Gapki mendukung perusahaan yang melanggar hukum penyebab karhutla ditindak. Namun, asosiasi juga minta pemerintah adil.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan karhutla bisa jadi bencana tahunan jika tak ada pembenahan mendasar. Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Ma'rufah mendesak pemerintah memulihkan fungsi hidrologi pada kawasan gambut.
Hal ini bisa dilakukan dengan pembasahan gambut, penyekatan kanal, hingga menjaga tinggi muka air tanah. Walhi juga mendesak pemerintah tegas pada perusahaan yang terbukti lalai mengantisipasi karhutla.
Kami mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada operasi pemadaman, tetapi juga mengevaluasi izin, memperketat pengawasan, dan menindak perusahaan yang terbukti lalai atau bertanggung jawab atas kebakaran
tutur Umi pada Swara Indonesia Raya, Rabu (14/10/2026).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku pihaknya bakal memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Salah satu strateginya adalah menambah jumlah polisi kehutanan menjadi 70 ribu personel. Penambahan personel merupakan arahan Presiden Prabowo.
Saat ini, Indonesia hanya memiliki 4.500 polisi kehutanan. Personel sebanyak itu harus mengawasi kawasan hutan yang membentang hingga puluhan juta hektare.
Menurut Menhut, sebanyak seribu personel polhut diperbantukan untuk memperkuat penanganan karhutla di tiga provinsi di Kalimantan. Pemerintah juga meminta bantuan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Di sisi lain, pemerintah akan menjatuhkan sanksi terhadap lima atau enam perusahaan terkait karhutla. Seluruh perusahaan yang terbukti terlibat karhutla bajal dibekukan atau dicabut izinnya. Penegakan hukum ini merupakan tambahan dari 26 perusahaan sebelumnya yang sudah ditindak.
Di lain pihak, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mendukung pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti melawan hukum dan menjadi penyebab karhutla. Namun, Gapki juga meminta pemerintah adil dengan menelusuri penyebab riil karhutla di lapangan.
Menurut Eddy, tidak mungkin perusahaan sengaja melakukan pembakaran karena dampaknya akan sangat fatal. Terlebih, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) atas karhutla yang sudah diatur dalam tiga undang-undang sekaligus. Yakni di UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 39/2014 tentang Perkebunan, dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.
Eddy mengakui perusahaan kelapa sawit menjadi pihak yang paling mudah untuk dijadikan kambing hitam dalam karhutla. Meskipun, penyebab karhutla bisa jadi belum tentu karena ulah perusahaan.
"Justru laporan dari perusahaan anggota, banyak titik api muncul di luar lahan konsesi. Dan perusahaan justru ikut memadamkan api di luar lahan konsesi itu," tegas Ketum Gapki ini.