Ilustrasi sejumlah tersangka jaringan prostitusi dengan sistem online diperlihatkan pihak kepolisian
Ilustrasi sejumlah tersangka jaringan prostitusi dengan sistem online diperlihatkan pihak kepolisian(FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)

KPAI Soroti Perlindungan Anak Korban Prostitusi di Jakut

Lemahnya Pengawasan dan Verifikasi Usia Anak di Bawah Umur
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Kasus prostitusi anak di bawah umur masih menjadi perhatian. Pemulihan jangka panjang seperti rehabilitas trauma menjadi prioritas.

Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara resmi menangkap seorang wanita pemilik sekaligus pengelola tempat hiburan malam berkedok kafe di kawasan Kampung Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara.

Pelaku diketahui sengaja menampung serta memfasilitasi eksploitasi seksual anak di bawah umur. Mereka dipekerjakan sebagai pemandu karaoke atau LC dengan layanan plus plus. Pengungkapan ini menambah deretan panjang kasus perdagangan dan eksploitasi anak di wilayah perkotaan yang kerap luput dari deteksi dini aparat.

Lemahnya Pengawasan Dini

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras praktik eksploitasi anak yang terus berulang dari waktu ke waktu. Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah, menilai bahwa keberadaan tempat hiburan ilegal atau kafe yang beroperasi menahun tanpa tersentuh pengawasan menunjukkan adanya kelalaian struktural di tingkat pemerintahan terdekat.

Menurutnya, lemahnya pendayagunaan aparat tingkat bawah serta sikap apatis lingkungan sekitar menjadi pemicu utama langgengnya sindikat kejahatan tersebut.

"Ya, saya menyayangkan ya, sekaligus ini kan menjadi kritik bagi pemerintah karena ini terus berulang. Menurut saya ini harusnya lebih mudah terdeteksi kalau memang berada di lokasi, lalu mereka juga sehari-hari bekerja penuh di situ," ujar Ai Maryati kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan bahwa isu perlindungan anak tidak boleh hanya dibebankan kepada dinas tertentu, melainkan memerlukan orkestrasi lintas sektoral yang melibatkan pengawasan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas tenaga kerja.

Kasus ini juga menyoroti kelalaian dalam verifikasi usia serta minimnya edukasi perlindungan anak di tingkat akar rumput. Meskipun sebagian korban berada di ambang usia remaja atau bahkan telah memiliki kartu identitas diri, Ai menegaskan bahwa status usia di bawah 18 tahun mutlak menjadi tanggung jawab bersama tanpa toleransi.

"Iya, pokoknya di bawah 18 kita sikat semua. Enggak bisa, ini kalau udah 17 punya KTP, ya berarti Anda yang tidak teredukasi. Kan harus di bawah 18, artinya sebelum 18 itu urusan kita bersama soal anak ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Ai mengingatkan bahwa persetujuan dari anak tidak dapat dijadikan pembelaan hukum dalam kasus eksploitasi seksual. Segala bentuk pemanfaatan anak di bawah umur murni merupakan tindak pidana berat yang menuntut penegakan hukum secara transparan, termasuk membongkar aliran dana serta jaringan sindikat di baliknya.

Pemulihan Jangka Panjang

Sebagai tindak lanjut, Ai juga telah meneruskan informasi kasus ini ke bagian pengaduan, agar selanjutnya bisa berkoordinasi langsung dengan kepolisian serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) guna memastikan keselamatan fisik dan mental para korban.

Menurutnya, pemulihan jangka panjang, termasuk rehabilitasi trauma, pemeriksaan kesehatan reproduksi, serta jaminan keberlanjutan pendidikan anak, menjadi prioritas utama penanganan.

 "Kami tentu bagian dari koordinasi lanjutan dan memastikan anak terlindungi. Kami sudah sampaikan, ini bukan hanya case by case yang sedang kita lakukan dengan pemerintah daerah. Di DKI kami sedang menggarap jenis perda tentang memutus atau larangan anak-anak dalam pekerjaan terburuk," tutupnya.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara menyatakan pengungkapan kasus dugaan perdagangan anak dan eksploitasi seksual berawal dari adanya laporan dari Pemkab Batang, Jawa Tengah, yang menyatakan seorang warganya diduga mengalami perdagangan anak dan eksploitasi seksual di wilayah tersebut.

“Kami mendapatkan laporan pada 27 Oktober 2026 dan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Café Milla yang diduga menjadi lokasi tindak pidana tersebut,” kata Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Perlindungan Perdagangan Orang (Kasatres PPA PPO) Polres Metro Jakarta Utara AKBP Armayni di Jakarta, Minggu dilansir dari ANTARA.

Dalam penangkapan petugas menemukan seorang perempuan yang merupakan warga Batang Jawa Tengah berinisial MR. Perempuan berinisial MR ini diketahui berusia 17 tahun delapan bulan atau di bawah umur atau anak.