Dokter Minta Tambahan Anggaran untuk Atasi Ketimpangan (Not edit)

KALANGAN dokter mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaiki program penempatan dokter di daerah untuk mengatasi ketimpangan jumlah dokter spesialis antar-daerah.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto meminta Kemenkes menambah alokasi anggaran untuk rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) hingga Rp3 triliun per tahun untuk mempercepat pemerataan dokter spesialis ke daerah.  

Jumlah tersebut, menurut Slamet cukup untuk membiayai penempatan sekitar 2.000 orang dokter spesialis ke seluruh wilayah Indonesia. 

Slamet membantah klaim Kemenkes yang menyebutkan sebanyak 93% wilayah masih kekurangan dokter spesialis, dengan total kekurangan mencapai 55.192 orang dokter. 

Menurut Slamet, rasio dokter nasional saat ini telah mencapai 1:1.300 populasi, kurang sedikit dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 1: 1.000 populasi untuk negara maju. 

Angka tersebut dinilai sudah sangat baik bagi kategori negara berkembang dan mendekati standar negara maju. Bahkan, di DKI Jakarta, rasio dokter menembus 1:300 populasi dengan jumlah kelebihan 22.000 tenaga medis.

"Saya tidak paham, Kemenkes menghitungnya bagaimana. Satu sisi misalnya 500 puskesmas kosong tidak ada dokter, itu bukan karena kekurangan dokter, tapi masalahnya pada sistem kepegawaian pemerintah daerah," ujar Slamet kepada Swara Indonesia Raya, Senin (26/10/26).

IDI mengkritik anggaran Kemenkes yang lebih memprioritaskan belanja alat kesehatan, padahal seharusnya alokasi untuk penempatan dokter spesialis ke daerah-daerah juga menjadi perhatian. 

“SDM dan alkes bisa beriringan. Misalnya tadinya alokasi belanja alkes Rp25 triliun, kurangi saja Rp5 triliun untuk SDM hingga distribusinya, bisa itu,” ujar dia. 

Menurut Slamet, hampir semua dokter bersedia ditempatkan di daerah, termasuk kawasan 3T asal mendapatkan kesejahteraan cukup. Penempatan mereka juga bisa dengan sistem shifting atau giliran, seperti para pekerja di lepas pantai. 

“Misalnya di lapangan sebulan, terus dua atau tiga minggu liburan ke Jakarta. Di daerah tambang itu dokter itu lengkap, karena sistemnya begitu,” ujar dia.

Menurut dia, saat ini Indonesia sudah mempunyai 130 fakultas kedokteran dan bisa menghasilkan lulusan hingga 24.000 per tahun.

Persoalannya, kata Slamet adalah daya serap pemerintah pada lulusan dokter saat ini diperkirakan hanya menyentuh angka 20%.

Kurang Dokter Spesialis  

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memproyeksikan Indonesia akan terus menghadapi kelangkaan puluhan ribu dokter umum dan spesialis hingga beberapa tahun mendatang.

Menurut dia kesenjangan ketersediaan fasilitas serta tenaga medis di tingkat daerah berada pada taraf yang amat riskan. Tercatat sebanyak 446 kabupaten/kota tercatat menanggung kekurangan dokter umum dan 481 kabupaten/kota kekurangan dokter spesialis.   

Sebanyak 93% wilayah nusantara masih membutuhkan 55.192 dokter spesialis, serta 95% wilayah kekurangan 127.189 dokter gigi. Saat ini, hanya 68 kabupaten/kota yang telah memenuhi standar kecukupan dokter umum.

“Masalah kita ada pada jumlah dokter spesialis. Dari 66 RSUD PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) yang sedang dibangun, yang memiliki kelengkapan dokter spesialis baru 51%. Kemenkes berupaya mengisi kekurangan tersebut,” ujar Menteri Budi.

Kemenkes sedang mengembangkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit melalui program Hospital-Based atau Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).

Tujuannya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sekaligus mendekatkan pendidikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Sejak 2024, program RSPPU telah memiliki 221 peserta didik yang terbagi dalam empat angkatan.

Pada 2026, Kemenkes juga mengembangkan 55 program studi pendidikan dokter spesialis di 52 rumah sakit untuk mendukung pemenuhan tujuh spesialis dasar serta kebutuhan layanan kanker, jantung, stroke, uro nefrologi, dan kesehatan ibu dan anak.

Menurut Menkes Budi, rekrutmen peserta didik dengan mempertimbangkan asal daerah menjadi bagian penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter. Dokter yang telah bekerja di daerah dapat menempuh pendidikan spesialis dan kembali memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah asalnya.

“Kita merekrut putra-putri asli daerah, bukan orang Jakarta. Itu sebabnya, begitu selesai pendidikan, mereka pasti akan kembali ke daerah,” tandas Menkes Budi.

Selain memperluas pendidikan dokter spesialis, Kemenkes menugaskan dokter spesialis ke rumah sakit prioritas yaitu PHTC hingga kawasan tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Hingga Juli 2026, sebanyak 371 dokter spesialis telah ditugaskan untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit prioritas.

Menkes Budi menjelaskan, penugasan tersebut diperlukan karena pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu beberapa tahun, sementara kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah harus segera dipenuhi.

“Sejak kabinet ini dibentuk, sudah memberikan 4.592 beasiswa. Kita ingin memastikan beasiswa ini semakin tepat sasaran, terutama bagi putra-putri daerah yang membutuhkan,” kata Menteri Budi.

Hati-hati Izin Kampus 

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan pemerintah harus berhati-hati memberikan izin pembukaan program studi kedokteran, sehingga mutu lulusan terjaga.  

Menurut dia, tingkat kompetensi lulusan fakultas kedokteran sangat minimal sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dipertaruhkan. 

“Dikti (Dirjen Pendidikan Tinggi) obral izin pendirian fakultas kedokteran yang ternyata abal-abal. Tingkat kelulusan uji kompetensinya minimal sekali."

"Saya usul agar fakultas kedokteran yang tingkat kelulusan uji kompetensinya di bawah 30% harus ditutup," ujar Irma kepada Swara Indonesia Raya, Senin (26/10/26).

Irma juga menyoroti soal uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI), jalur mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terlalu tinggi. Tahun ini kata dia, biayanya mulai dari Rp200 juta - Rp400 juta, dengan total biaya hingga lulus lebih dari Rp600 juta.

Menurut dia, biaya pendidikan yang tinggi membuat para dokter ingin segera mengembalikan modal investasi pendidikan.

Akibatnya para lulusan baru memilih bertahan di kota-kota metropolitan ketimbang mengabdi di wilayah terpencil yang hanya digaji Rp3 juta - Rp5 juta per bulan.

“Pemerintah harus memberi stimulus pada fakultas kedokteran yang berkualitas agar biaya biaya tersebut  diatasi,” ujar Irma. 

Ahli Biostatistika-Epidemiologik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Windhu Purnomo menilai program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, pemberian beasiswa kepada 4.592 orang, serta penugasan 371 dokter spesialis merupakan langkah yang tepat.

Strategi merekrut putra-putri daerah dan memprioritaskan tujuh spesialis dasar juga relevan untuk menjawab kebutuhan layanan di daerah.

Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menangani kesenjangan tenaga medis secara struktural.

“Tanpa paket retensi kuat, seperti intensif, fasilitas, jenjang karir, dan dukungan keluarga, program ini berisiko hanya mengisi kekosongan jangka pendek, bukan pemerataan struktural,” ujar dia.