Polisi Diminta Transparan Tangani Demo Ricuh DIY

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta kepolisian adil dan transparan dalam pemeriksaan pihak yang diamankan saat demonstrasi di Yogyakarta. Demonstrasi yang digelar saat Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) berujung ricuh. 

"Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Dudung, Kamis (12/11/2026).

Dudung menegaskan seluruh pihak yang diperiksa harus diberikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terduga pelaku. Hal ini dilakukan demi penegakan hukum yang adil kepada masyarakat. Dudung menjelaskan kronologi demo berakhir ricuh. Ia mengatakan, awalnya demonstrasi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan damai. 

"Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," katanya.

Namun, aksi mulai ricuh saat malam hari di sejumlah lokasi. Termasuk di kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Dudung mengaku telah mendapat laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum di Yogyakarta, pada malam itu.

Melihat aksi tersebut, aparat langsung berupaya mengamankan ragam fasilitas warga dan menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator kericuhan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polda DIY segera membebaskan peserta aksi unjuk rasa yang tidak terbukti terlibat kekerasan atau tindak pidana. Kepolisian juga diminta memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung sesuai prinsip hak asasi manusia (HAM).

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina menegaskan setiap orang yang diamankan harus diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur. Mereka juga mendapat jaminan akses terhadap pendampingan hukum. “Apabila tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, kami meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan,” ujar Putu.

Komnas HAM juga meminta kepolisian membuka akses komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada keluarga para pihak yang diamankan. Kepolisian juga wajib menginformasikan keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang masih menjalani pemeriksaan. Putu menekankan tindakan pengamanan, penangkapan, dan penahanan harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lempar Bom Molotov

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan dua orang tersangka pada demonstrasi ricuh tersebut. Kedua tersangka diduga membawa dan melempar bom molotov saat rusuh terjadi. Kepala Polda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo mengatakan kedua tersangka diamankan saat kericuhan terjadi pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu dini hari.

Sementara penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara secara bertahap. "Jadi, sementara baru dua, lainnya masih terus berjalan," kata Langgeng.

Menurut Kapolda, penetapan kedua tersangka dilakukan setelah ditemukan beberapa alat bukti kuat berupa molotov, senjata tajam, hingga gotri. "Kemudian dari alat bukti yang ada ini memang sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya yang bermolotov, kemudian ada sajam (senjata tajam), kemudian ada juga gotri," ujarnya.

Inspektur Pengawasan Daerah Polda DIY Komisaris Besar Polisi I Gusti Ngurah Rai Mahaputra menambahkan dua orang tersangka tersebut masuk pemeriksaan tahap pertama dengan total 26 orang yang juga diperiksa bersamaan. "Tadi dari 26 orang yang tahap pertama sudah digelarkan tadi oleh pihak reserse. Dua (orang) terbukti membawa molotov sehingga yang lainnya 24-nya aman dan insya allah malam ini bisa keluar mereka," katanya.

Ia mengungkapkan kedua tersangka merupakan warga sipil yang tidak saling mengenal. Gusti menegaskan, keduanya bukan dari golongan mahasiswa dan diduga melakukan pelemparan molotov saat berada di kawasan Bundaran UGM. Barang bukti berupa molotov dan katapel dari kedua tersangka juga telah diamankan pihak kepolisian. "Dia bawa, jadi kedapatan barang itu ada padanya," ujarnya.

Dalam melakukan pendalaman, polisi melakukan pemeriksaan salah satunya melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan kedua tersangka sempat melakukan pelemparan. Pada kesempatan itu, Polda DIY juga memberikan informasi terkait 21 orang berstatus di bawah umur yang sempat diamankan dan telah dipulangkan kepada orang tuanya masing-masing.