Oversupply Nikel, Pemerintah Diminta Benahi Hilirisasi
Pertumbuhan kapasitas smelter juga belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan bijih nikel sebagai bahan baku.
Industri nikel nasional menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya kapasitas pengolahan yang belum sepenuhnya diimbangi daya serap pasar.
Kondisi tersebut kian kompleks setelah pasar nikel global mengalami kelebihan pasokan hampir 800 ribu ton dibanding kebutuhan dunia sekitar 3,5 juta ton per tahun, yang menekan harga nikel ke kisaran 15.800 dolar AS per ton.
Tekanan tersebut mendorong pemerintah Indonesia menyiapkan pengetatan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027. Situasi ini tak hanya menekan harga komoditas nikel, juga berisiko terhadap keberlanjutan investasi smelter dan arah kebijakan hilirisasi.
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (PERHAPI) Rizal Kasli menengarai persoalan industri nikel nasional berawal dari pembangunan smelter yang dilakukan secara masif, namun tanpa perencanaan matang.
Pemerintah dikritisi belum memiliki peta jalan (road map) hilirisasi yang jelas, beririsan pula dengan adanya dinamika geopolitik dan perkembangan pasar global. Oversupply atau kelebihan pasokan pun tak terhindarkan.
Menurut dia, persoalan tersebut berawal dari pembangunan smelter nikel yang sejak awal tidak memperhitungkan daya serap pasar maupun daya tahan cadangan nikel nasional.
"Akhirnya, terjadi kelebihan pasokan nikel dari Indonesia yang menyebabkan harga turun," ujar Rizal Kasli kepada Swara Indonesia Raya dikutip Minggu (22/11/2026).
Berdasarkan data Bappenas, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel sekitar 5,91 miliar ton, dengan cadangan logam nikel mencapai 62 juta ton. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, menguasai sekitar 42 persen sampai 44 persen cadangan global. Terbagi atas saprolit (kadar tinggi) dan limonit (kadar rendah) yang tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua.
Namun, ujar Rizal, ekspansi fasilitas pengolahan yang tak disertai perhitungan kebutuhan pasar, berpotensi menciptakan kelebihan pasokan. Ketika produksi nikel meningkat, sementara permintaan tidak tumbuh sebanding, maka tekanan terhadap harga menjadi sulit dihindari.
Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik investasi dan turut menekan tingkat keuntungan pelaku usaha di sektor pertambangan maupun pengolahan nikel.
Persoalan tak berhenti pada tekanan harga. Menurut dia, pertumbuhan kapasitas smelter juga belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan bijih nikel sebagai bahan baku. Imbasnya, pengusaha yang telah menggelontorkan investasi besar untuk membangun fasilitas pengolahan justru menghadapi risiko kekurangan pasokan.
Bahkan, terdapat potensi smelter tidak beroperasi optimal atau menganggur sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang memadai untuk mengembalikan investasi.
"Bagi pengusaha nikel, hal ini juga merupakan kerugian karena sudah membangun fasilitas pengolahan atau smelter, tetapi tidak mendapatkan cukup bahan baku nickel ore. Akhirnya smelter yang telah dibangun menganggur dan tidak menghasilkan revenue untuk pengembalian investasi," ucapnya.
Pemerintah didorong mempertimbangkan moratorium pembangunan smelter nikel baru. Penambahan fasilitas pengolahan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak semakin memperlebar kesenjangan antara kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, dan kebutuhan pasar.
Kebijakan perizinan selama ini terlalu berorientasi pada besarnya investasi yang masuk, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem industri nikel secara keseluruhan.
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah mulai mengandalkan pengetatan RKAB untuk mengendalikan produksi mineral. Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, instrumen tersebut cukup relevan diterapkan pada komoditas nikel, mengingat ekspor bijih nikel mentah tidak diperbolehkan.
Dengan demikian, pengaturan produksi dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan bahan baku smelter di masing-masing kawasan.
"Untuk nikel, jelas, mengingat tidak diperbolehkan ekspor mentah, tentu RKAB lebih dikendalikan sesuai dengan kuota kebutuhan bagi smelter per kawasan," kata Singgih kepada Swara Indonesia Raya.
Meski demikian, pengendalian produksi dinilainya tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural industri nikel. Pemerintah perlu memperbesar kemampuan manufaktur dan memperluas industri hilir agar produk hasil pengolahan nikel memiliki keterjangkauan pasar yang lebih luas.
Kebijakan pengendalian pasokan justru dinilai dapat membantu memperbaiki harga, jika dibarengi dengan peningkatan permintaan dari industri lanjutan.
"Justru menurut saya yang menjadi pekerjaan rumah ada di Kementerian Perindustrian, yaitu seberapa mampu memperbesar manufaktur atau industri hilir. Dengan kebijakan hilirisasi saat ini, pasokan yang terkendali akan mampu memperbaiki harga," ucapnya.
Singgih menambahkan, keberhasilan hilirisasi mineral seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah smelter maupun investasi yang terealisasi. Kemampuan industri manufaktur menyerap produk olahan menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai tambah dan memperbesar penerimaan negara.
Sebab, penerimaan negara dari sektor mineral berpotensi lebih besar ketika produksi terkendali dan industri hilir mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Dengan begitu, tantangan pemerintah bukan sekadar menambah kapasitas pengolahan, melainkan memastikan seluruh rantai industri nikel tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.

