WNI Diperdaya Jadi Prajurit Rusia, Memohon Dievakuasi Pemerintah RI

DRONE menjadi mimpi buruk Sayyid Hassan Al Jufri dua bulan terakhir. Pada 20 September 2026, pesawat tanpa awak militer Ukraina menerjang regunya. Lelaki 24 tahun asal Jakarta Timur itu terkena serpihan drone yang meledak usai menghantam tanah. Hassan beruntung masih bisa mengirim kesaksian ini kepada keluarganya di Tanah Air. Dia berhasil dilarikan ke rumah sakit di Kota Luhansk, wilayah Ukraina dekat perbatasan yang saat ini dikuasai militer Rusia.

Rekan sesama Warga Negara Indonesia (WNI) yang dia kenal saat mengikuti pelatihan militer Rusia tidak seberuntung dirinya. Kawan itu dikirim di hari yang sama ke garis depan perang dengan Ukraina seperti Hassan, dan dikabarkan langsung tewas dalam pertempuran pertamanya.

Dengung drone yang khas terus menghantui Hassan. Dari bangsal tempatnya memulihkan diri, suara drone melintasi atap rumah sakit terdengar jelas.

"Tolong Kak, cepetan kalau bisa KBRI jemput," ujar Hassan lewat sambungan telepon, seperti ditirukan Rifa, kakak kandungnya. Adiknya hingga hari ini masih terjebak di RS yang sama dalam kondisi cedera serius. "Bahkan mereka enggak bisa keluar dari rumah sakitnya," ujar Rifa saat dihubungi Swara Indonesia Raya pada Kamis (12/11/2026).

Rifa menegaskan bila adiknya adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Juni lalu, Hassan ditawari menjadi petugas satuan pengamanan (satpam) untuk perusahaan di Uzbekistan. Informasi lowongan ini berasal dari kenalannya sesama orang Indonesia yang mengaku diterima bekerja di negara tersebut.

Namun setelah Hassan mengiyakan tawaran dan iming-iming gaji sekitar 3.000 Dolar AS (setara Rp54 juta) per bulan, komunikasi beralih dengan seorang lelaki asal Rusia. Seluruh proses koordinasi untuk berangkat ke Uzbekistan berlangsung lewat aplikasi Telegram. "Adik saya cuma bikin paspor, serahin paspor. Mereka yang ngurusin visa, tiket pesawat, dan hotelnya," urai Rifa.

Awal Juli, Hassan sudah mendarat di Moskow, yang diklaim hanya menjadi proses transit sementara. Komunikasi dengan keluarga masih berlangsung normal beberapa hari.

Tiba-tiba Hassan hilang kontak. Dia baru menghubungi Rifa dan ayah-ibu mereka awal Agustus, mengabarkan jika telah terperdaya. Kawan yang menawarinya pekerjaan ternyata menjadi korban penipuan serupa. Hassan dikirim ke garis depan pertempuran dengan Ukraina.

"Akhirnya adik saya menangislah. Dia bilang, "Kak, aku gabung sama militer Rusia," ungkap Rifa.

Keluarga mengupayakan segala cara sejak akhir September. Mereka menghubungi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow, hingga Kementerian Luar Negeri.

Kondisi Hassan cukup pelik. Paspornya sekarang ditahan oleh perekrut asal Rusia. Sementara upaya evakuasi tidak mudah karena menurut Kemenlu, adik Rifa itu berada di wilayah perang yang sulit dijangkau selain oleh pasukan Rusia atau Ukraina.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Heni Hamidah, menyatakan timnya sedang fokus menyisir jumlah WNI yang meninggal, tertangkap Ukraina, terluka, atau masih terjebak seperti Hassan. Dia berjanji pemerintah akan mengupayakan evakuasi. Namun Kemenlu perlu memastikan setiap WNI tersebut tidak memiliki masalah hukum, sebelum coba dipulangkan.

"Tentunya KBRI akan bekerja sama dengan otoritas setempat di sana, memastikan betul apakah mereka tidak terikat kontrak," ujar Heni dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu (11/10/2026). "Jadi sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat untuk memulangkan mereka."

Pengamat isu hubungan internasional dari Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menilai Hassan tidak serta merta melanggar aturan RI maupun internasional hanya karena berperang demi Rusia. Menurut Konvensi Jenewa, seseorang tidak otomatis menjadi tentara bayaran hanya karena berperang untuk negara lain, apalagi jika mereka korban TPPO.

"Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan konsuler sekalipun WNI tersebut berada di wilayah konflik," ujar Pizaro kepada Swara Indonesia Raya. "Pemerintah punya agenda memulangkan WNI yang terbukti menjadi korban TPPO dan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang merekrut WNI secara ilegal."

Tipu Daya Jadi Modus Utama Perekrutan Tentara Asing oleh Rusia

Hassan memberanikan diri menelepon diam-diam keluarganya, karena mendengar banyak rekan di kamp pelatihannya tewas akibat drone dan ranjau. Mereka bahkan tidak berperang melawan sesama manusia di garis depan.

