Jabatan kepala daerah bukan kekuasaan tanpa batas. Pemberhentian Bupati Gowa menjadi momentum untuk menguji bagaimana pengawasan dijalankan, hukum ditegakkan, dan demokrasi daerah dijaga dari penyalahgunaan kekuasaan.
KEKUASAAN tidak selalu berakhir saat siklus pemilu tiba. Ada kalanya, ia berhenti di tengah jalan. Bukan karena kalah dalam pemilihan. Melainkan karena dinilai melanggar batas yang ditentukan hukum.
Itulah yang terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bupati Sitti Husniah Talenrang diberhentikan setelah proses panjang yang melibatkan DPRD, Mahkamah Agung (MA), dan pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani surat keputusan pemberhentiannya pada Oktober 2026.
“Saya sudah menandatangani surat pemberhentian Bupati Gowa. Ini konsekuensi dari aturan yang ada,” kata Tito dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut proses pemakzulan yang diajukan DPRD Gowa dan telah diputus melalui mekanisme hukum di MA.
Posisi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa kini dijabat Darmawansyah Muin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Gowa.
Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa adanya dugaan pelanggaran oleh Bupati Gowa sehingga menyetujui usulan untuk pemberhentian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Berawal Investigasi Pansus DPRD
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya bertugas menyusun peraturan dan anggaran. Lembaga ini juga memiliki fungsi pengawasan.
Dalam kondisi tertentu, DPRD dapat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah melalui mekanisme yang diatur undang-undang.
Pemakzulan Bupati Gowa merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa atas tiga dugaan pelanggaran Sitti Husniah. Yakni berkaitan dengan dugaan tindakan tercela, persoalan pengadaan seragam sekolah, dan pencabutan bantuan beasiswa doktoral.
DPRD Kabupaten Gowa selanjutnya menyepakati usulan pemakzulan dalam Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Berkas usulan pemakzulan kemudian diajukan ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1P/UP/2026. Pada 1 Oktober 2026, MA resmi mengabulkan permohonan pendapat DPRD Gowa dan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.
Selanjutnya pada 14 Oktober 2026, Mendagri Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Hasrul Abdul Rajab menyebut bahwa SK pemberhentian dan SK Plt Bupati Gowa diterima Pemerintah Provinsi Sulsel dari Kemendagri.
Pihaknya akan akan memastikan proses transisi pemerintahan berjalan tertib, pelayanan publik tidak terganggu, dan seluruh program pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya.
"DPRD Gowa akan melanjutkan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.
Mekanisme Pemakzulan
Keputusan untuk mengakhiri jabatan seorang kepala daerah bukan perkara sederhana. Ada mandat pemilih yang harus dihormati. Ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Ada pula kepentingan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengawasan bukan sekadar apakah DPRD mampu menjatuhkan seorang bupati. Yang lebih penting adalah apakah prosesnya transparan, dasar hukumnya kuat, bukti diperiksa secara cermat, dan keputusan diambil melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mahkamah Agung memegang peran penting dalam rangkaian tersebut. Putusannya menjadi bagian dari mekanisme hukum yang menguji pendapat DPRD. Sementara Kemendagri bertanggung jawab menindaklanjuti proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
Rangkaian ini memperlihatkan bahwa pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah tidak bergantung pada kehendak satu lembaga saja. Ada prosedur dan pembagian kewenangan yang harus dijalankan. Setiap tahap memiliki fungsi yang perlu diperiksa, termasuk untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari aturan.
Hal tersebut diakui Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako Irwan Waris. Menurutnya, langkah DPRD Gowa membawa proses pemakzulan hingga meminta keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah sesuai dengan mekanisme dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tentunya keputusan untuk memproses ke MA ini bagus buat kepentingan tata kelola, pengembangan, dan kemajuan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa yang saat ini bergerak cepat menuju pencapaian kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Upaya Hukum Lawan Sabotase
Upaya hukum akan saya lakukan termasuk juga menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung, Kemendagri, terhadap sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya saya berikan kepada MA yang merupakan hak dari saya selaku Bupati Gowa
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang
Sementara itu, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang angkat bicara menanggapi pemakzulan dirinya setelah MA mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa.
Dia akan menempuh langkah hukum termasuk menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung, Kemendagri, terkait sabotase surat tanggapan dirinya.
"Ada sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya saya berikan kepada MA yang merupakan hak dari saya selaku Bupati Gowa," ungkapnya.
Sitti mengaku surat MA yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan tanggapan dalam perkara uji pendapat DPRD Gowa tidak pernah diterimanya.
Surat MA yang ditujukan kepada Bupati Gowa sebelumnya diserahkan kepada PT Pos pada awal September 2026, tetapi salah dikirim ke Pengadilan Agama Sungguminasa dan baru ditarik kembali pada Jumat (2/10/2026).
Dia pun menduga terdapat unsur kesengajaan dalam kesalahan pengiriman surat tersebut sehingga dirinya tidak memperoleh kesempatan menyampaikan tanggapan sebelum MA memutus perkara.
"Hal ini di luar dari dugaan kami dan tentunya terhadap apa yang terjadi akan segera kami tindak lanjuti," katanya.
Pelajaran Kepala Daerah
Pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menjaga etika dan tata kelola pemerintahan.
Di Indonesia sendiri, beberapa kepala daerah juga pernah dimakzulkan atau diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh usulan DPRD dan keputusan Mahkamah Agung.
Di antaranya Aceng Fikri, Bupati Garut, Jawa Barat. Dimakzulkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2013 pada Februari 2013 setelah Mahkamah Agung menyetujui usulan pemakzulan DPRD terkait kasus pernikahan kilat
Kemudian Ahmad Yantenglie, Bupati Katingan. Dimakzulkan pada 2017 setelah putusan Mahkamah Agung terkait kasus perzinahan.
Kepala daerah lain seperti Bupati Pati Sudewo juga sempat menghadapi proses Pansus Hak Angket dan usulan pemakzulan di DPRD. Namun usulan tersebut ditolak dalam rapat paripurna.
Kasus pemakzulan Bupati Gowa mestinya menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan masalah etika pemerintahan maupun etika umum
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako Irwan Waris
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako Irwan Waris mengingatkan, pemakzulan Bupati Gowa menjadi pelajaran bagi kepala daerah untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan. “Ini mestinya menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya konsistensi kepala daerah dalam menjalankan komitmen pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD selaku lembaga legislatif.
Bupati, wali kota, maupun gubernur tidak boleh menghentikan suatu program daerah secara sepihak tanpa persetujuan DPRD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kepala daerah seharusnya konsisten melaksanakan komitmen pembangunan yang sudah disepakati bersama. Tidak boleh secara sepihak menghentikan program tanpa persetujuan mitranya, yaitu DPRD," tegasnya.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi di daerah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih. Ia juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.