Aturan Plin-Plan Bahayakan Keselamatan Pelayaran

KOMITE Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mendorong Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal, dievaluasi.

Usulan evaluasi ini digaungkan menyusul tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8.

Kapal dengan rute Surabaya-Banjarmasin itu karam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Minggu (14/9/2026) dini hari.

KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang ketika berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejak 12 September 2026.

Kapal tersebut dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026 sekitar pukul 02.00 Wita.

Hingga Jumat (16/10/2026), Basarnas mengonfirmasi 190 korban telah ditemukan. Sebanyak 108 korban dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, dan 53 orang masih dicari.

Mengutip laman indonesiasafetycenter.org, studi keselamatan transportasi laut internasional menunjukkan beberapa bahaya inheren pada operasional kapal tipe Ro-Ro, salah satunya risiko ketidakpatuhan pengikatan muatan (cargo lashing).

Truk logistik, bus, dan kendaraan pribadi, harus diikat kuat pada lantai geladak, memakai sabuk pengikat rantai khusus.

Bila terjadi olengan besar akibat gelombang 2,5 meter dan pengikat putus, kendaraan dapat bergeser ke salah satu sisi kapal secara serentak.

Pergeseran massa statis ini membuat kapal kehilangan sudut tegak (angle of equilibrium), hingga akhirnya terbalik.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan, pada PM 115 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu, diatur tentang lashing (pengikatan benda agar tidak bergeser).

Aturan itu mewajibkan setiap kendaraan harus di-lashing.

Namun, aturan yang sama menyatakan tidak setiap kendaraan harus di-lashing.

Aturan yang dimaksud Soerjanto itu terdapat pada pasal 19 ayat 1, yang berbunyi setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran, dan pasal 19 ayat 2 yang mengatakan pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (midship), dan belakang (buritan).

Namun, ayat selanjutnya, yakni ayat 3, justru menyatakan tidak semua kendaraan harus diikat selama pelayaran.

Ayat 3 berbunyi: Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan klem pada roda kendaraan.

"Kami juga menemukan poin lashing di kapal itu, tali lashing harus berkekuatan 10 ton, tapi banyak tali lashing kekuatannya jauh lebih kecil daripada 10 ton," ungkap Soerjanto dalam webinar yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Jumat (18/9/2026).

Kemudian, pasal 18 PM 115/2016 menyebutkan, kendaraan yang berat keseluruhannya antara 3,5 ton hingga 20 ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load), sesuai masing-masing sisi kendaraan.

Lalu, kendaraan yang berat keseluruhannya antara 20-30 ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya tiga alat pengikat, dengan beban kerja yang aman, sesuai masing-masing sisi kendaraan.

Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 30-40 ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya empat alat pengikat, dengan beban kerja aman, sesuai pada masing-masing sisi kendaraan.

Alat pengikat yang digunakan, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Permasalahan lashing kendaraan truk, lanjut Soerjanto, juga belum sepenuhnya ditaati, seperti lashing berselang-seling, terutama kendaraan yang berbobot 30 sampai 40 ton, yang harus diikat di empat sisi kiri dan empat sisi kanan.

"Kami melihat banyak kapal yang tidak memiliki cukup poin lashing untuk truk yang bermuatan 30 atau 40 ton ke atas.”

“Kami lihat banyak yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut.”

“Nah, ini satu hal yang ketika diimplementasikan ternyata banyak hambatan di lapangan," bebernya.

Lantas, pasal 10 PM 115/2016 juga menjelaskan jenis alat pengikat yang harus digunakan selama pelayaran, yakni tali pengikat kendaraan (rope automobile tiedown), sling pengikat dengan kunci bergigi (ratchet strap assembly), atau rantai dengan penguat/pengencangnya (chain with turnbuckle).

Jenis peralatan itu harus berupa rantai atau alat lain yang terbuat dari baja atau material lain, yang memiliki kekuatan dan karakter kelenturan (elongation) yang sama.

Kekuatan alat pengikat tanpa terjadinya deformasi permanen, tidak boleh kurang dari 120 KN.

Alat pengikat harus dapat disangkutkan ke securing points menggunakan hook ataupun alat lainnya yang sesuai, dan sudut antara alat pengikat dengan bidang alas (geladak), mendatar antara 20° s.d 60°.

Lalu, pasal 11 dan 12 mengatur tata cara pengikatan kendaraan di kapal selama pelayaran.

Setiap kapal yang mengangkut kendaraan darat harus memiliki titik tempat mengikat, dengan jarak membujur antara titik tempat mengikat maksimal 2.5 meter, jarak melintang antara titik tempat mengikat antara 2.8-3.0 meter, serta memiliki kekuatan tanpa kerusakan permanen hingga 120 kilo newton (KN).

Setiap kapal juga wajib menyediakan alat pengikat muatan yang cukup di atas kapal.

Alat pengikat harus sesuai dengan kondisi kapal, dan jumlah serta ukuran muatan kendaraan yang akan diangkut.

Informasi tentang kekuatan dan instruksi cara penggunaan dan perawatannya untuk setiap jenis alat pengikatan, secara spesifik harus tersedia pada panduan yang dimiliki di atas kapal;

Sementara, cara menempatkan kendaraan selama pelayaran, dijelaskan pada pasal 17.

Pada ayat 1 disebutkan, kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan Kapal dan tidak boleh melintang kapal.

Ayat 2 mewajibkan ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran.

Sedangkan ayat 3 mengatur jarak kendaraan dengan dinding kapal harus sedemikian rupa, sehingga tidak boleh menutupi keran atau katup pemadam kebakaran dan akses jalan orang.

Kemudian, ayat 4 menyatakan mesin kendaraan harus dimatikan, persneling dan rem tangan harus diaktifkan, serta semua kendaraan harus diikat (lashing) dengan alat lashing yang sesuai dengan jarak dan kondisi cuaca pelayaran, serta roda kendaraan harus diganjal.

Pada pasal 20 disebutkan, jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm, dan jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm.

Sedangkan untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

Perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan hal-hal di atas tadi, bakal dikenakan sanksi administratif berupа peringatan tertulis; pembekuan izin; hingga pencabutan izin, seperti yang termaktub pada pasal 22.

"Kalau memang regulasinya tidak efektif atau kurang bisa memberikan jaminan keselamatan, maka regulasi tersebut harus segera dievaluasi dan direvisi agar bisa menjamin keselamatan pelayaran," imbuh Soerjanto.

Pada 13 Januari 2025, tambah Soerjanto, KNKT juga merekomendasikan agar Permenhub PM 28 Tahun 2022 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, ditinjau ulang.

Karena, menurut Soerjanto, pemeriksaan kapal tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen secara administratif, tapi juga harus mencakup pemeriksaan fisik, walaupun masih secara acak atau random.

Hal tersebut penting untuk memastikan kapal benar-benar memenuhi standar kelautan yang mencakup konstruksi stabilitas, kondisi permesinan perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal sebelum kapal berlayar.

"Termasuk masalah cuaca dengan potensi kecelakaan," imbuhnya. (*)