ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
Kepmen ESDM 2026 hanya mengulang penetapan keputusan tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dari keputusan sebelumnya.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Kepmen ini terkait penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten.
Saat ini, muncul narasi di media terkait pemindahan atau translokasi satwa terancam punah badak jawa disebabkan karena TN Ujung Kulon menjadi wilayah pertambangan. "Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” tegas Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, dalam keterangan, Selasa (17/11/2026) malam.
Anggia menambahkan, tidak ada izin tambang apa pun yang dikeluarkan pemerintah di kawasan itu sampai saat ini. Baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Anggia menjelaskan kronologi terbitnya Kepmen 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.
Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Hasilnya, sebagian wilayah perairan di sekitar TN Ujung Kulon masuk ke dalam WUP.
Usulan itu tertuang jelas dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bal. Anggia mengatakan, lalu keputusan itu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Sementara, pada 2026, Kementerian ESDM mengulang penetapan keputusan tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dengan memperbaiki sebagian ketentuan sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Anggia menegaskan, penetapan WUP berbeda dengan izin menambang. "Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar dia.
Menurutnya, setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan undang-undang. Yakni, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.
Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

