Upaya Bersih-bersih di Ibu Kota Spionase
Pemerintah Austria mengumumkan rancangan revisi UU anti-spionase. Hukuman maksimal spionase terhadap Austria naik, sementara spionase terhadap organisasi internasional dan UE diancam penjara. Langkah ini untuk mengakhiri citra Wina sebagai "ibu kota spionase" setelah pengusiran sejumlah diplomat Rusia.
“Spionase adalah ancaman nyata terhadap keamanan di negara kita. Namun yang terpenting adalah reputasi kita sebagai Austria, sebagai lokasi resmi PBB dan lebih dari 40 organisasi internasional.”
Menteri Luar Negeri Austria, Beate Meinl-Reisinger
Pemerintah Austria pada Rabu (11/11/2026) mengumumkan rencana untuk memperketat undang-undang anti-mata-mata di negaranya. Beleid yang ada saat ini secara eksplisit melarang spionase yang ditujukan terhadap Austria sendiri, tetapi tidak melarang spionase yang menargetkan negara lain maupun organisasi internasional.
Austria adalah salah satu anggota Uni Eropa (UE) yang memiliki kebijakan netralitas militer sejak 1950an. Ibu kotanya, Wina, menjadi tuan rumah bagi beberapa badan PBB termasuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Organisasi untuk Pengembangan Industri (UNIDO), maupun Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Kota ini juga merupakan rumah bagi kelompok internasional lainnya seperti Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Melansir Reuters, Menteri Luar Negeri Austria, Beate Meinl-Reisinger menyinggung citra Austria selama ini sebagai “ibu kota spionase”. Reputasi yang sudah melekat di kota terbesar kesembilan di Eropa tersebut sejak era Perang Dingin. Di sana, agen intelijen kerap menyamar sebagai diplomat dengan kekebalan diplomatik.
Aturan hukum Austria saat ini menyatakan bahwa siapa pun yang mendirikan atau mengoperasikan badan intelijen rahasia yang merugikan Republik Austria atau mendukung badan intelijen tersebut dengan cara apa pun akan menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun. Ketentuan ini juga melarang pembentukan, pengoperasian, maupun dukungan dinas intelijen militer untuk kekuatan asing.
Undang-undang baru, yang tentu memerlukan persetujuan parlemen, akan meningkatkan hukuman maksimum bagi pelaku spionase yang merugikan Austria, dari masa hukuman lima tahun, kelak menjadi sepuluh tahun. UU tersebut direncanakan mencantumkan pasal khusus yang menegaskan akan mengkriminalisasi kegiatan mata-mata terhadap organisasi internasional maupun UE, dengan hukuman maksimal lima tahun.
Sejumlah pejabat pemerintahan di Wina menyebut bahwa UU itu juga akan mencantumkan larangan perekrutan agen mata-mata serta perekrutan individu sebagai agen. Ini adalah langkah yang ditargetkan khususnya pada perekrutan “agen sekali pakai,” yaitu orang-orang yang direkrut untuk aksi spionase tingkat rendah tanpa mengetahui apa yang mereka hadapi.
Melansir Politico, berdasarkan dokumen internal Kemlu Austria, RUU ini adalah bagian dari pergeseran kebijakan Pemerintah Austria terhadap Rusia, meski isinya mengatur spionase secara umum. Pada awal tahun ini, Austria menekan Rusia agar membongkar instalasi satelit di properti diplomatiknya di Wina karena dikhawatirkan dipakai untuk spionase. Sedikitnya tiga instalasi sudah dicopot. Sejak Maret 2025, Austria mengusir delapan diplomat Rusia atas dugaan spionase.
Menurut juru bicara kementerian, RUU ini diperkirakan lolos parlemen tahun depan, dan berlaku Februari 2027.