Pemerintah diminta memanfaatkan gedung menganggur dan menyubsidi penuh siswa miskin ketimbang merusak ruang terbuka hijau.
RENCANA Kementerian Sosial (Kemensos) membangun Sekolah Rakyat di atas delapan hektare lahan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menuai kritik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijakan itu mengorbankan zona konservasi demi proyek pendidikan yang belum tentu menyentuh akar masalah ketimpangan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Ia menyatakan Sekolah Rakyat akan dibangun di sebagian Hutan Kota UI yang masuk wilayah administratif DKI Jakarta.
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Alhamdulillah, UI bersedia memberikan lahannya," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Kemensos mengeklaim rencana itu akan segera direalisasikan. Saat ini pemerintah menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Rektorat UI.
Kritik datang dari Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. Meski mendukung perluasan akses pendidikan bagi warga miskin, ia menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar tidak boleh merampas hak warga atas lingkungan hidup yang sehat.
"Hutan Kota UI adalah paru-paru kawasan Jabodetabek sekaligus benteng resapan air. Mengorbankan ruang hijau dengan dalih pendidikan justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melakukan tata kelola aset negara dan perencanaan anggaran yang berpihak pada rakyat," tegas Ubaid kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Ubaid, wacana ini mengandung kontradiksi tajam. Membangun sekolah dengan merusak alam di sekitarnya berpotensi memicu efek pulau panas, menurunkan kualitas udara, dan meningkatkan risiko banjir lokal. Lingkungan belajar yang gersang dan panas, kata dia, juga dapat menurunkan konsentrasi dan kesehatan fisik siswa.
Ubaid juga menilai satu kompleks sekolah di atas lahan delapan hektare bukan solusi yang mengurai persoalan pendidikan. Jika hanya dibangun di satu titik, manfaatnya hanya dinikmati segelintir siswa dan tidak menjawab kebutuhan jutaan anak di kantong-kantong kemiskinan yang tersebar luas.
"Akar masalah ketimpangan kita bukan sekadar ketiadaan lahan untuk gedung baru, melainkan mahalnya biaya sekolah swasta akibat minimnya daya tampung sekolah negeri, serta skema zonasi yang belum menjamin kelompok rentan," paparnya.
Dua Usulan Tanpa Menebang Hutan
JPPI mendesak pemerintah menempuh langkah yang lebih realistis lewat dua usulan.
Pertama, pemerintah diminta mengoptimalkan bangunan yang menganggur, seperti gedung perkantoran, aset sitaan, atau bangunan sekolah hasil merger, untuk direvitalisasi menjadi ruang kelas baru.
Kedua, anggaran pembangunan fisik dialihkan menjadi skema afirmasi berupa pembiayaan penuh (subsidi 100 persen) bagi anak keluarga miskin agar bisa bersekolah gratis di sekolah swasta terdekat dari rumah mereka.
"Ini jauh lebih efektif untuk menyasar siswa kurang mampu, sekaligus menghidupkan ekosistem sekolah swasta berskala kecil," tutupnya.

