Malaysia dan Singapura Melangkah dengan AI, Indonesia Nyusul
Malaysia dan Singapura sudah membuat lembaga khusus AI untuk mengatur penggunaan AI dan berkontribusi pada sektor ekonomi.
Tsazha, 27 tahun, memperlihatkan poster sebuah acara dari layar ponselnya. Poster itu buatan AI (kecerdasan buatan), yang diterbitkan sebuah kementerian di Malaysia lewat akun media sosial mereka. Laman Instagram kementerian itu, sekarang dipenuhi gambar atau poster buatan AI.
“Beberapa poster terlihat sangat tidak alami karena menggunakan AI. Tapi pemerintah terus mendukung penggunaan AI,” kata Tsazha, wartawan asal Malaysia kepada Swara Indonesia Raya, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Tsazha, demam AI ditanggapi beragam oleh warga Malaysia. Ada yang mendukung karena ini kemajuan zaman. Namun ada juga yang meledek karena AI bisa membuat gambar menjadi tidak natural. Gencarnya dukungan Malaysia terhadap kemajuan kecerdasan buatan, sampai memunculkan guyonan AI sebagai singkatan nama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
Konten AI bisa membuat gambar menjadi tidak natural
Sebelumnya Anwar mengumumkan pembentukan AI Malaysia Berhad, yakni sebuah lembaga kecerdasan buatan nasional di bawah Kementerian Digital. Pelembagaan AI ini, untuk mendorong agenda transformasi teknologi masa depan.
Kementerian Digital Malaysia dalam situsnya mengatakan peluncuran AI Malaysia ini untuk menjadi katalis utama dalam mewujudkan aspirasi AI Nation 2030. AI Nation ini, menempatkan AI sebagai jantung pertumbuhan ekonomi, transformasi sektor publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Pemerintah Malaysia mengembangkan pula kerangka aturan penggunaan AI dalam lingkungan kerja, kode etik AI, standar dan mekanisme serta kebijakan-kebijakan terkait dengan AI. Didirikan pula Malaysia AI Safety Institute untuk memperkuat kemampuan teknis. Caranya, dengan memanfaatkan kemampuan pemerintah, industri, akademisi dan sejumlah lembaga peneliti. Dengan begitu pengadopsian AI oleh Malaysia, sudah disertai sistem keamanan yang mumpuni.
The Sun Malaysia melaporkan kemajuan AI sudah masuk ke kehidupan sehari-hari warga Malaysia untuk mempercepat tugas yang dulu terasa lambat atau dikerjakan manual. Yang saat ini menjadi kekhawatiran warga Malaysia adalah bagaimana cara anak-anak memahami permainan atau video yang menggunakan teknologi AI supaya anak bisa bersikap lebih bertanggung jawab dan aman di tengah dunia digital.
Singapura Atur Penggunaan AI
Sama seperti Malaysia, Singapura juga sudah membuat tata kelola khusus AI (Model AI Governance Framework for Agentic AI/MGF). Perihal ini diumumkan Josephine Teo, Menteri Pengembangan Digital dan Informasi dalam kesempatan Forum Ekonomi Dunia, Davos, Swiss, 22 Januari 2026.
Ini merupakan kerangka tata kelola pertama di dunia yang dirancang khusus untuk agen AI yang mampu melakukan perencanaan, penalaran, dan tindakan secara otonom. MGF memberikan panduan bagi semua organisasi atau lembaga yang menerapkan AI di Singapura, dengan memastikan aspek keamanan dan tanggung jawab.
The Straits Times mewartakan dua pertiga pelajar di Singapura dilaporkan menggunakan AI chatbots untuk membantu mereka belajar setidaknya seminggu sekali. Para pelajar menggunakan AI untuk membantu riset topik-topik baru, meringkas tulisan dan membuat contoh tulisan.
Indonesia Siapkan Regulasi
Di Indonesia, teknologi AI juga sudah digunakan masyarakat. Misal untuk poster di Instagram, membuat video, voice-over dengan AI dan penggunaan AI untuk membantu belajar siswa. Hanya saja, belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mengatakan regulasi mengenai penggunaan AI masih dalam tahap dikaji ulang oleh Kemkomdigi. Kementerian akan menyampaikan ke publik jika regulasi AI pada sistem pemerintahan atau industri terkait diberlakukan.
“Saat ini regulasi AI masih dalam proses, mudah-mudahan bisa segera difinalisasi. Terkait dengan adopsi AI di pemerintahan dan sebagainya, pastinya terbuka ruang untuk didiskusikan dan di detailkan apakah adopsi AI ini tepat untuk lingkup pemerintah, industri tertentu, atau ruang lainnya,” ujar Fifi kepada Swara Indonesia Raya, Selasa, 27 Oktober 2026 di Jakarta.
Regulasi mengenai penggunaan AI masih dalam tahap dikaji ulang oleh Kemkomdigi.
Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital
Sebelumnya Kemkomdigi disitusnya melaporkan Kementerian tengah mengkaji peraturan menteri mengenai pelabelan konten yang dihasilkan AI, termasuk penanda yang membantu masyarakat menelusuri asal-usul konten digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengakui perkembangan AI telah memungkinkan pembuatan konten sintetis yang menyerupai kenyataan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam memastikan keaslian informasi yang beredar di ruang digital.
Kemampuan AI menghasilkan video, gambar, dan suara yang semakin realistis meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk penipuan dan manipulasi informasi.
"Perkembangan ini sangat cepat untuk makin membuat garis pemisah antara fakta, antara realita dengan sesuatu yang sintetik makin lama makin tipis," ujarnya dalam Konvensi Humas Indonesia 2026 di Surakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Melalui regulasi yang sedang dikaji, pengembang teknologi AI diharapkan dapat memberikan penanda yang membedakan konten hasil rekayasa dengan konten autentik.
Selain pengaturan pelabelan, pemerintah juga menyiapkan langkah pengamanan melalui penyusunan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial. Penyusunannya melibatkan lebih dari 400 lembaga, komunitas, kementerian, dan unsur industri untuk merumuskan arah pengembangan serta tata kelola AI Indonesia pada periode 2026 hingga 2029.
Kemkomdigi memastikan penguatan tata kelola AI perlu diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dan organisasi dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Penggunaan AI tidak boleh menghilangkan peran manusia dalam menilai kebenaran informasi maupun mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.