Sejumlah siswa beraktifitas di SDN Pekayon 05, Jakarta Timur.
Sejumlah siswa beraktifitas di SDN Pekayon 05, Jakarta Timur.SWARA INDONESIA RAYA / SALMAN TOYIBI

Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu Masih Dibayangi Ketidakpastian

Kesejahteraan Guru Belum Merata
Diterbitkan pada: 

KESEJAHTERAAN guru di Indonesia dinilai belum merata, terutama bagi tenaga pendidik berstatus honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Selain persoalan penghasilan yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja, ketidakpastian status kepegawaian juga masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian guru.

Seorang guru sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Bandung yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kesejahteraan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK relatif lebih baik dibandingkan guru honorer maupun PPPK paruh waktu. Menurutnya, besaran penghasilan yang diterima guru PPPK paruh waktu masih berada di bawah upah minimum provinsi (UMP), sementara penghasilan guru honorer dinilai lebih rendah.

“Kalau menurut saya pribadi, kondisi kesejahteraan guru belum merata. Untuk PNS dan PPPK mungkin iya, tapi untuk PPPK paruh waktu dan honorer masih kurang. PPPK paruh waktu besaran gajinya masih di bawah UMP, apalagi untuk honorer. Beban mengajar tidak sesuai dengan upah,” ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Minggu, (22/11).

Ia mengatakan, kecukupan penghasilan guru juga bergantung pada kondisi dan tanggungan keluarga. Secara pribadi, penghasilan yang diterimanya saat ini masih mencukupi karena belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua.

Namun, kondisi berbeda dialami sejumlah rekan kerjanya yang telah berkeluarga. Menurut dia, mengandalkan penghasilan dari kegiatan mengajar di sekolah saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Persoalan kesejahteraan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab guru yang tidak selalu berakhir setelah kegiatan belajar mengajar di sekolah selesai. Ia mengungkapkan, guru masih harus melayani komunikasi dengan orang tua siswa di luar jam kerja, termasuk ketika menghadapi kendala yang dialami anak.

“Terkadang di luar jam kerja masih banyak orang tua yang menghubungi terkait kendala yang dialami anaknya, bahkan kadang suka ada orang tua yang menghubungi tengah malam,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sejumlah guru juga harus mencari penghasilan tambahan. Ia menyebut beberapa rekannya mengajar di lebih dari satu sekolah atau membuka tempat les dan kursus.

Menurutnya, ketimpangan kesejahteraan juga dipengaruhi status kepegawaian yang belum memberikan kepastian terhadap penghasilan maupun keberlanjutan pekerjaan. Guru honorer, terutama yang belum memiliki sertifikasi, masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembayaran upah.

Sementara itu, ia menjelaskan, terdapat ketentuan berbeda terkait sumber pembayaran bagi guru yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kondisi tersebut turut menjadi persoalan dalam pengaturan pembiayaan tenaga pendidik di sekolah.

Selain penghasilan, beban administrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan kurikulum dan perkembangan model pembelajaran, termasuk pembelajaran mendalam (PM) dan koding serta kecerdasan artifisial (KKA), dinilai menambah pekerjaan administratif yang harus diselesaikan guru.

Ia juga menilai kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer melalui pengangkatan PPPK belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan.

Menurutnya, kesempatan mengikuti seleksi PPPK masih terbatas bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Oktober 2022. Akibatnya, tenaga honorer yang mulai bekerja di sekolah pada periode 2023 hingga 2026 masih menghadapi ketidakjelasan status kepegawaian.

Persoalan lain muncul terkait pembiayaan upah PPPK paruh waktu yang diangkat pada akhir 2025. Ia menyebut sebagian pembayaran upah tenaga tersebut bahkan masih menggunakan dana BOSP.

Karena itu, ia berharap pemerintah melalui BKN dapat melakukan pendataan ulang terhadap tenaga honorer sebagai bagian dari rencana pengangkatan PPPK dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Menurutnya, kejelasan pendataan diperlukan agar tenaga honorer dapat mengetahui status dan kelayakan mereka untuk mengikuti proses seleksi. Hal ini juga penting karena pelamar tidak diperbolehkan mendaftar seleksi PPPK dan CPNS dalam tahun anggaran yang sama.

“Jangan sampai ada honorer yang tidak bisa memutuskan secara jelas dia eligible untuk ikut PPPK atau CPNS,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai perbaikan kesejahteraan guru tidak cukup hanya melalui peningkatan penghasilan. Pemerintah juga perlu membenahi sistem kepegawaian agar tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh kepastian mengenai status pekerjaan serta hak yang diterima.

Di sisi lain, ia menyoroti semakin besarnya tanggung jawab guru dalam mendidik siswa. Menurutnya, pendidikan anak tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada sekolah karena lingkungan keluarga juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan karakter anak.

Ia berharap pemerintah dapat mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan sehingga tanggung jawab mendidik anak tidak hanya bertumpu pada guru.

Selain itu, ia menyoroti adanya pekerjaan tambahan yang dinilai seharusnya menjadi tanggung jawab instansi lain, tetapi justru dibebankan kepada sekolah. Salah satunya pelaksanaan skrining kesehatan berupa tes fleksibilitas dan V Reach Test saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, pekerjaan tersebut semestinya menjadi bagian dari tugas dinas kesehatan atau dilakukan melalui kerja sama yang jelas dengan pihak sekolah.

“Sekolah bukan ahli fisiologis,” katanya.