Satu Pendemo Jadi Tersangka, 154 Lain Dipulangkan

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memulangkan 154 orang yang sebelumnya diamankan saat demonstrasi yang berakhir rusuh pada Selasa (10/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, dari total 157 orang yang diamankan saat kerusuhan terjadi, sebanyak 154 orang dipulangkan.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka, berinisial MGYP (23 tahun), laki-laki asal Yogyakarta. "Satu orang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan bahan peledak/senjata dan atau penyalahgunaan senjata/bahan berbahaya," kata Novita dikutip ANTARA, Kamis (12/11/2026).

Novita menambahkan, tersangka berperan membawa bom molotov dan senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam. Diduga bom molotov ini untuk memicu kerusuhan. "Tersangka berperan membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang diduga untuk memicu kerusuhan," ujar Novita.

Tersangka dijerat dengan Pasal 306 KUHP tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak/senjata dan/atau Pasal 307 KUHP tentang penyalahgunaan senjata/bahan berbahaya. "Berdasarkan ancaman pidana dalam pasal tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun," kata Kabid Humas Polda.

Polisi juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap massa yang diamankan melalui pendalaman peran masing-masing individu, termasuk tes urine. "Setelah dilakukan pengecekan urine, ditemukan dua orang positif narkoba kemudian diserahkan ke BNNP DIY," katanya.

Keduanya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY karena terbukti positif narkotika. Masing-masing berinisial MFR (23), laki-laki yang merupakan mahasiswa asal Sulawesi Selatan, dan MAS (25), laki-laki yang berprofesi sebagai wiraswasta asal Sleman.

Novita menambahkan, dari 154 orang yang dipulangkan, sebanyak 22 orang merupakan anak di bawah umur. Mereka telah dipulangkan kepada pihak keluarga pada Rabu (11/11/2026) pagi. "Sebanyak 154 orang sudah dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bukti kuat, termasuk 22 anak di bawah umur yang sudah dipulangkan tadi pagi," ujarnya.

Total 154 orang tersebut, lanjut dia, telah dipulangkan terakhir pada Rabu (11/11/2026) malam. Mereka telah menjalani pemeriksaan intensif dan tidak ditemukan bukti kuat terkait keterlibatan mereka dalam tindak pidana. "Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat dan para orang tua untuk lebih aktif memantau kegiatan anak-anak mereka agar tidak terprovokasi maupun terjerumus dalam aksi kelompok yang berpotensi anarkis," katanya.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku telah menerima pelimpahan dua orang yang dinyatakan positif narkoba terkait pengamanan aksi massa di Yogyakarta 10 November 2026. "Memang benar, dari Polda DIY mengirimkan surat permohonan pelimpahan dua orang yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba," kata Kepala BNNP DIY Brigjen Pol. Faried Zulkarnain, Kamis.

Saat ini keduanya sedang menjalani proses asesmen. Hal ini sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi narkoba di Klinik Seger Waras BNNP DIY. Kepala BNNP DIY menjelaskan rehabilitasi merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan bagi penyalahguna narkoba.

Diminta Transparan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta kepolisian adil dan transparan dalam pemeriksaan pihak yang diamankan saat demonstrasi di Yogyakarta. Demonstrasi yang digelar saat Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) berujung ricuh. 

"Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Dudung, Kamis (12/11/2026).

Dudung menegaskan seluruh pihak yang diperiksa harus diberikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terduga pelaku. Hal ini dilakukan demi penegakan hukum yang adil kepada masyarakat. Dudung menjelaskan kronologi demo berakhir ricuh. Ia mengatakan, awalnya demonstrasi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan damai. 

"Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," katanya.

Namun, aksi mulai ricuh saat malam hari di sejumlah lokasi. Termasuk di kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Dudung mengaku telah mendapat laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum di Yogyakarta, pada malam itu.

Melihat aksi tersebut, aparat langsung berupaya mengamankan ragam fasilitas warga dan menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator kericuhan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polda DIY segera membebaskan peserta aksi unjuk rasa yang tidak terbukti terlibat kekerasan atau tindak pidana. Kepolisian juga diminta memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung sesuai prinsip hak asasi manusia (HAM).

Tim Pencari Fakta

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina menegaskan setiap orang yang diamankan harus diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur. Mereka juga mendapat jaminan akses terhadap pendampingan hukum. “Apabila tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, kami meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan,” ujar Putu.

Komnas HAM juga meminta kepolisian membuka akses komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada keluarga para pihak yang diamankan. Kepolisian juga wajib menginformasikan keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang masih menjalani pemeriksaan. Putu menekankan tindakan pengamanan, penangkapan, dan penahanan harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Universitas Gadjah Mada (UGM) berencana menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama sejumlah perguruan tinggi. Rektor UGM, Ova Emilia mengatakan pencarian fakta akan difokuskan pada kejadian yang dialami mahasiswa. Ia menegaskan, universitas tidak bermaksud mencari tahu berbagai hal di luar kewenangannya, tetapi memastikan informasi yang diperoleh memiliki dasar yang jelas. "Sikap ilmiah itu penting karena buah keputusan apa pun harus berdasarkan data," ujar Ova dalam konferensi pers di UGM, Yogyakarta, Kamis (12/11/2026). 

Ia menjelaskan, tim gabungan diharapkan dapat mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Termasuk dari mahasiswa dan masyarakat yang terdampak. Proses tersebut juga mencakup pengumpulan dokumentasi serta penelusuran rangkaian kejadian, termasuk dugaan tindakan kekerasan saat penanganan demonstrasi.