Penetapan Upah Minimum 2027 Diklaim Merujuk UU Perlindungan Pekerja
Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama. Yakni, kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku mekanisme penetapan upah minimum 2027 bakal merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja. Yakni, pada Pasal 137 hingga 139 UU 27/2026.
Menaker mengatakan dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama. Yaitu, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam keterangan dikutip ANTARA, Selasa (17/11/2026)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dilakukan untuk mendukung akurasi penghitungan upah minimum nantinya.
Komponen KHL ini mencakup empat aspek. Yakni, pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog. Tujuannya, agar guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata dia.
Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Sedangkan pengumuman UMSP dilakukan lima hari kemudian atau pada 26 November 2026.
Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).

