Pemerintah bakal mempertegas definisi tindak pidana korupsi, termasuk arti kerugian keuangan negara.
PEMERINTAH berniat menyempurnakan norma definisi korupsi, dalam revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyempurnaan definisi itu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara.
“Sangat perlu kami menyempurnakan undang-undang itu, terutama pengertian korupsi, sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum."
"Penting bagi rakyat, penting juga bagi iklim investasi di negara kita,” kata Yusril, usai bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pemerintah juga berencana merumuskan kembali pasal 2 dan 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU 20/2001.
Pasal tersebut menjelaskan, titik berat tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan cara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
Menurut Yusril, pasal tersebut masih terlalu luas, sehingga berpotensi memunculkan multitafsir dalam penerapannya.
Yusril menganalogikan kedua pasal itu sebagai sapu jagat, yang bisa mencakup hampir seluruh aspek.
“Sedikit saja terkait dengan unsur kerugian negara dan perekonomian negara, sudah dapat dikategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah bakal mempertegas definisi tindak pidana korupsi, termasuk arti kerugian keuangan negara.
Namun, Yusril menegaskan pemerintah tidak berniat menghapus unsur kerugian negara dari rumusan definisi korupsi.
Kata Yusril, redefinisi itu diperlukan agar sinkron dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia sejak 2006.
“Setelah 20 tahun, tentu kita harus mengevaluasi peraturan-peraturan yang ada."
"Sebab setelah kita ratifikasi, ada kewajiban bagi negara untuk sesegera mungkin melakukan penyesuaian antara UNCAC dan peraturan pidana yang kita miliki,” jelasnya.
Revisi UU Tipikor belum masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahunan, karena, kata Yusril, pemerintah masih melakukan pembahasan internal, sebelum menggodok rencana revisi itu bersama parlemen.
“Nanti keputusan ada di tangan Presiden. Kalau memang ini dirasa urgen, ya, dibahas dengan DPR, dimasukkan prolegnas."
"Namun, kalau melihat keterkaitan antara kepastian hukum dan iklim investasi, saya kira memang ini urgen kita pikirkan,” ulasnya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan penanganan korupsi di Indonesia perlu mengacu pada standar internasional, dan mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan UNCAC.
Setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (20/10/2026) malam, Luhut mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN soal penyesuaian definisi korupsi tersebut.
Logika Sesat
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai pernyataan Luhut soal unsur kerugian negara dalam ketentuan tindak pidana korupsi, memicu kekhawatiran publik terhadap arah penyempurnaan UU Tipikor.
Luhut menyatakan, definisi korupsi dalam UNCAC adalah penyuapan dan tidak membahas kerugian negara.
Ia bahkan menyoroti unsur kerugian negara sebagai kendala Dana Agata Nusantara (Danantara) dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Klarifikasi yang menyebut unsur kerugian keuangan negara tetap dipertahankan dengan memperjelas pembuktian dan memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui adopsi delik-delik dalam UNCAC, dinilai tidak cukup menjawab kekhawatiran.
Meski mengamini Indonesia perlu segera meratifikasi delik-delik tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang hingga hari ini menimbulkan kekosongan hukum, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Luhut perihal kerugian negara yang belum disertai kajian mendalam ini, berisiko memperlemah kebijakan pemberantasan korupsi.
Di saat yang sama, negara mengakui Corruption Perception Index (CPI) stagnan dan cenderung menurun.
"Penurunan ini justru dipicu oleh berbagai kebijakan presiden yang berpotensi menimbulkan impunitas terhadap praktik korupsi dan kejahatan serius lainnya."
"Seperti penggunaan kewenangan Presiden dalam penegakan hukum yang mengampuni pelaku korupsi melalui amnesti, abolisi, hingga rehabilitasi," tutur Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, lewat keterangan tertulis kepada Swara Rakyat Indonesia, Rabu (28/10/2026).
Hal ini, lanjut Ibrahim, justru memperkuat persepsi proses penegakan hukum di Indonesia bermasalah dari hulu hingga ke hilir.
Situasi semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, dan akhirnya mempengaruhi sektor lainnya, termasuk di sektor ekonomi.
Di sisi lain, DEN justru berwacana meredefinisi tindak pidana korupsi dengan mendegradasi unsur kerugian keuangan negara.
"Logika sesat ini, patut diwaspadai di tengah penegakan hukum yang belum memadai," imbuh Ibrahim. (*)