Dirjen Dikti Minta Lulusan Kampus Kritis dan Berintegritas Hadapi Perkembangan AI
KEMUDAHAN memperoleh informasi dan menghasilkan konten melalui kecerdasan artifisial (AI) membuat kemampuan berpikir kritis semakin dibutuhkan. Lulusan perguruan tinggi dituntut tidak sekadar mampu menemukan jawaban, tetapi juga memeriksa kebenaran informasi dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Khairul Munadi, mengingatkan pentingnya nalar kritis dan integritas bagi lulusan perguruan tinggi di tengah perkembangan teknologi tersebut.
Pesan itu disampaikan Khairul saat memberikan orasi ilmiah dalam Wisuda ke-VII Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Panca Sakti Bekasi di The Krakatau Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (21/11).
Di hadapan 679 wisudawan, Khairul menjelaskan, perkembangan AI, digitalisasi, dan otomasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, komunikasi, hingga proses pengambilan keputusan.
Menurut dia, kemudahan teknologi dalam menyediakan informasi justru menghadirkan tantangan baru. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan memahami konsekuensi dari penggunaannya.
“Jawaban kini menjadi murah. Yang mahal adalah kemampuan menimbang mana jawaban yang benar, mana yang menyesatkan, dan mana yang layak dipertanggungjawabkan,” ujar Khairul.
Ia merujuk AI Index 2025 dari Stanford yang mencatat penurunan signifikan biaya menjalankan model AI setara GPT-3.5. Pada saat yang sama, penggunaan teknologi tersebut oleh organisasi di berbagai negara terus meningkat.
Kondisi itu menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar teknologi yang diperkirakan akan berkembang pada masa mendatang. Teknologi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan dan dunia kerja yang harus dihadapi para lulusan.
Meski demikian, Khairul menilai perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Perubahan kebutuhan industri juga berpotensi membuka jenis pekerjaan baru.
Future of Jobs Report 2025 memproyeksikan sebanyak 170 juta pekerjaan baru akan tercipta hingga 2030. Pada periode yang sama, sekitar 92 juta pekerjaan diperkirakan terdampak pergeseran. Dengan demikian, terdapat potensi pertambahan bersih 78 juta pekerjaan.
Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menilai dampak AI terhadap dunia kerja lebih berpotensi mengubah karakter pekerjaan dibandingkan menggantikan seluruh pekerjaan manusia.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menghadapi perubahan, tetapi apakah kita akan ikut bertransformasi,” katanya.
Untuk mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan tersebut, Khairul memperkenalkan kerangka KOMPAS. Kerangka ini mencakup enam bekal utama, yakni kritis, orisinal, moral, pembelajar, adaptif dan kolaboratif, serta solutif dan berdampak.
Kemampuan kritis diperlukan agar seseorang tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan mesin. Adapun orisinalitas menjadi penting karena pengalaman, konteks lokal, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang unik merupakan aspek yang perlu terus dikembangkan manusia.
Selain itu, penggunaan teknologi harus tetap berlandaskan moral dan integritas. Lulusan juga dituntut terus belajar, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta mampu bekerja sama dengan manusia maupun mesin.
Khairul mengingatkan bahwa penguasaan teknologi harus diikuti tanggung jawab dalam penggunaannya.
“Teknologi boleh menjadi mesinnya, tetapi KOMPAS-nya harus tetap di dada kita. Teknologi harus dikendalikan oleh adab,” ungkapnya.
Rektor Universitas Panca Sakti, Zaharuddin, turut menyoroti pentingnya kemampuan berpikir kritis di tengah kemudahan akses teknologi. Menurut dia, mahasiswa perlu memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan penyelesaian.
“Di era AI, mahasiswa dituntut mampu memahami akar persoalan, berpikir kritis, dan melihat masalah secara utuh. Teknologi dapat membantu menemukan dan mengolah informasi, tetapi kemampuan memahami konteks, menilai kebenaran, serta menentukan solusi tetap menjadi bagian penting dari kapasitas manusia,” ujar Zaharuddin.
Perubahan tersebut, lanjut Khairul, juga perlu diikuti penyesuaian dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Ia meminta para dosen tidak lagi hanya menempatkan diri sebagai sumber pengetahuan, tetapi turut membimbing mahasiswa dalam membangun kemampuan berpikir.
“Tugas pendidik di era AI bukan lagi menjadi sumber jawaban, melainkan menjadi penjaga kualitas pertanyaan,” katanya.
Ia menilai keteladanan pendidik tetap memiliki peran penting yang tidak dapat digantikan teknologi. Hal itu sejalan dengan semboyan pendidikan Ki Hadjar Dewantara, ing ngarsa sung tuladha.
Khairul juga mengingatkan perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan jumlah lebih dari 4.300 perguruan tinggi di Indonesia dan sebagian besar mahasiswa Kemdiktisaintek menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta, peningkatan mutu PTS turut menentukan kualitas pendidikan tinggi nasional.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemdiktisaintek telah menyusun Framework Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Perguruan Tinggi dan Digital Maturity Index. Kedua instrumen itu disiapkan untuk mendukung pemanfaatan AI sekaligus memetakan tingkat kematangan transformasi digital perguruan tinggi. Keduanya diluncurkan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Surabaya.
Khairul berharap para wisudawan tidak berhenti mengembangkan diri setelah memperoleh gelar akademik. Pengetahuan yang diperoleh selama menjalani pendidikan tinggi, menurut dia, semestinya diwujudkan melalui karya dan kontribusi bagi masyarakat.
“Nilai tertinggi dari ilmu pengetahuan bukan hanya ketika ilmu tersebut dikuasai, melainkan ketika ilmu tersebut diamalkan dan memberikan perubahan. Jadilah lulusan yang tidak hanya berhasil dalam karier, tetapi juga hadir sebagai manusia yang bermanfaat untuk semesta,” pungkasnya.

