Dongkrak PAD Lewat Digitalisasi Parkir
Digitalisasi parkir terbukti efektif menekan kebocoran retribusi sekaligus mendongkrak pendapatan daerah. Integrasi data serta pengawasan ketat menjadi kunci utama mewujudkan tata kelola perparkiran daerah yang transparan.
DI BERBAGAI sudut kota, cara orang membayar parkir perlahan berubah. Tak lagi meraba saku mencari uang pas, namun cukup tempelkan ponsel ke kode QR di mesin parkir maupun rompi juru parkir.
Transaksi tercatat otomatis, langsung masuk ke kas daerah. Perubahan kecil ini ternyata membawa dampak signifikan.
Surabaya jadi bukti. Dinas Perhubungan setempat mencatat kenaikan pendapatan retribusi parkir setelah digitalisasi sekitar 10 persen.
Kenaikan ini ada karena sistem digital membuat pencatatan lebih transparan. Kami akan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pendapatan retribusi ini," kata Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo.
Ia menyatakan, berkat kebijakan ini, realisasi pendapatan parkir tahun 2025 di Surabaya mencapai Rp25 miliar. Target pendapatan parkir ke depan juga bisa melonjak tajam hingga 40-50 persen.
Kota Malang juga menargetkan retribusi parkir cukup tinggi karena kebijakan serupa, yakni Rp 15 miliar pada 2025 dan 2026. Selama 2025 pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) memperoleh Rp 11,5 miliar.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, pendapatan retribusi parkir pada 2025 tidak mencapai target karena belum bisa optimal.
Pihaknya memastikan akan bekerja ekstra untuk menggali potensi parkir TJU. "Kami akan mencoba menggunakan skema lain, seperti pembayaran menggunakan virtual account. Untuk pengguna atau pelanggan, kami utamakan di tempat parkir khusus terlebih dahulu," ujarnya.
Dua kota tersebut menunjukkan satu hal penting. Digitalisasi parkir, ketika dijalankan serius, benar-benar sanggup mendongkrak pendapatan daerah.
Meski demikian, penerapan sistem ini di lapangan belum sepenuhnya mulus. Jakarta, misalnya, masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam transisi menuju parkir digital.
DPRD DKI Jakarta sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran untuk mengawasi sektor parkir, menghentikan praktik parkir ilegal, serta mencegah kebocoran PAD.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin tidak memungkiri, praktik parkir liar masih kerap ditemukan di berbagai sudut Ibu Kota. Pihaknya pun berkomitmen akan memberantasnya.
Salah satunya memberi sanksi administratif ke juru parkir liar yang masih nekat beroperasi sepanjang periode Juni hingga September 2026.
“Penertiban telah memberi sanksi administrasi dengan surat pernyataan terhadap 75 orang juru parkir liar,” tegas Budi kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (8/10/2026).
Solusi konkret Tambah Pendapatan
Meski demikian, dampak positif dari transformasi digital ini tercermin pada tren data lima tahun terakhir. Penerimaan retribusi parkir tepi jalan (on-street) konsisten mengalami peningkatan.
Realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun ini telah menembus angka Rp41 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp23,08 miliar.
“Peningkatan pendapatan retribusi parkir setelah program digitalisasi dijalankan mulai Tahun 2026 ini, tercatat peningkatan pendapatan kurang lebih 1,5x lipat dari sebelumnya,” ungkap mantan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta itu.
Menurut Budi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem parkir berbasis digital sejak 2018. Secara keseluruhan, sepanjang 2018 hingga September 2026, digitalisasi parkir telah diimplementasikan di 57 lokasi. Jumlah tersebut mencakup 8 lokasi parkir off-street serta 49 ruas jalan.
“Target Tahun 2026 untuk penerapan digitalisasi perparkiran di ruang milik jalan (on-street) adalah 75 ruas jalan,” ucapnya.
Hal itu juga diakui Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. Menurutnya, skema digitalisasi sangat efektif dalam meminimalkan potensi kebocoran PAD.
Jika data kendaraan menunjukkan 1.000 kendaraan tetapi transaksi yang tercatat hanya 600, maka ada selisih yang harus dijelaskan. “Di situlah teknologi bisa menjadi alat pengawasan dan mencegah kebocoran PAD,” katanya kepada Swara Indonesia Raya.
Pengawasan Ketat, Infrastruktur Andal
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, digitalisasi parkir bisa menjadi sumber pendapatan potensial yang dapat dioptimalkan Pemda. Asalkan dikelola dengan sistem transparansi dan pengawasan yang ketat, serta infrastruktur yang andal.
“Selama 2025-2026 ini ada banyak kemajuan, Progresivitasnya bagus,” ungkapnya.
Ketika retribusi parkir berpindah dari sistem tunai ke digital (e-parking), kebocoran anggaran akibat oknum tidak bertanggung jawab dapat ditekan, sehingga bisa mendongkrak PAD.
Kenaikannya bisa dua kali lipat dari biasanya, karena kan potensi kebocorannya kecil. Jadi orang membayar langsung nempel dan masuk ke rekening pemerintah
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah
Sementara itu, pengamat transportasi dan tata kota Yayat Supriatna menyoroti pentingnya integrasi data perparkiran. Harus ada dashboard sistem terpusat untuk pengawasan dan pusat kendali.
"Di Jakarta saja sistem pengelolaan parkir itu bukan oleh satu dinas, tapi ada empat dinas yang bertanggung jawab," katanya.
Seperti Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub yang mengelola on-street dan off-street-nya, parkir yang di gedung atau badan jalan.
Kemudian ada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengelola 10 persen pajak parkir yang ada di mal-mal atau pusat perbelanjaan dan perkantoran yang dikelola swasta.
Ada pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengurusi perizinan operasional lahan parkir swasta.
Selanjutnya Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) yang bertanggung jawab parkir-parkir yang dikelola oleh pasar, PD Pasar, rumah sakit, serta lembaga pendidikan.