Inggris, Malaysia, hingga Singapura Perketat Aturan Visa Kerja
Inggris menutup jalur visa "care worker" dari luar negeri. Pengetatan serupa terjadi di Malaysia, Singapura, dan Jepang, yang menjadi negara tujuan utama CPMI. Mengingat sektor "caregiver" kini jadi salah satu pekerjaan favorit CPMI, perubahan aturan di negara tujuan patut dicermati.
“Baik saya maupun pendahulu saya sebagai Menteri Dalam Negeri, bertanggung jawab atas sejumlah perubahan, termasuk menutup jalur visa "care worker" bagi pekerja dari luar negeri.”
Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood
BAGI orang Indonesia yang hendak #kaburajadulu, ada kabar buruk dari Inggris. Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) telah mengeluarkan keputusan untuk menutup jalur visa rekrutmen pekerja migran dari luar negeri secara permanen untuk sektor perawatan dewasa (adult social care). Aturan yang terbit pada 2025 ini sontak mendapat penolakan hebat. Alhasil, pada awal November 2026, Mendagri Shabana Mahmood merevisinya sedikit, di mana mereka yang sudah masuk Inggris sebelum Mei 2025 tidak akan terdampak. Namun tetap tidak ada penerbitan visa baru di masa mendatang.
Secara keseluruhan, penutupan rute ini memotong kuota dan diperkirakan berdampak langsung pada penurunan hingga 50.000 pekerja perawatan dan berkompetensi rendah yang awalnya direncanakan masuk ke Inggris dalam periode satu tahun pascapenutupan. Mengutip data pemerintah Inggris, kebijakan ini juga memicu dislokasi sekitar 40.000 pekerja migran yang sudah berada di Inggris namun izin sponsor perusahaannya dicabut akibat pelanggaran kepatuhan.
Sebelum penutupan rute ini diberlakukan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama KBRI London sebenarnya baru dalam tahap menjajaki dan memetakan peluang untuk mengirimkan tenaga perawat dan pendamping layanan keperawatan (caregiver) profesional ke Inggris secara resmi. Karena penutupan jalur visa ini, rencana penempatan caregiver baru ke Inggris otomatis tidak dapat dilanjutkan. Padahal, data KP2MI menunjukkan sektor care worker maupun caregiver meraih pertumbuhan yang sangat masif, baik dari sisi ketersediaan lowongan maupun minat kerja.
Inggris bukan satu-satunya. Di negara-negara tujuan utama orang Indonesia, pembatasan visa kerja terjadi dengan sejumlah variasi lainnya. Mulai dari aturan ambang gaji yang berhak didapatkan, pembatasan kuota, pungutan, hingga penutupan sektor.
Jepang membatasi jumlah pekerja asing yang masuk lewat angka. Batas gabungan 1.231.900 pekerja berlaku hingga tahun fiskal 2028, dan batas Specified Skilled Worker diturunkan menjadi 805.700 dari 820.000. Sistem Ikusei Shuro pengganti magang dijadwalkan beroperasi 1 April 2027 dengan batas 426.000. Jalur government to government (G to G) Indonesia-Jepang untuk care worker sangat kecil dibanding permintaan. Sebanyak 1.178 care worker diberangkatkan sepanjang 2023 sampai 2026.
Untungnya, salah satu negara yang kerap memuncaki negara tujuan favorit CPMI yakni Taiwan malah melonggarkan aturan. Kuota tambahan pekerja migran dikaitkan dengan kenaikan gaji pekerja lokal. Data pemerintah per Juni 2026 menunjukkan kalau sekitar 212.000 dari 895.000 pekerja migran Taiwan adalah caregiver lansia.
Negeri Jiran Malaysia ternyata salah satu yang paling ketat aturannya kini. Melansir AsiaNews, Malaysia tengah menerapkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Mereka menargetkan menurunkan proporsi pekerja asing dari 14,1 persen dari total angkatan kerja pada 2024 menjadi 5 persen pada tahun 2035. Tujuannya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik serta menaikkan upah pekerja lokal.
“Kami membekukan kuota pekerja asing untuk perkebunan, manufaktur, dan konstruksi,” ujar Menteri Sumber Manusia, Dato Sri R. Ramanan, melansir BERNAMA. Aturan yang sudah berlaku sejak 18 Maret 2023 tersebut masih berlaku hingga tahun ini. Alhasil, pada 2024 saja, tercatat ada 11.039 PMI dipulangkan dari Malaysia karena bekerja secara nonprosedural.
Singapura melakukan pengetatan secara bertahap. Strategi jangka menengah pemerintah Ministry of Manpower (MOM) Singapura untuk mengendalikan ketergantungan pada tenaga kerja asing, sudah dimulai sejak tahun ini.
Mereka menaikkan Local Qualifying Salary (LQS) menjadi 1.800 dolar Singapura per Juli 2026 dengan kenaikan gaji minimum S Pass menjadi 3.600 dolar Singapura mulai Januari 2027. Ini berarti, agar sebuah perusahaan tetap memenuhi syarat untuk mengajukan atau mempertahankan kuota visa kerja menengah seperti S Pass, mereka terlebih dahulu wajib menaikkan standar upah karyawan lokal agar tetap dihitung penuh dalam rasio kuota, sekaligus membayar standar gaji yang jauh lebih tinggi untuk pelamar asing baru.
Dampaknya yaitu mempersempit ruang gerak perusahaan dalam merekrut tenaga kerja asing secara murah, memaksa mereka untuk memprioritaskan pekerja lokal, dan hanya menggunakan kuota visa kerja bagi profesional asing yang benar-benar memiliki keahlian tinggi.
Korea Selatan juga tercatat memangkas kuota visa pekerja asing E-9 dari 165.000 pada 2024 menjadi 80.000 pada 2026. Penempatan PMI ke Korea tercatat 7.448 pada 2025, sehingga dampak pemangkasan terbaru baru akan terlihat pada data akhir 2026.