Regulasi pelarangan total rokok elektrik diusulkan masuk dalam RUU Narkotika dan Psikotropika. Kapolri juga sudah meminta fatwa kepada MUI.
Pemerintah diminta menerbitkan aturan larangan rokok elektrik atau vape untuk seluruh institusi negara. Larangan di lingkup lokal sudah diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Rokok elektrik sudah dilarang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan institusi pemerintahan.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan institusi pemerintah. Menurut Sugeng, aturan ini dibutuhkan sebelum aturan rokok elektrik dimasukkan ke dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.
Cara ini dinilai bisa mengurangi penggunaan rokok elektrik di masyarakat sekaligus mengurangi peredaran narkotika cair. “Kalau vape sebagai alatnya dilarang, diyakini peredaran cairan vape yang mengandung senyawa kimia terlarang pun dapat teratasi secara signifikan,” tutur Sugeng kepada Swara Indonesia Raya, Senin (26/10/2026).
Saat ini, larangan rokok elektrik bagi ASN di institusi pemerintahan baru diberlakukan di Provinsi Sumatra Utara. Larangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor: 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan vape atau Rokok Elektrik di Sumut. Instruksi Gubernur Sumut ini ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota seluruh Sumatra Utara.
“Pelarangan penggunaan vape itu diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumut,” ujar Ketua IPW ini.
Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menuturkan, pemerintah harus hadir melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Terutama saat ini narkotika sudah menggunakan modus rokok elektrik. Menurut Hinca, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Provinsi Sumatra Utara patut dicontoh.
“Lingkungan pemerintahan juga harus menjadi contoh menjalankan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat,” ujar Hinca dikutip Antara, Minggu (25/10/2026).
Menurut politikus Partai Demokrat ini, kebijakan larangan rokok elektrik di lingkungan pemerintah jadi upaya pencegahan. Artinya, pemerintah tak hanya mengandalkan penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mempersempit peluang penyalahgunaan narkotika sejak awal.
Hinca mengatakan, persoalan vape telah menjadi perhatian karena berpotensi disalahgunakan sebagai media penyamaran narkotika. “Yang terpenting, kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan disertai pengawasan. Jangan sampai aturan hanya tertulis di atas kertas,” tegas Hinca.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memuji kebijakan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution sebagai gubernur pertama yang melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik. "Ini patut diapresiasi. Mungkin satu-satunya provinsi atau pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan melarang vape," kata Suyudi, dikutip Antara Jumat (23/10/2026)..
Kapolri menegaskan, kebijakan tersebut sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dapat masuk dalam bentuk cairan. Menurutnya, perubahan modus peredaran narkotika membuat pengawasan terhadap cairan dalam rokok elektrik perlu mendapat perhatian serius.
Gubernur Bobby mengaku, Sumatra Utara memiliki tantangan lebih besar dibandingkan provinsi lain dalam pemberantasan narkoba. Sumut menjadi provinsi nomor satu pengguna narkoba selama lebih dari lima tahun berturut-turut di Indonesia.
"Nah cita-cita kami, kalau bisa turun dari peringkat satu Pak. Jangan di tiga besar, jangan di lima besar, kalau bisa paling bontot. Kalau bisa seluruh narkoba di Indonesia bisa hilang," tutur dia.