Pemerintah memberi subsidi dalam biaya komponen ongkos haji. skema kiaya haji 2027 adalah 55,5% ditanggung per jamaah, dan 44,5% dari nilai manfaat.
Sebagai ibadah penting dalam rukun Islam kelima, ibadah haji jadi perjalanan sakral yang butuh biaya tidak sedikit. Awal Oktober 2026 ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan kementerian Haji (Kemenhaj) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) 1448 H/2027 rata-rata sebesar Rp98,47 juta per jemaah.
Dari komposisi biaya, perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung per jemaah sebesar Rp54,65 juta atau 55,5% dari total BPIH.
Sementara itu, sisa Rp43,82 juta atau 44,5% BPIH bersumber dari nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Dengan demikian dari proporsi ini, skema biaya haji 2027 adalah 55,5%:44,5%.
Komponen Bipih tersebut meliputi setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta, nilai manfaat virtual account jemaah sebesar Rp3,4 juta, subsidi Pemerintah sebesar Rp3,2 juta, serta setoran pelunasan sebesar Rp23,05 juta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menyampaikan informasi subsidi tersebut dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
“Kami sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Komponen Bipih dalam negeri per jemaah rerata Rp5,64 juta akan diberi subsidi Rp3,2 juta per jemaah oleh pemerintah,” kata Dasco.
Setelah memperhitungkan setoran awal dan nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah, rata-rata biaya pelunasan yang harus dibayar jemaah pada 2027 menjadi Rp 23,25 juta. Angka ini turun sekitar Rp3,2 juta dibandingkan pelunasan 2026 sebesar Rp26,43 juta.
Komponen Bipih dalam negeri diberi subsidi Rp3,2 juta per jemaah oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Calon jemaah haji keberangkatan 2027, Abdidar, sebelumnya mendengar perkiraan BPIH 2027 sekitar Rp107 juta per jemaah. Dari total itu, ia memprediksi, Bipih yang harus dilunasi calon jemaah sekitar Rp42 juta. Selama biaya pelunasan di bawah Rp50 juta, ia menyatakan kesiapan.
"Insya Allah kami siap. Kami percaya, haji adalah panggilan," kata Abdidar.
Presiden Prabowo Subianto sudah meminta Kemenhaj agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan tidak terlalu memberatkan calon jemaah. Oleh karena itu, Kemenhaj sempat mengusulkan skema biaya untuk jemaah haji reguler 2027 adalah 52:48, yakni 52% dibayar jemaah dan 48% dari nilai manfaat.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Presiden mengamanatkan jangan sampai biaya haji 2027 memberatkan calon jemaah. Hal itu guna mengurangi risiko jemaah gagal berangkat akibat kendala finansial.
"Kami cari formulasinya walau ada perubahan angka-angka supaya jemaah tidak mendapatkan beban berat," kata Irfan.
Pada 2026, skema biaya haji ialah 62:38, yaitu jemaah membayar 62 persen biaya sebesar Rp54.193.806 dari nilai total BPIH senilai Rp87.409.365 per jamaah reguler. Sementara 38 persen merupakan kontribusi nilai manfaat hasil kelolaan dana haji dari BPKH.
“BPKH siap mendukung penuh dan menyalurkan alokasi Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun sebagaimana kesepakatan Komisi VIII DPR dan pemerintah,” kata Kepada BPKH Fadlul Imansyah.
BPKH memastikan alokasi ini siap dicairkan tepat waktu untuk mendukung operasional penyelenggaraan haji 2027. Ia mengimbau masyarakat dan calon jemaah haji agar tidak khawatir terhadap keberlanjutan dan keamanan dana haji.
Ia menjamin BPKH senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana haji sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Hal tersebut demi menjaga keberlanjutan nilai manfaat bagi jemaah yang berangkat maupun jemaah tunggu di masa depan.