan paling utama masalah pengawasan, dan pengendalian tentang implementasi aturan-aturan yang sudah ada," urainya.

Urgensi Manifes

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menegaskan, manifes transportasi laut perlu diperhatikan dengan baik, karena sering menjadi masalah dan penyebab kecelakaan.

"Manifes ini benar-benar harus diperhatikan," cetus Djoko.

Ketika manifes tidak dikontrol dengan baik, kata Djoko, bakal menimbulkan permasalahan berkepanjangan.

Ia mengakui penerapan manifes tidak mudah, namun ketika operator maupun regulator berkomitmen, maka dipastikan akan dapat dijalankan.

Djoko mencontohkan PT Kereta Api Indonesia yang sukses mengubah kebiasaan lama yang mengabaikan manifes.

"Bagaimana PT Kereta Api yang dahulunya amburadul ternyata bisa.”

“Memang tidak bisa seketika, pasti ada orang yang malas dan sebagainya, tapi ketika benar-benar diterapkan pasti bisa.”

“Tinggal mau atau tidak, apalagi sudah digital seperti sekarang, hal yang mudah, tinggal ada kemauan mau atau tidak," paparnya.

Djoko juga menyarankan transportasi laut perlu menerapkan agen teregulasi atau regulated agent seperti pada sektor penerbangan, sebagai fondasi vital bagi transformasi keselamatan pelayaran.

"Perlu adaptasi konsep regulated agent dari sektor penerbangan ke moda transportasi laut," usul Djoko. (*)