Pemerintah menggulirkan stimulus BSU untuk menjaga daya beli masyarakat. BSU ditargetkan menjangkau 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan aturan syarat dan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), pada Rabu (28/10/2026). Syarat dan kriteria itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Aturan ini mengatur sejumlah persyaratan penerima, batas gaji atau upah, dan besaran BSU 2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan, kebijakan BSU menjadi upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Termasuk mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi bagi pekerja atau buruh.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli dari keterangan resmi, Jumat (30/10/2026).
Permenaker 16/2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yakni, ditetapkan dan diundangkan di jakarta pada Rabu (28/10/2026). Dalam beleid Permenaker 16/2026, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Mereka juga harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Selanjutnya, mereka menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK.
Upah yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp3,5 juta, batas gaji/upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji/upah mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Permenaker ini juga menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada sejumlah pihak. Antara lain, aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Besaran BSU 2026 akan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk selama tiga bulan. Pembayarannya, diberikan sekaligus sebesar Rp900 ribu. Masyarakat bisa mencari informasi dan mengecek status penerima di kanal resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Sebelumnya, rencana pemberian BSU disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu 30/9/2026). Rencana pemberian BSU disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri.
Pemerintah menargetkan bantuan tersebut diterima sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. BSU kuartal IV-2026 diberikan sebesar Rp300 ribu setiap bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember.
Namun, bantuan tersebut tidak diberikan secara terpisah setiap bulan. Pemerintah merencanakan penyaluran sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total yang diterima pekerja yang memenuhi ketentuan mencapai Rp900 ribu.
Program tersebut menjadi salah satu stimulus ekonomi pemerintah untuk kuartal IV-2026. Jika laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi. Kemnaker menegaskan bahwa kewaspadaan diperlukan agar pekerja tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker.