Negara Bekas Jajahan Menagih Janji Inggris
Negara-negara bekas jajahan Inggris yang tergabung dalam Commonwealth mendesak Inggris melakukan langkah nyata mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga penghapusan utang. Raja Charles III hanya menyampaikan penyesalan mendalam tanpa permohonan maaf formal, sementara PM Inggris Andy Burnham secara tegas menolak ganti rugi finansial langsung.
“MATAHARI tidak pernah terbenam di Inggris.”
Adagium ini sering dipakai untuk menggambarkan betapa luasnya wilayah jajahan Inggris. Pada masa kejayaannya di awal abad 20, Kerajaan Britania Raya mendominasi sekitar 24 persen wilayah Bumi, terbentang di hampir semua benua.
Hari ini, secara resmi hanya tersisa 14 British Overseas Territories yang berada di bawah kedaulatan penuh Istana Buckingham. Meski demikian, masih ada 56 negara anggota independen yang tergabung secara sukarela di dalam asosiasi Persemakmuran Bangsa-Bangsa (Commonwealth of Nations).
Pada Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM), para negara bekas jajahan ini kerap menyuarakan isu permintaan maaf dan keadilan reparasi (reparatory justice). Dari tahun ke tahun, diskusi tersebut baru sebatas agenda tambahan.
Tapi kali ini, CARICOM (Caribbean Community) selangkah lebih maju. Organisasi regional beranggotakan 15 negara itu menjadikan ini topik panas dalam helatan yang berlangsung pada 1-4 November 2026 di Antigua dan Barbuda.
“Permintaan maaf sebagai langkah awal yang sangat penting, tetapi permintaan maaf tanpa perbaikan tidaklah lengkap.”
Ketua CARICOM, Philip J Pierre
Gerakan yang diinisiasi CARICOM ini menuntut keadilan kompensasi dari penjajahan kolonial. Mereka telah merumuskan 10 poin tuntutan yang mencakup kesehatan masyarakat, pendidikan, pemulihan warisan budaya, rehabilitasi psikologis, penghapusan utang, dan kompensasi finansial. Inisiatif CARICOM inilah yang menggerakkan koalisi negara-negara Afrika di dalam Commonwealth untuk bersatu mendesak Inggris agar tidak lagi menghindari topik sejarah kelam imperiumnya
Reparasi negara bekas jajahan aslinya tidak secara resmi masuk dalam agenda CHOGM. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dua tahunan tersebut, sejumlah prioritas yang telah ditetapkan mencakup perdagangan, ketahanan iklim dan pembiayaan, keberlanjutan utang, demokrasi, serta peluang bagi generasi muda.
Namun, kampanye berkelanjutan yang dilakukan pemerintah negara-negara Karibia dan semakin berkembangnya gerakan reparasi internasional telah mendorong isu tersebut menjadi salah satu pusat perdebatan poIitik dalam CHOGM.
Melansir Guardian, Raja Charles III kemudian menyampaikan buka suara. Bahwa semakin dalam pemahamannya mengenai kekejaman perbudakan, semakin besar pula tekadnya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu.
“Perdagangan transatlantik manusia yang diperbudak masih membayangi kepulauan ini dan negara-negara anggota Persemakmuran lainnya.”
Raja Charles III
Namun, Raja Charles tidak sampai menyampaikan permintaan maaf ataupun secara tegas mendukung pemberian reparasi. Sebaliknya, ia kembali menyoroti isu pendidikan, lapangan kerja, perdagangan intra-Persemakmuran, dan ketahanan iklim sebagai upaya mengatasi kesulitan serta ketimpangan yang masih berlangsung.
Lebih jauh lagi, Perdana Menteri (PM) Inggris, Andy Burnham yang turut hadir di CHOGM, enggan memastikan apakah Inggris akan memberikan tambahan kontribusi keuangan kepada Persemakmuran.
“Saya sudah sangat jelas menyatakan bahwa kami tidak mendukung reparasi.”
PM Inggris, Andy Burnham
Meski demikan, imbuh PM, bukan berarti Pemerintah Inggris tidak mendukung negara-negara anggota Persemakmuran dalam aspek pembangunan, membantu mengatasi persoalan utang, ataupun menyediakan pembiayaan hijau.
“Kesadaran moral yang sejati menuntut permintaan maaf, yakni pengakuan atas kesalahan, penerimaan tanggung jawab, dan komitmen untuk mengupayakan reparasi. Sayangnya, Raja Charles III tidak melakukan satu pun dari hal tersebut.
Sekali lagi, ia telah mengecewakan orang-orang yang mengakuinya sebagai raja,” kritik Ketua Komisi Dukungan Reparasi Antigua dan Barbuda, Dorbrene O'Marde.
Di luar lokasi KTT yang dijaga ketat, sejumlah demonstran berkumpul sambil membawa poster bertuliskan, “Kami tahu apa yang telah kalian lakukan dan kami mengawasi kalian.” Ada pula poseter bertuliskan, “Kalian menyebutnya kekejaman yang mengerikan, tetapi menolak meminta maaf.”