APINDO Usulkan Lima Strategi Penerapan EPR
Dana yang dikelola Producer Responsibility Organization (PRO) diusulkan untuk mendukung fasilitas daur ulang.
ANGGOTA Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindrawardana mengusulkan lima hal terkait penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terkait sampah.
Menurut Danang, usulan itu antara lain meliputi penyelarasan aturan, transparansi iuran, pemberian insentif fiskal, pemerataan fasilitas daur ulang di luar Jawa, serta pelibatan pemulung dan bank sampah.
Ia juga mendorong agar dana yang dikelola Producer Responsibility Organization (PRO) digunakan untuk mendukung fasilitas daur ulang dan mengaktifkan kembali tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS3R.
“Produsen yang berinvestasi pada mesin daur ulang, menggunakan bahan daur ulang, dan merancang kemasan ramah lingkungan perlu mendapatkan insentif,” tutur Danang kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026).
Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menilai edukasi konsumen juga perlu menjadi bagian dari penerapan EPR. Ia mengatakan, upaya perusahaan mengurangi sampah tidak akan optimal apabila masyarakat masih membuang sampah sembarangan.
Sejumlah perusahaan, kata Adhi, telah melakukan pengurangan ukuran kemasan, mendaur ulang plastik tertentu seperti PET, dan memberikan edukasi kepada konsumen. Namun, upaya tersebut belum berjalan secara masif dan terorganisir dengan baik.
Ia juga menyoroti perlunya pengembangan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy untuk menangani jenis plastik yang belum dapat didaur ulang. Selain itu, inovasi dan ketersediaan bahan kemasan perlu ditingkatkan karena industri Indonesia masih menghadapi tantangan harga dan variasi kemasan dibandingkan Thailand dan Malaysia.
Kesiapan industri dan dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam penerapan EPR. Hal ini sejalan dengan harapan pelaku usaha agar kebijakan tersebut tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada produsen, tetapi juga didukung mekanisme pelaksanaan dan insentif yang jelas.

