Aturan pelarangan vape di Provinsi Jabar bakal mengikat seluruh elemen.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengaku tengah menyiapkan aturan larangan penggunaan rokok elektronik atau vape bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi menuturkan, penerbitan surat edaran larangan vape saat ini tengah diproses.
Aturan ini bakal berlaku bagi seluruh aparatur pemerintah daerah. Mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN. Aturan ini untuk melindungi kesehatan serta mencegah potensi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika.
Dedi menuturkan, pihaknya juga bakal melakukan sosialisasi melalui berbagai media publikasi. Termasuk melalui selebaran (flyer) bertajuk "ASN Jawa Barat Tanpa Vape". "Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi Supandi, dikutip ANTARA, Kamis (12/11/2026).
Rencana kebijakan Pemprov Jabar ini digulirkan menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menerbitkan fatwa haram tentang vape Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan rokok elektronik/Vape. Fatwa diterbitkan pada 6 November 2026.
Menurut Dedi, pertimbangan utama pelarangan ini tidak semata-mata berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan. Ia menegaskan, pelarangan juga untuk menutup celah kerawanan perangkat rokok elektrik disalahgunakan untuk mengonsumsi vape. Hal ini dinilai dapat merusak kedisiplinan sekaligus keteladanan aparatur.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika, sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ujarnya.
Kepala BKD Jabar menegaskan, aturan larangan tersebut dipastikan mengikat seluruh elemen pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tanpa terkecuali. Hal ini demi memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok dan menciptakan ekosistem kerja yang sehat.
"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja dan semua status kepegawaian ya tanpa kecuali," tutur Dedi.
BKD bersama Biro Hukum Pemprov Jabar saat ini masih mematangkan sejumlah rincian teknis. Terutama menyangkut batas cakupan larangan, apakah hanya berlaku di lingkungan dan selama jam kerja atau mengikat secara keseluruhan di luar kedinasan. Pembahasan lintas biro tersebut juga mencakup mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penegakan disiplin. Mekanisme ini bakal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.
Terpisah, Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution mengebut aturan pelarangan vape. Ia menargetkan pengesahan peraturan daerah tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape dilakukan sebelum akhir November 2026. "Mungkin kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape ini," ujar Bobby di Medan, Sumatra Utara, Rabu.
Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD sedang membahas revisi Perda Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Bobby mengatakan, apabila disahkan maka aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh masyarakat. Yakni, mencakup larangan penjualan dan peredaran rokok elektronik di Sumatera Utara. "Jadi, begitu perda ini disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut," kata Bobby.
Ia menjelaskan Pemprov Sumut telah melarang aparatur sipil negara (ASN), non-ASN hingga pegawai BUMD menggunakan rokok elektronik. Pelarangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor:188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektronik di Sumut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatra Utara pada 3 Juni 2026.