PEREMPATAN SARINAH
Suasana perempatan Sarinah (atau dikenal sebagai Simpang Thamrin-Wahid Hasyim) merupakan salah satu titik persimpangan paling sibuk dan strategis di Jakarta Pusat, Senion (26/10/2026). P.erempatan ini merupakan hub transportasi publik terintegrasi yang sangat padat, mempertemukan arus kendaraan dan mobilitas manusia dari empat arah mata angin melalui dua jalur utama kotaFOTO : SWARA INDONESIA RAYA / MUHAMAD ALI

UU LLAJ Disorot Lagi, Pengamat Minta Transportasi Umum Terintegrasi

Revisi Aturan Dorong Akses Transportasi di Perumahan
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Pengamat mendorong revisi UU LLAJ dan UU Perkim agar penyediaan transportasi umum menjadi bagian wajib dalam perencanaan pembangunan kawasan perumahan.

UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) kembali menjadi sorotan terkait kebutuhan integrasi transportasi umum dengan kawasan perumahan. Pengamat mendorong revisi regulasi tersebut agar penyediaan angkutan publik menjadi bagian dari perencanaan pembangunan permukiman.

Sebelumnya, UU LLAJ juga menjadi objek gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 14 pemohon meminta kejelasan batas waktu perbaikan jalan rusak karena frasa "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) dinilai belum memberikan kepastian penanganan kerusakan.

Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai integrasi transportasi dan perumahan perlu didukung melalui revisi regulasi. Aturan yang dimaksud yakni UU LLAJ dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perkim).

"Merevisi UU LLAJ dan UU Perkim adalah cara yang lebih bijak dan pro rakyat," kata Djoko kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Djoko, keberadaan transportasi umum yang menjangkau kawasan perumahan dapat memudahkan mobilitas warga. Akses tersebut dapat didukung melalui angkutan pengumpan atau feeder yang menghubungkan permukiman dengan moda transportasi utama, seperti KRL, LRT Jabodebek, dan Trans Jabodetabek.

Djoko mengusulkan agar revisi UU LLAJ dan UU Perkim mewajibkan penyediaan transportasi umum di kawasan perumahan. Dengan aturan tersebut, akses angkutan publik perlu disiapkan sejak awal perencanaan pembangunan perumahan.

Ia juga menegaskan, transportasi umum harus menjadi bagian dari pembangunan kawasan perumahan, bukan sekadar fasilitas tambahan. Melalui aturan yang jelas, penyediaan infrastruktur, dan dukungan pendanaan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh hunian terjangkau sekaligus akses transportasi yang memadai.

"Transportasi umum bukan sekadar fasilitas tambahan dalam pembangunan perumahan. Akses angkutan publik harus menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat agar mereka bisa tinggal di hunian terjangkau sekaligus memiliki kemudahan untuk bepergian,” tutupnya.