ICJ Sebut Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingnya
Presiden ICJ, Iwasawa Yuji menyatakan satu-satunya penjelasan masuk akal atas tindakan pasukan keamanan Myanmar di Rakhine utara adalah niat menghancurkan sebagian besar etnis minoritas Muslim di wilayah itu. Hakim menilai kesaksian saksi Gambia kredibel, sementara Myanmar dicatat tidak menyelidiki dugaan kekejaman dan menutup akses terhadap bukti.
MAHKAMAH Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyatakan Pemerintah Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine utara. Sidang pembacaan pada Kamis (19/11/2026), berlangsung selama tiga jam.
Di pengadilan yang biasanya hanya mendengar argumen negara, suara para penyintas Rohingya kali ini ikut didengar hakim. ICJ membacakan putusan dalam perkara Penerapan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Gambia v. Myanmar: 11 Negara melakukan intervensi). Ini menjadi ujian hukum terbesar atas kejahatan yang oleh dunia disebut kejahatan di atas segala kejahatan.
Sejak 2017, ratusan ribu warga Rohingya hidup di kamp pengungsian di Bangladesh. Selama ini mereka hidup dengan satu pertanyaan yang belum terjawab: apakah yang menimpa mereka layak disebut genosida secara hukum? Jawaban resmi dibacakan oleh Presiden Mahkamah, Hakim Iwasawa Yuji dari Peace Palace, Den Haag, Belanda.
ICJ menyimpulkan bahwa satu-satunya penjelasan yang masuk akal atas tindakan pasukan keamanan Myanmar dalam operasi pembersihan 2017 adalah niat menghancurkan sebagian besar kelompok Rohingya di Rakhine utara.
Kesaksian pihak Gambia dinilai kredibel, dan banyak keterangan kuncinya tidak terbantahkan dalam pemeriksaan silang. Mahkamah mencatat Myanmar tidak sungguh-sungguh menyelidiki dugaan kekejaman dan menolak membuka akses ke bukti serta saksi.
Mahkamah menemukan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas dalam operasi pembersihan 2017. Pasukan keamanan Myanmar disebut membunuh ribuan warga sipil, melakukan kekerasan seksual meluas, dan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. ICJ menyatakan Rohingya diakui sebagai kelompok etnis tersendiri yang dilindungi Konvensi Genosida.
Hal penting yang membedakan perkara ini dari kebanyakan sengketa di ICJ adalah suara para saksi. Di sela sidang pokok perkara 12-29 Januari 2026, Mahkamah menyisihkan tiga hari untuk memeriksa saksi dan ahli, dan sesinya digelar tertutup bagi publik dan media. Gambia menghadirkan tiga saksi dan satu ahli, sedangkan Myanmar menghadirkan satu saksi. Para saksi korban Rohingya hadir didampingi Legal Action Worldwide, dan identitas mereka tidak dibuka.
Melansir Al Jazeera, Gambia menghadirkan bukti berupa dokumen dan kesaksian yang menduga terjadinya pembunuhan massal, kekerasan seksual sistematis, serta pembakaran desa secara sengaja, terutama pada periode 2016–2017.
ICJ didirikan pada 1945 untuk membantu menyelesaikan sengketa antarnegara, bukan untuk mengadili kejahatan internasional. Namun, mahkamah ini dipilih untuk menangani serangan terhadap etnis Rohingya di Myanmar karena hanya ada sedikit jalur lain bagi para korban untuk mencari keadilan.
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, setelah peristiwa Holocaust oleh Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, seperti yang terjadi di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Kini sejarah terjadi di mana Myanmar menjadi negara pertama yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan internasional karena melakukan genosida.
Pada 11 November 2019, Gambia mendaftarkan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah terhadap Myanmar atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida. Dasar yurisdiksi yang dipakai Gambia adalah Pasal IX Konvensi Genosida.
"Jika Gambia memenangkan kasus ini, putusan tersebut akan menjadi tonggak sejarah yang sangat penting," ujar Arsalan Suleman, pengacara Gambia mereyang memimpin gugatan terhadap Myanmar di pengadilan kala itu. "Hal ini akan memberikan semangat baru bagi Konvensi Genosida 1948 serta memperkuat prinsip pertanggungjawaban hukum internasional atas kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara,” tambahnya.
Pengusiran massal penduduk Rohingya dari Negara Bagian Rakhine pada Agustus dan September 2017 merupakan operasi militer yang sangat brutal.
BBC melaporkan bahwa terjadi pembakaran desa-desa Rohingya di Rakhine secara sengaja, serta adanya penderitaan luar biasa yang dialami oleh ratusan ribu orang yang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Kesaksian para korban mengenai pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Myanmar telah didokumentasikan secara menyeluruh oleh berbagai kelompok hak asasi manusia dan misi pencari fakta PBB.
Myanmar Merespons
Pihak yang digugat di ICJ adalah negara Myanmar, termasuk junta, dan bukan individu para jenderalnya. Di Myanmar, junta yang kini berkuasa adalah Dewan Administrasi Negara (State Administration Council), dibentuk militer yang dikenal sebagai Tatmadaw pada 2 Februari 2021, sehari setelah Panglima Tertinggi Jenderal Senior, Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan sipil.
Namun peran militer dalam tragedi Rohingya jauh lebih tua dari junta ini. Operasi di Negara Bagian Rakhine pada 2017, yang mendorong lebih dari 730.000 warga Rohingya mengungsi, dilakukan Tatmadaw saat pemerintahan sipil masih menjabat. Misi Pencari Fakta Independen PBB pada 2018 menyimpulkan adanya indikasi niat genosida dan meminta Min Aung Hlaing beserta para jenderal lain diselidiki dan dituntut.
Otoritas Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis atau genosida. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya merespons tindakan teroris yang dilakukan oleh militan Rohingya melalui apa yang mereka namai sebagai operasi pembersihan militer.
Sebuah laporan PBB tahun 2018, yang disusun berdasarkan ratusan wawancara, menyatakan bahwa taktik militer Myanmar sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para petinggi militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di Negara Bagian Rakhine serta kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah lain.
Karena Myanmar bukan penandatangan Statuta Roma, yang merupakan dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC), maka tidak dimungkinkan untuk mengajukan perkara di sana terhadap para pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Negara Bagian Rakhine.
Sebagai gantinya, Gambia, dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mengajukan gugatan ke ICJ. Mereka berargumen bahwa semua negara terikat oleh Konvensi Genosida, sehingga setiap negara memiliki kepentingan untuk menegakkannya.
Gugatan tersebut menuduh negara Myanmar, dan bukan hanya pihak militernya, telah melakukan genosida.
“Niat genosida ini adalah tanggung jawab negara, bukan pidana individu.”
Presiden Mahkamah ICJ, Hakim Iwasawa Yuji

