RI akan Perketat Aturan EPR, Produsen Wajib Kelola Sampah Kemasan
Pemerintah menargetkan Extended Producer Responsibility (EPR) atau kewajiban produsen diperluas rampung Desember 2026. Aktivis mendesak payung hukum lebih tinggi dan industri perlakuan yang adil antara produk impor dan buatan dalam negeri
PEMERINTAH berencana mewajibkan pelaku usaha menarik kembali serta mengelola kemasan produk setelah digunakan konsumen.
Lewat aturan ini, pemerintah akan mempertegas kewajiban produsen dan memastikan penegakan hukum guna mengurangi produksi sampah.
Aturan tentang Extended Producer Responsibility (EPR) atau kewajiban produsen diperluas yang sedang digodok sebagai Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ditargetkan terbit pada Desember 2026.
Sekretaris Utama Kementerian LH Rosa Vivien Ratnawati saat Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, mengatakan kebijakan ini adalah upaya pemerintah membangun ekonomi sirkular, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dan memperkuat fasilitas pengelolaannya.
Pelaku usaha menurut Rosa tidak hanya memproduksi barang yang akan mereka perdagangkan, tapi juga menarik kembali kemasan dari produk yang sudah digunakan. Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif untuk produk dengan kemasan yang menggunakan persentase bahan re-usable besar.
“Dalam aturan ini, perusahaan yang akan mengelola EPR. Jadi para produsen diwajibkan mengelola kemasan yang mereka gunakan,” ujar Rosa, Selasa, (17/11/2026) dikutip dari Antara.
Menurut Kementerian LH, Indonesia saat ini menghasilkan sampah plastik sekitar 10,83 juta ton per tahun. Sedangkan daur ulang sampah plastik hanya mempunyai kapasitas 3,16 juta ton, yang dioperasikan oleh 227 perusahaan.
Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara penghasil sampah terbesar di dunia, dan posisi ketiga paling banyak menghasilkan sampah plastik di laut.
“Kita juga harus membangun fasilitas. (Masyarakat) Kita paksa memilah sampah, tapi kemudian dicampur lagi oleh tukang sampah. Jadi selain budaya, fasilitas, misalnya seperti bank sampah dan sebagainya itu harus kita bangun,” lanjut dia.
Dorong Produsen Kurangi Sampah Kemasan
Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengatakan skema EPR sudah ditunggu sejak lama.
Aturan ini diharapkan bisa merevisi Peraturan Menteri No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen tidak merinci konsekuensi hukum jika tetap memproduksi banyak sampah.
Dalam skema EPR, produsen yang menggunakan banyak kemasan dan berpotensi menjadi menjadi sampah akan dikenakan iuran atau EPR fee. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengurangi kemasan bisa mendapatkan insentif.
Aturan lama, menurut Tiza sebenarnya sudah memuat sejumlah ketentuan untuk mengurangi penggunaan kemasan yang sulit didaur ulang, termasuk kemasan multilayer dan kemasan sachet berukuran kecil. Namun implementasinya masih belum sesuai harapan.
“Kemasan seperti itu sulit didaur ulang. Tapi ternyata sampai sejauh ini produsen masih menggunakannya,” lanjut dia.
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) meminta pemerintah mempertegas kewajiban produsen agar punya tanggung jawab jelas dan tidak hanya pemenuhan syarat administrasi.
Anggota Steering Committee AZWI Hermawan, mengatakan aturan ini seharusnya menjadi produk hukum yang lebih tinggi dibanding peraturan menteri, seperti Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).
Jangan sampai industri dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor yang lebih murah karena tidak terkena biaya EPR,
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono
“Mungkin harus diatur oleh Perpres atau (aturan) yang lebih tinggi. Karena memang undang-undang pengelolaan sampah kita sudah mengamanatkan tanggung jawab produsen terhadap kemasan,” ujar dia.
Perlakuan yang Adil
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono meminta pemerintah menjamin perlakuan yang adil antara produsen dalam negeri dan produk impor.
Jika produsen domestik diwajibkan menanggung biaya pengumpulan dan pengolahan sampah kemasan, sedangkan produk impor tidak dikenakan kewajiban serupa, maka daya saing industri nasional berisiko tertekan.
"Jangan sampai industri dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor yang lebih murah karena tidak terkena biaya EPR," ujar Fajar Budiyono.
Dia mengusulkan pemerintah melakukan uji coba penerapan EPR pada produk impor terlebih dahulu. Setelah mekanisme berjalan efektif dan kebocoran dapat diminimalkan, maka kewajiban tersebut dapat diterapkan secara bertahap kepada industri besar dalam negeri yang telah siap.
Aturan ini tidak secara langsung ditujukan kepada industri pembuat bahan plastik, melainkan perusahaan pengguna kemasan atau converter. Mereka adalah produsen yang menggunakan kemasan atau packaging, seperti industri makanan dan minuman, kosmetik, hingga farmasi.
Pemerintah juga perlu mengatur mekanisme tanggung jawab saat sampah kemasan merek tertentu ditemukan di pulau terpencil atau sampah kiriman dari luar negeri terbawa arus ke wilayah pesisir Indonesia.
Pengembangan Ekonomi Sirkular
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai aturan EPR bisa memperbaiki sistem ekonomi sirkular, karena mendorong produsen memperhitungkan biaya pengelolaan sampah sejak tahap produksi. Konsekuensinya, produsen akan memperbaiki desain kemasan agar mudah digunakan kembali atau didaur ulang.
Tapi di sisi lain, ada potensi kenaikan biaya produksi yang bisa dirasakan konsumen melalui kenaikan harga barang. Besarnya dampak bergantung pada tingkat persaingan usaha, elastisitas permintaan, serta kemampuan produsen melakukan efisiensi.
“Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari banyaknya sampah yang dikumpulkan. Tapi harus memastikan material yang terkumpul benar-benar masuk kembali ke proses produksi,” ujar dia.
Atur Lewat Undang-Undang
Anggota Komisi XII DPR RI Gunhar Yulian menilai tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah perlu diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang.
Menurutnya, pengaturan mengenai tanggung jawab produsen tidak cukup hanya mengandalkan peraturan menteri. Dia mengatakan diperlukan landasan undang-undang yang dapat mempertegas kewajiban sekaligus memberikan kepastian mengenai sanksi bagi perusahaan.
Dia menilai peraturan menteri lebih tepat digunakan untuk mengatur aspek teknis pelaksanaan kebijakan, sedangkan penguatan kewajiban dan sanksi perlu memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
“Karus undang-undang. Enggak bisa pakai Permen karena itu mengatur soal teknisnya, sedangkan UU mempertegas sanksinya,” kata Gunhar.
Gunhar juga menyoroti kesiapan perusahaan, khususnya industri makanan dan minuman, ritel, serta manufaktur, dalam menjalankan kewajiban menarik kembali kemasan bekas produk mereka.
Menurutnya, setiap perusahaan harus menyesuaikan kesiapan operasionalnya dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. “Itu masing-masing tugas perusahaan. Kesiapannya harus menyesuaikan regulasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gunhar menilai selama ini pengelolaan sampah masih belum melibatkan produsen secara optimal. Padahal, perusahaan yang memproduksi dan memasarkan barang dengan kemasan juga memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
“Selama ini pemerintah daerah ataupun pusat belum melibatkan perusahaan, belum melibatkan pihak produsen dalam pengelolaan sampah,” katanya.
Karena itu, dia memandang penguatan tanggung jawab produsen perlu menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sampah nasional.

