Menjelang Pilkades serentak 2026, praktik botoh kembali menjadi sorotan. Taruhan tak boleh merusak kebebasan warga memilih pemimpin. Pengawasan harus diperketat, celah pelanggaran ditutup, dan hukum ditegakkan tegas agar demokrasi desa tak menjadi ajang perjudian.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 segera digelar di sejumlah daerah. Menjelang pesta demokrasi desa itu, ada pertarungan yang tak selalu terlihat di bilik suara.
Bukan hanya soal siapa yang akan menang, tetapi juga siapa yang berani memasang taruhan. Di Purbalingga, Jawa Tengah, praktik botoh kembali menjadi perhatian polisi menjelang Pilkades.
Botoh dikenal sebagai orang yang memasang taruhan atas calon yang dijagokan. Bagi sebagian orang, ini mungkin dianggap sekadar perjudian.
Namun, ketika taruhan ikut menyertai perebutan jabatan publik, persoalannya bisa lebih luas. Ada uang yang dipertaruhkan, gengsi yang dipertahankan, dan kepentingan yang ikut bermain.
Hal tersebut diakui Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan. Menurutnya, dalam politik elektoral, istilah botoh mengalami transformasi. Misalnya dalam Pilkades diperlakukan layaknya arena taruhan besar.
Kalau ada taruhan, berarti ada perputaran uang dan potensi keuntungan material dalam jumlah berlipat.
“Dalam pertempuran elektoral seperti Pilkades, Botoh ini sangat aktif, bahkan memainkan banyak peran sekaligus menjadi bandar,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (23/20/2026).
Sementara itu, Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar mengatakan, praktik botoh menjadi perhatian kepolisian dalam upaya mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan Pilkades.
"Selama itu memenuhi unsur dalam pembuktian, pasti akan kita tindak," katanya dilaporkan Antara.
Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga mencakup 184 dari total 224 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Pesta demokrasi tingkat desa yang akan dihelat pada 10 Desember 2026 ini menjadi salah satu agenda dengan jumlah peserta terbanyak di kabupaten itu.