Lima Negara Eropa Siap Usir Migran Ilegal ke Rwanda
Jerman, Austria, Belanda, Denmark, dan Yunani menggandeng Rwanda untuk membuka pusat penampungan migran di sana. Ini akan berlaku bagi para migran yang permohonan suakanya ditolak, maupun yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di Eropa. Langkah yang didukung Komisi Eropa ini diprotes oleh Prancis dan Spanyol.
"Jika kembali ke negara asal tidak dimungkinkan, maka di masa depan, orang-orang yang tidak memiliki hak tinggal di Eropa akan dikirim ke negara ketiga, seperti Rwanda."
Kanselir Austria, Christian Stocker
LIMA negara anggota Uni Eropa (UE) telah mengumumkan rencana untuk mendirikan pusat penampungan di Rwanda bagi para migran yang permohonan suakanya ditolak, maupun yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di Eropa. Kelima negara tersebut ialah Jerman, Austria, Belanda, Denmark, dan Yunani. Mereka menjadi negara-negara pertama yang berupaya memanfaatkan undang-undang pemulangan UE yang baru disepakati.
"Saya senang bahwa hari ini kita telah mencapai perubahan paradigma yang sungguh bersejarah dalam kebijakan migrasi,” ujar Kanselir Austria, Christian Stocker, setelah pertemuan para menteri dari lima negara di Wina, Austria, Senin (16/11/2026), melansir Le Monde.
Peraturan Pemulangan Uni Eropa (EU Return Regulation) adalah UU baru yang memperketat dan mempercepat proses deportasi warga negara non-UE yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di Eropa. Aturan ini disetujui secara final oleh Dewan Uni Eropa pada 1 Oktober 2026, setelah sebelumnya disepakati bersama Parlemen Eropa pada Juni 2026.
Keterangan di laman resmi Konsil UE menulis bahwa UU ini menggantikan aturan lama (Return Directive 2008) dan dirancang untuk melengkapi Pakta Migrasi dan Suaka UE. Langkah ini diambil karena tingkat eksekusi deportasi di UE tergolong rendah, di mana sekitar dua dari tiga orang yang diperintahkan pergi ternyata tetap bertahan di Eropa.
Pusat penampungan ini direncanakan dibuka dan mulai beroperasi pada 2027. Pemerintah kelima negara berharap dapat mengirim 100 orang ke Rwanda mulai awal tahun depan. Melansir Euro News, pusat penampungan ini akan mencakup fasilitas ruang terbuka untuk menampung para migran, yang akan diberikan izin tinggal dan kebebasan untuk bergerak di seluruh Rwanda. Dengan demikian, mereka bisa terintegrasi ke dalam masyarakat lokal dan pasar tenaga kerja.
Pada prinsipnya, pusat pemulangan (return hubs) merupakan akomodasi sementara bagi migran yang menunggu deportasi ke negara asal mereka. Namun, tidak ada batasan waktu untuk tinggal di sana, sehingga mereka yang berada di dalamnya bisa saja terjebak di Rwanda tanpa pernah dipulangkan ke negara asal.
Badan perbatasan Uni Eropa, Frontex, juga dapat dilibatkan dalam proses deportasi ke Rwanda setelah Parlemen Eropa dan negara-negara anggota menyetujui reformasi mandat badan tersebut, yang baru-baru ini diusulkan oleh Komisi Eropa.
Dalam pernyataan yang dirilis sehari sebelumnya, kelima negara UE tersebut menyatakan bahwa negosiasi konkret dengan negara mitra, Rwanda, akan segera dimulai untuk tahap implementasi, melansir Guardian. Mereka menyebutkan bahwa skema ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya lebih lanjut untuk menekan migrasi ilegal, membongkar model bisnis penyelundup manusia, serta meringankan beban penduduk di negara-negara mereka.
Menteri Dalam Negeri Rwanda, Vincent Biruta, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, merespons ide tersebut dengan positif. Bahwa rencana tersebut akan menawarkan kesempatan kedua bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki hak untuk tetap tinggal di negara mitra. Saat ini, Rwanda menampung lebih dari 150.000 pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Sudan, Kongo, juga Burundi.
Senada dengan itu, juru bicara Komisi Eropa, Markus Lammert menyambut baik rencana tersebut. Dia mengeklaim bahwa Brussel telah mengikuti dengan cermat upaya persiapan yang dilakukan oleh lima negara anggota terkait pusat penampungan semacam itu.
Sekitar 100 pengunjuk rasa berkumpul di Wina menjelang pertemuan tersebut. Merela membawa poster berisi slogan seperti "Hentikan kesepakatan Uni Eropa-Rwanda!"
Usai pengumuman tersebut, 45 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari 15 negara turut mengecam langkah itu. "Rencana ini memungkinkan orang-orang dikirim ke negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan mereka," ungkap LSM-LSM tersebut. "Kebijakan ini memindahkan orang-orang ke tempat yang tidak terlihat oleh publik dan luput dari pengawasan," tambah mereka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keraguannya atas keputusan kelima negara itu. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol dari Partai Sosialis, Pedro Sanchez, sebagai salah satu pembela imigrasi yang paling vokal di Eropa, mengkritik rencana tersebut. "Saya tidak melihat masa depan ataupun sisi kemanusiaan dalam hal itu. Itu bukanlah solusinya," ujarnya kepada stasiun televisi Telecinco.
Para menteri mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Rwanda bisa menjadi yang pertama dari serangkaian kemitraan pusat pemulangan. “Kami sudah menjajaki negara mitra lain. Menurut saya negara-negara Eropa lainnya juga akan turut serta,” ujar Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen.
Menurut Frederiksen, Rwanda memiliki pengalaman yang cukup luas dalam menampung pengungsi serta rekam jejak yang kuat dalam bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Belum jelas apakah IOM akan terlibat dalam pelaksanaannya nanti. Namun, IOM mengonfirmasi telah menerima permintaan dari Rwanda untuk mendukung pengaturan pusat pemulangan ini. “IOM telah menyatakan kesediaan untuk memberikan dukungan secara prinsip, dengan ketentuan bahwa mandat serta standar internasional tetap dapat dijunjung tinggi,” tulis mereka.
Para kritikus menyoroti dilema etis dalam menjalin kesepakatan dengan pemerintah Rwanda yang represif. Berdasarkan temuan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2024, Rwanda membiarkan aparat keamanan negara dan pejabat sipil melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa takut dihukum. Kondisi ini diperburuk dengan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi dan kerja paksa.

