SAMPAH BOTOL: Pekerja memilah sampah botol plastik untuk didaur ulang di Koperasi Pemulung Berdaya, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2026).
SAMPAH BOTOL: Pekerja memilah sampah botol plastik untuk didaur ulang di Koperasi Pemulung Berdaya, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2026). ANTARA/PUTRA M. AKBAR

APINDO Sebut Penerapan EPR Tingkatkan Biaya Pelaku Usaha

Pengusaha Minta Penerapan EPR Dilakukan Bertahap.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Perusahaan besar barang konsumsi, air minum kemasan, dan ritel modern dinilai lebih siap menerapkan EPR.

ANGGOTA Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindrawardana mengingatkan ada risiko tambahan biaya bagi pelaku usaha jika Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terkait sampah diterapkan. Menurut Danang, pengeluaran perusahaan tidak hanya berasal dari iuran PRO saja. 

Pengeluaran pelaku usaha juga mencakup perancangan ulang kemasan, pelaporan, audit, hingga biaya logistik untuk menarik kembali sampah. Danang mengatakan, kemasan yang sulit didaur ulang, berpotensi dikenakan iuran lebih tinggi. 

Diperkirakan tambahan biaya tersebut dapat menggerus margin perusahaan menengah dan UMKM sekitar 2-5 persen jika tidak diperhitungkan dengan baik. "Yang kami khawatirkan bukan EPR-nya, tapi kalau EPR hanya jadi pungutan baru tanpa ekosistemnya," kata Danang kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026).

Danang menilai, saat kesiapan perusahaan dalam menjalankan EPR juga masih belum merata. Perusahaan besar di sektor barang konsumsi cepat habis (FMCG), air minum dalam kemasan (AMDK), dan ritel modern dinilai lebih siap menerapkan EPR.

Danang menyebut sejumlah perusahaan telah melaporkan pengurangan sampah sekitar 242 ribu ton pada 2025. Namun, dari 842 produsen yang dibina Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), baru 386 yang mendaftar. Sementara jumlah produsen yang berpotensi terkena kewajiban EPR diperkirakan mencapai hampir 10 ribu pabrik.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi UMKM, perusahaan menengah, dan industri di luar Jawa. Menurut Danang, sebagian pelaku usaha belum memiliki tenaga khusus bidang lingkungan. Mereka juga belum memahami penghitungan volume kemasan yang harus dikelola, serta kesulitan mengakses fasilitas daur ulang.

Karena itu, Danang meminta penerapan EPR dilakukan secara bertahap berdasarkan skala perusahaan dan jenis kemasan. Perusahaan besar dapat menjadi pelaksana awal, sedangkan UMKM perlu mendapatkan masa transisi, pendampingan teknis, dan akses terhadap Producer Responsibility Organization (PRO) kolektif.

Selain kesiapan perusahaan, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. APINDO menilai produsen akan kesulitan memenuhi kewajiban penarikan kembali sampah jika fasilitas daur ulang, bank sampah, dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) belum berfungsi optimal.

Ia juga mengingatkan potensi ketimpangan persaingan usaha apabila pengawasan tidak berjalan baik. Perusahaan yang patuh akan menanggung biaya kewajiban EPR, sedangkan perusahaan yang tidak patuh berpotensi menjual produk dengan harga lebih murah.

"Yang patuh jadi lebih mahal, yang nakal jadi lebih murah. Ini yang paling ditakuti pengusaha," ujarnya.