Soroti Penumpukan Guru di Kota Besar, DPR Usul Kebijakan Afirmasi Daerah 3T
KRISIS tenaga pendidik di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan jumlah guru, melainkan juga persoalan maldistribusi.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, pada Minggu (22/11/26).
Hingga kini, penumpukan guru masih terjadi di wilayah perkotaan, sementara sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terus mengalami kekurangan.
Untuk mengurai ketimpangan tersebut, Reni mendorong pemerintah menerapkan sedikitnya empat kebijakan afirmasi khusus bagi wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.
Pertama, rekrutmen berbasis kebutuhan wilayah dengan memprioritaskan putra-putri daerah 3T untuk menempuh pendidikan guru agar kembali mengabdi di daerah asalnya.
Pengalaman program sebelumnya menunjukkan putra-putri daerah memiliki keterikatan sosial dan pemahaman konteks lokal yang lebih kuat.
Kedua, pemberian insentif yang layak dan dibayarkan tepat waktu. Insentif ini tidak cukup hanya berupa tambahan penghasilan, tetapi juga mencakup rumah dinas, akses transportasi, jaminan kesehatan, perlindungan kerja, dukungan keluarga, serta kesempatan pengembangan karier.
"Ketiga, penempatan harus disertai perbaikan infrastruktur sekolah. Tidak adil meminta guru bertugas di daerah terpencil tanpa memastikan akses jalan, listrik, internet, perumahan, sarana belajar, dan keamanan," kata Reni, Minggu (22/11/2026).
Keempat, pemerintah diminta menyusun sistem rotasi dan ikatan pengabdian yang wajar sehingga guru di daerah 3T memiliki kepastian masa tugas dan jalur karier yang jelas.
Audit Mutu 164 LPTK
Di sisi lain, Reni menekankan bahwa upaya mengejar pemenuhan kuantitas guru tidak boleh mengorbankan kualitas.
Ia menyoroti kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan 164 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sejak 2025 dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Menurut Reni, perluasan jumlah LPTK tersebut wajib diiringi dengan audit mutu berkala, evaluasi berbasis capaian lulusan, serta keterbukaan hasil akreditasi.
Komisi X akan memastikan LPTK memenuhi standar ketat, mulai dari kualitas dosen, kurikulum, kemampuan menangani siswa berkebutuhan khusus, pencegahan perundungan, hingga pemahaman konteks daerah 3T.
"Kita perlu mengukur kualitas lulusan PPG bukan hanya dari kelulusan sertifikasi administratif, tetapi dari kinerja nyata di sekolah kemampuan mengajar, perkembangan belajar murid, integritas, hingga ketahanan di daerah penempatan," pungkas Reni.