Keluarga mengklaim Hassan tidak punya pengalaman militer sama sekali selama tinggal di Jakarta Timur. Namun dia masih mendapat kesempatan ikut kamp nyaris dua bulan, untuk dibekali cara bertahan hidup dan memegang senjata.

WNI lain yang bertempur untuk Rusia bernasib lebih sial. Pelatihan dasar militer yang mereka terima hanya 10 hari. Nasib nahas seperti itu dialami mendiang Taufiq Muhammad, lelaki asal Surabaya yang tewas dalam kontak senjata di kawasan Donetsk, Ukraina, Oktober lalu.

Sukamto Ayok, lelaki asal Blitar yang sedang menjadi tahanan perang oleh Ukraina sejak Oktober lalu, bahkan mengaku langsung dikirim ke garis depan beberapa hari usai meneken kontrak menjadi prajurit Ukraina.

"Banyak WNI yang begitu mendarat ke Rusia ditipu, diberi kontrak berbahasa Rusia, dan dikirim ke garis depan setelah diberi pelatihan hanya beberapa minggu," ujar Radityo Dharmaputra kepada Swara Indonesia Raya. "Bayangkan mereka kedinginan di cuaca winter dan ditaruh di garis depan tanpa pengalaman," imbuhnya.

Radityo adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang memantau perekrutan WNI ke militer Rusia sejak 2024. Hassan maupun Sukamto termasuk bagian dari nyaris 300 WNI yang kini bertempur bagi Rusia dalam konflik dengan Ukraina.

Dari data yang diperoleh Swara Indonesia Raya, tercatat pergeseran pola rekrutmen WNI yang dikirim Rusia ke garis depan pertempuran dengan Ukraina.

Pada 2024 lalu, mekanisme pendaftarannya bersifat sukarela. Tawaran jadi tentara bayaran Rusia beredar melalui kanal media sosial seperti Telegram. Namun sejak akhir 2025, rekrutmen mulai berubah menjadi jebakan lowongan palsu melalui pihak ketiga. Para agen menawarkan pekerjaan formal berupah tinggi di Moskow, Alabuga Special Zone yang dikenal sebagai pabrik drones Rusia, atau di Uzbekistan seperti yang diterima Hassan.

Tipu daya dan praktik perdagangan manusia di Rusia yang mengincar WNI meningkat drastis sepanjang 2026. Hanya di kurun Agustus-September tahun ini saja, ada 137 WNI meneken kontrak seperti Sukamto. Rata-rata yang direkrut berusia 35 tahun, merujuk data situs I Want To Live. Situs ini dikelola Badan Intelijen Pertahanan Ukraina (DIU) dan melaporkan berbagai kabar seputar rekrutmen prajurit asing yang bertempur demi Rusia.

Rusia getol merekrut tentara asing dalam konflik dengan Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari empat tahun ini. Intelijen Kenya melaporkan lebih dari 1.000 warganya direkrut dengan modus seperti yang dialami para WNI, merujuk laporan the Guardian. Rekrutmen militer Rusia ini juga dialami warga Kenya, Uganda, dan Afrika Selatan.

Presiden Diminta Hubungi Putin untuk Cegah WNI Direkrut Rusia

Andi Muhammad Rezaldy, Advokat Haris Azhar Law Office Jakarta, menjadi perwakilan keluarga enam lelaki asal Indonesia yang tertipu tawaran kerja ke Rusia, termasuk Hassan. Berdasarkan keterangan keluarga yang mereka dampingi, ada korban yang diminta agen di Rusia membayar hingga Rp200 juta supaya boleh kembali ke Tanah Air.

Intimidasi lain seperti ancaman kehilangan kewarganegaraan dan kekerasan turut dialami WNI yang dipaksa bertempur demi Rusia.

"Kami meminta Kementerian HAM, sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO, memantau dan mengawal kasus ini melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Luar Negeri," ujar Andi lewat keterangan tertulis yang diterima Swara Indonesia Raya.

Bareskrim Polri pada 2 November lalu menetapkan 13 tersangka kasus TPPO terkait rekrutmen tentara Negeri Beruang Merah. Dari catatan Bareskrim, WNI yang diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia berjumlah 58 orang.

Radityo menilai, dengan situasi yang sudah mendesak seperti sekarang, Kementerian Luar Negeri perlu mengeluarkan nota protes resmi. Bulan lalu, Kemenlu baru merilis nota diplomatik ke Moskow, meminta WNI dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apa pun.

Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang mengimbau agar mulai sekarang setiap WNI berhati-hati bila menerima tawaran pekerjaan dari Rusia. "Waspadai berbagai tawaran pekerjaan dengan imbalan yang tidak wajar dan juga tidak menandatangani kontrak-kontrak yang tidak dipahami," ujarnya.

Lebih lanjut, Radityo mendorong Presiden Prabowo Subianto segera melakukan komunikasi tingkat tinggi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurutnya, langkah semacam ini sudah pernah dilakukan Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2024, agar warga negaranya tidak direkrut menjadi tentara dalam konflik dengan Ukraina.

"PM Modi melakukan itu, dan cukup efektif menekan Rusia," kata Radityo.