Gratiskan Biaya Pendidikan PTN Butuh Anggaran Rp93,74 Triliun
Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri gratis diperluas hingga perguruan tinggi.
Pemerintah kini membahas kebutuhan anggaran, skema pelaksanaan, serta kelompok penerima yang akan diprioritaskan dalam penerapan kebijakan tersebut.
Keinginan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
“Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, hingga jenjang universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo dikutip SWARA Indonesia Raya pada Jumat (9/10/2026).
Rencana itu kemudian dibahas dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Mengutip laman Kemdiktisaintek, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan sejumlah opsi pelaksanaan kuliah gratis, termasuk penerapan bertahap dengan mendahulukan mahasiswa baru atau kelompok mahasiswa berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
“Kita melihat keinginan Presiden sangat kuat ingin menginvestasikan pada pendidikan. Ini yang kami sedang lakukan perhitungannya,”
ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut keterangan Kemdiktisaintek, perhitungan tersebut mempertimbangkan jumlah mahasiswa, karakteristik perguruan tinggi negeri (PTN), serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Terkait pembiayaan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah bakal menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dirancang dalam RAPBN 2027, tanpa menambah anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis.
“Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya?”
Ujar Suahasil.
Kebutuhan anggaran untuk pendidikan tinggi sebelumnya telah dipaparkan Brian kepada Komisi X DPR, Senin (21/9/2026).
Berdasarkan perhitungan kementeriannya, pembebasan biaya pendidikan di PTN diperkirakan membutuhkan Rp93,74 triliun untuk sekitar 2,83 juta mahasiswa.
“Terkait kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000,”
ujar Brian.
Negara Mampu
Selain perhitungan pemerintah untuk PTN, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan estimasi pembiayaan dengan cakupan sekolah hingga perguruan tinggi, termasuk swasta.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, negara memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan gratis.
“Secara matematis dan teknis keuangan, keuangan negara/APBN sebenarnya sangat mampu membiayai program pendidikan gratis,”
Pungkas Ubaid.
Menurut perhitungan JPPI, pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, termasuk swasta, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp569,73 triliun per tahun.
Sementara pembiayaan dibahas, pemerintah juga menyiapkan sasaran penerima program.
Dalam keterangan mengenai rapat tingkat menteri pada Rabu (30/9/2026), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebut perluasan akses pendidikan akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal.
“Menindaklanjuti mandat Putusan MK dan arahan Bapak Presiden, kami terus mematangkan rencana aksi selanjutnya,”
cetus Pratikno, yang saat itu masih menjabat Menko PMK.
Kemenko PMK menyatakan tim khusus menyiapkan optimalisasi dan realokasi anggaran yang tersedia pada 2027.
Pembahasan juga mencakup pemadanan data penerima bantuan serta pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, penguatan layanan pendidikan gratis dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP,”
ujar Mu’ti di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026).
Mu’ti juga menyampaikan rencana perluasan PIP kepada murid taman kanak-kanak dari keluarga tidak mampu mulai 2027.
Besaran bantuan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut mencapai Rp450 ribu per tahun.
Cakupan kebijakan pendidikan gratis juga menyentuh madrasah negeri.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, layanan yang diterapkan di sekolah negeri akan berlaku pula bagi madrasah negeri di bawah Kementerian Agama.
“Apa yang berlaku di sekolah, itu juga berlaku di madrasah di bawah Kementerian Agama, untuk madrasah negeri,”
jelas Nasaruddin usai rapat terbatas pada hari yang sama.
Respons Rektor Universitas Paramadina
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai rencana pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil dilaksanakan.
Namun, Didik mengingatkan pemerintah perlu mengubah sistem pembiayaan perguruan tinggi yang selama ini mendorong kampus negeri mencari pendapatan sendiri.
Ia juga mengkritik jalur penerimaan mahasiswa mandiri yang dinilainya turut mendorong komersialisasi pendidikan.
“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis. Jika sistem ini dilaksanakan, jalur mandiri harus dihentikan,”
Kata Didik.
Respons Mahasiswa BEM SI: Pendidikan Gratis Perlu Pembenahan Sistem
Koordinator Pusat BEM SI 2026–2027, Andira Yofi Sulendra, menyoroti persoalan komersialisasi pendidikan dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN.
"Aturan normatif mengenai pendidikan gratis dari SD hingga SMA lewat skema Wajib Belajar 12 Tahun sejatinya sudah mengendap lama di UU Sisdiknas, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerasan berkedok pungutan penunjang operasional tetap mencekik,"
ujar Yofi.
Kuliah Gratis di PTN Masuki Tahap Pematangan
Pemerintah menargetkan pematangan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN dalam waktu dua hingga empat minggu sejak ratas di Istana Merdeka, Jakarta dilakukan.
“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,”
ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.