Revitalisasi Monas: Menyambung Sejarah Bangsa dan Transportasi Modern
Para pengamat menilai revitalisasi Stasiun Gambir belum mendesak karena keterbatasan lahan dan risiko kemacetan. Mereka menyarankan pemerintah memfokuskan pengembangan pada Stasiun Manggarai dan Jatinegara yang memiliki lahan lebih luas untuk memecah kepadatan penumpang.
REVITALISASI Monumen Nasional (Monas) dan Stasiun Gambir berpotensi menciptakan dua simpul penting, yakni Stasiun Gambir sebagai titik kedatangan kereta api jarak jauh dan Monas sebagai pusat kegiatan nasional yang terhubung dengan layanan transportasi perkotaan.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan Monas akan terhubung dengan jaringan kereta api regional se-Pulau Jawa yang berhenti di Gambir. Sedangkan KRL dan MRT juga akan terintegrasi dan berhenti di kawasan Monas.
Menurut Yayat, kawasan tersebut akan menjadi titik pertemuan masyarakat yang datang dari berbagai daerah sekaligus pusat perpindahan antarmoda transportasi.
“Monas akan memiliki peran penting sebagai pusat mobilitas dan akan menimbulkan kebangkitan baru,” ujar Yayat kepada Swara Indonesia Raya pada Minggu (08/11/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo mencanangkan revitalisasi kawasan Stasiun Gambir dan Monas dan pengembangan infrastruktur kereta api di Provinsi Bali, Kamis (5/11/2011).
Revitalisasi Stasiun Gambir diarahkan untuk membentuknya menjadi pusat stasiun nasional sekaligus kawasan hiburan, wisata, dan rekreasi keluarga di jantung ibu kota. Sedangkan kawasan Monas perlu diubah agar menjadi semakin nyaman dan indah, sekaligus memperkuat nilai sejarah serta edukasi bagi masyarakat yang berkunjung.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo juga menginginkan pembangunan Museum Agung Nasional atau Grand National Museum di kawasan Monas.
“Bapak Presiden ingin Indonesia memiliki museum berskala besar yang menjadi pusat sejarah, pendidikan, hiburan, dan rekreasi, khususnya bagi para pelajar dan generasi muda,” ungkap Seskab Teddy dikutip dari laman presidenri.go.id.
Menurut Yayat, peningkatan konektivitas tersebut juga dapat membuka peluang penataan kawasan Monas menjadi ruang publik yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Salah satunya melalui pembatasan kendaraan pribadi seiring tersedianya akses transportasi massal yang semakin terintegrasi.
“Pengembangan sistem transportasi di sana juga berpotensi mendorong pembatasan kendaraan pribadi, sehingga kelak Monas bisa menjadi zona bebas kendaraan pribadi,” jelasnya.
Meski demikian, Yayat mengingatkan bahwa pengembangan kawasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai sejarah Monas sebagai salah satu simbol nasional.
Menurut dia, integrasi transportasi dan pembangunan fasilitas baru harus tetap mempertahankan karakter kawasan sebagai ruang bersejarah yang memiliki nilai penting bagi Jakarta.
Jejak Penataan Monas dari Era ke Era
Rencana revitalisasi kawasan Monas bukan kali pertama masuk dalam agenda penataan Jakarta, masing-masing gubernur yang pernah memimpin ibu kota ini mempunyai rencananya masing-masing.
Pada era Gubernur Sutiyoso, penataan Monas dilakukan melalui pemagaran kawasan taman untuk menertibkan pedagang kaki lima sekaligus menjaga area hijau. Selanjutnya, pada masa Gubernur Fauzi Bowo perhatian terhadap Monas lebih diarahkan pada pemeliharaan kebersihan dan penghijauan kawasan.
Sementara pada era Joko Widodo, pelataran Monas lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan publik dan berbagai festival masyarakat. Sedangkan masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok penataan kawasan antara lain dilakukan melalui penyelesaian pembangunan kios bagi pedagang di sekitar Monas.
Gubernur Anies Baswedan melanjutkan revitalisasi kawasan melalui penataan Plaza Selatan Monas. Area tersebut dirancang menjadi ruang terbuka untuk kegiatan masyarakat, termasuk upacara.
Pada masa Pj Gubernur Heru Budi Hartono, Monas berbenah dengan melakukan penghijauan. Pemerintah merencanakan peningkatan proporsi ruang terbuka hijau, termasuk penanaman sekitar 300 pohon di kawasan tersebut.
Belum Ada Urgensi Revitalisasi Gambir
Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan Stasiun Manggarai lebih potensial untuk dikembangkan karena mempunyai lahan yang cukup luas, dibanding Gambir.
“Stasiun Manggarai itu punya tanah yang luas, namun aksesnya masih buruk. Di situ kereta api punya lahan sekitar 25 hektare,” kata Djoko kepada Swara Indonesia Raya pada Minggu (08/11/2026).
Karena itulah, dia mengusulkan agar pemerintah mengembangkan Stasiun Manggarai sebagai salah satu pusat pelayanan kereta api jarak jauh. Perjalanan kereta tidak seluruhnya bertumpu pada Stasiun Gambir yang berada di kawasan pusat Jakarta.
Djoko menyoroti tantangan pengembangan fisik Stasiun Gambir yang dinilai memiliki keterbatasan ruang. Dia mengingatkan penambahan fasilitas dan pelayanan kereta tanpa penataan yang matang justru berpotensi menimbulkan persoalan kepadatan baru.
Pengamat transportasi Azas Tigor menilai revitalisasi Stasiun Gambir belum menjadi kebutuhan yang paling mendesak dibandingkan peningkatan kapasitas layanan kereta api di sejumlah stasiun utama di Jakarta.
“Menurut saya yang lebih mendesak adalah segera membereskan peningkatan kapasitas layanan yang di Stasiun Manggarai,” kata Azas kepada SWARA Indonesia Raya.
Menurut Azas, peningkatan kapasitas Stasiun Manggarai dan Jatinegara perlu diprioritaskan karena keduanya memiliki peran strategis dalam mendistribusikan perjalanan penumpang menuju Jakarta. “Kalau kereta sekarang turun, itu semrawut. Ditambah KRL, wah semrawut lagi,” imbuh Tigor.
Dia menilai pelayanan kereta api jarak jauh tidak seharusnya hanya dipusatkan pada satu stasiun, melainkan dibagi ke sejumlah titik agar mobilitas penumpang lebih merata.
“Jatinegara itu kan stasiun pintu gerbang menuju Jakarta. Saya pikir itu penting. Jadi, jangan lagi dipusatkan nanti di satu stasiun, dipecah supaya tidak terjadi penumpukan perjalanan,” jelasnya.
"Grand Museum"
Asosiasi Museum Indonesia (AMI) mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Museum Agung Nasional (Grand National Museum) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana mengatakan hal ini adalah langkah strategis memperkuat ekosistem museum Indonesia sekaligus menghadirkan ruang edukasi sejarah, kebudayaan, dan peradaban yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Kehadiran “Grand National Museum” di kawasan Monas diharapkan dapat menjadi "soul of a nation". Museum itu nantinya tidak hanya tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi harus menjadi institusi yang menekankan pembelajaran, interaksi, inspirasi, hiburan, dan rekreasi yang penuh nilai.
“Kawasan Monas ini ikonik dan bersejarah, simbol perjuangan dan identitas bangsa. Karena itu, kehadiran Grand National Museum akan semakin memperkuat peran museum sebagai soko guru bangsa dalam menjaga kepribadian dan jati diri bangsa, sekaligus memuliakan kebudayaan Nusantara," ujar dia.