Pemkab Batang Minta BGN Kaji Ulang Kebijakan SPPG

PEMERINTAH Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dilansir dari ANTARA, Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan mitra SPPG, penerima manfaat, hingga relawan yang telah direkrut tetapi kemudian diberhentikan.

“Kebijakan baru ini mestinya dari BGN harus ada analisa khusus atau kajian-kajian. Jangan sampai menentukan arah kebijakan itu justru merugikan di bawah seperti mitra, penerima manfaat, dan relawan yang tadinya sudah direkrut terus dikeluarkan,” katanya (11/11/2026).

Menurut dia, penghentian sementara (suspensi) SPPG akibat persoalan administrasi tanpa kepastian waktu juga berdampak pada anak-anak penerima manfaat yang sebelumnya telah merasakan program MBG.

“Anak-anak yang tadinya sudah menerima program MBG kini justru menagih, kapan bisa menerima MBG lagi karena mereka merasa sudah merasakan manfaatnya khususnya di pondok-pondok,” ujarnya.

Suyono yang juga Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Batang menyebutkan, dari sekitar 81 SPPG di wilayahnya, perubahan kebijakan tersebut berpotensi menambah pengangguran akibat pemutusan tenaga kerja.

Ia meminta setiap kebijakan BGN didasarkan pada kajian langsung di lapangan agar tidak merugikan para pihak. Sementara itu, SPPG yang masih beroperasi diingatkan tetap menjaga standar operasional prosedur (SOP), kualitas susu, dan pemenuhan gizi seimbang.

Pemkab Batang meminta BGN mengkaji ulang kebijakan SPPG karena dinilai berpotensi merugikan mitra, mengurangi tenaga kerja, dan mengganggu penyaluran MBG.