Target Kurangi Batu Bara untuk Elektrifikasi Jadi Debat Forum COP31

PERWAKILAN 190 negara berkumpul di Kota Antalya, Turki, sejak 9 November 2026, menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 (COP31). Mereka semua hadir membahas masa depan Planet Bumi, termasuk wakil Indonesia, merumuskan strategi bersama mengurangi ketergantungan pada energi fosil, seperti minyak, gas, dan batu bara.

Turki selaku tuan rumah sekaligus presidensi Forum COP31, membawa usulan ikrar elektrifikasi untuk disetujui seluruh delegasi. Proposal Turki menargetkan naiknya sumbangan energi listrik hingga 35 persen di pasar energi global pada 2035 mendatang, merujuk laporan Deutsche Welle.

Merujuk data terkini Badan Energi Internasional (IAE), energi fosil masih menguasai 86,7 persen permintaan energi global, sementara energi listrik baru seperlimanya. Jika target elektrifikasi ini tercapai, diperkirakan emisi karbon yang memicu perubahan iklim terpangkas 41persen dari level saat ini.

COP31 kali ini digelar saat Organisasi Meterologi Dunia (WMO) baru saja merilis laporan bahwa 2026 termasuk tahun paling panas sepanjang sejarah observasi ilmiah. Panasnya suhu tahun ini dipicu El Nino yang polanya semakin acak akibat perubahan iklim.

Pemanasan global turut memicu lelehnya lapisan es di pegunungan Nepal, meningkatnya kematian akibat suhu panas di Eropa, serta banjir bandang berbagai negara sepanjang dua tahun terakhir.

Forum COP31 rencananya berlangsung antara 9-20 November mendatang. Target elektrifikasi berjuluk '35 pada 35' ini baru satu dari 10 rencana aksi yang akan dibahas selama forum. Teks final ikrar dan pernyataan semua negara peserta kemungkinan baru diumumkan di hari terakhir.

Murat Kurum, Menteri Lingkungan Turki sekaligus Presiden Forum COP31, menyatakan target elektrifikasi ini sangat mungkin dicapai semua negara. Apalagi dampak Perang Iran-Amerika Serikat menunjukkan betapa signifikan efek negatif ketergantungan pada BBM.

"Krisis energi tahun ini mengejutkan kita semua. Saya rasa semua negara sekarang memahami bila energi yang mengandalkan impor sama saja menggantungkan nasib kita pada orang lain," ujar Kurum seperti dilansir Aljazeera. "Elektrifikasi melindungi komunitas kita dari volatilitas pasar energi global."

Besarnya Porsi Batu Bara untuk Listrik Disorot

Turki selaku pengusul target elektrifikasi ini sekaligus mencoba menawarkan rencana konkret untuk mencapainya. Negara di antara Asia dan Eropa itu membuat peta jalan senilai 500 miliar dolar AS, mencakup pembangunan 175 gigawatt pembangkit listrik dari panel surya dan angin .

Namun sikap pemerintah Turki itu dikritik pengamat dan lembaga swadaya sektor lingkungan. Emel Turker Alpay, perwakilan Greenpeace Turki, menyatakan usulan Murat Kurum tidak menyentuh isu batu bara yang masih menjadi penopang sepertiga pembangkit listrik di negara tersebut.

"Seharusnya ketika ada usulan elektrifikasi demi mengatasi perubahan iklim, yang harus diupayakan adalah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil," ujar Alpay, seperti dikutip the Strait Times.

Usulan target elektrifikasi dari Turki sejauh ini telah disetujui Australia. Namun sama seperti kritikan terhadap Turki, Australia juga disorot lantaran masih mengandalkan batu bara di sektor energinya. Sekitar 42 persen listrik Negeri Kanguru itu dipasok dari pembangkit LIstrik Tenaga uap (PLTU) alias batu bara.

Selain itu dari catatan ABC News, Australia mendapat kritikan tajam dari negara-negara di Samudra Pasifik, lantaran masih menambah proyek ektraksi gas lepas pantai seperti di Proyek North West, di sisi barat Australia. Proyek gas seperti ini termasuk penyumbang utama emisi karbon.

Berdasar informasi peserta Forum COP31, negara-negara Pasifik yang mengalami ancaman nyata tenggelam akibat dampak perubahan iklim, menjadi kubu oposisi target elektrifikasi Turki dan Australia. Koalisi Pasifik itu hendak mengusulkan rencana aksi yang lebih tegas dan keras untuk melepas ketergantungan pada energi fosil.

Sementara kubu lain yang juga mengupayakan agenda di COP31 adalah negara-negara eksportir minyak, seperti Arab Saudi dan Qatar. Negara-negara Teluk ini, menurut Aljazeera, siap berargumen bila energi fosil tetap berperan penting bagi masa depan energi Planet Bumi, asal dikombinasikan dengan teknologi untuk mengurangi emisi karbonnya.

Sejauh ini, usulan-usulan yang dikemukakan negara besar masih berkutat pada rencana aksi yang belum konkret, sebatas target angka pengurangan emisi atau rasio listrik tertentu. Nicki Hutley, ekonom sekaligus Anggota Dewan Perubahan Iklim Australia menyatakan yang lebih penting adalah komitmen setiap negara anggota PBB mengakhiri dominasi migas dan batu bara.

"Elektrifikasi bisa memicu penurunan biaya dan keamanan energi hanya jika kita benar-benar lepas dari pasar energi fosil yang penuh gejolak," ujar Hutley.

Indonesia Dorong Energi Terbarukan Sebagai Solusi

Perwakilan Indonesia turut hadir dalam COP31 di Antalya. Paviliun Indonesia, menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat fokus menyuarakan lima strategi iklim, terutama terkait transisi energi dan industrialisasi hijau.

Jumhur menyatakan transisi energi hijau ini merupakan target Presiden Prabowo Subianto. Indonesia berkomitmen melakukan dekarbonisasi untuk konsep energi dan industrinya beberapa tahun ke depan. Salah satu yang dijadikan contoh oleh Indonesia adalah realisasi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 Gigawatt-peak di Gilimanuk, Bali.

"Kita mulai dengan misalnya solar panel dan sebagainya. Itu menjadi hal ketiga yang kita promosikan dalam Paviliun Indonesia," ujar Jumhur di Antalya (10/11/2026), seperti dikutip kantor berita ANTARA.

Paviliun Indonesia juga berniat menyuarakan pentingnya upaya penurunan emisi di kota-kota besar, baik melalui pengolahan sampah maupun transisi energi yang ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia menjajaki dialog dengan berbagai negara peserta COP31 untuk mencari solusi pendanaan solusi iklim yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jumhur turut menegaskan bila pemerintah sedang merancang undang-undang keadilan iklim. Di beleid tersebut, penanganan dampak perubahan iklim bersifat inklusif, artinya melibatkan masyarakat adat, anak muda, dan perempuan. "Mereka tidak boleh terpinggirkan," ucapnya.