TRUK ODOL: Ilustrasi penerapan tilang elektronik dalam penegakan batas muatan dan dimensi oleh Kementerian Perhubungan.
TRUK ODOL: Ilustrasi penerapan tilang elektronik dalam penegakan batas muatan dan dimensi oleh Kementerian Perhubungan.DITJEN PERHUBUNGAN DARAT, KEMENHUB

Truk ODOL Bikin Negara Rugi Rp43 Triliun per Tahun

Kementerian PU Usulkan Skema Dana Preservasi dari Truk ODOL
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Maraknya kendaraan anggkutan yang berdimensi dan bermuatan lebih telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan akibat rusaknya infrastruktur. Pemerintah kini mengkaji pengenaan biaya kompensasi ke kendaraan yang diketahui bermuatan lebih.

KENDARAAN angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih (over dimension over loading/ODOL) mendapat perhatian khusus Kementerian Pekerjaan Umum (PU) karena menyebabkan kerusakan infrastruktur dan  beban fiskal. Tak tanggung-tanggung, praktik pelanggaran muatan ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp43 triliun per tahun karena mempercepat kerusakan jalan nasional maupun jalan tol.

"ODOL itu mempercepat kerusakan, mempercepat penurunan kemantapan jalan nasional kita termasuk juga jalan tol," ujar  Menteri PU Dody Hanggodo  dalam diskusi InfraTalks di Perpustakaan Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dody menilai penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL melalui pembaruan regulasi lalu lintas akan berdampak signifikan terhadap efisiensi belanja infrastruktur nasional. 

Jika pelanggaran dimensi dan muatan dapat ditekan, usia pakai jalan nasional dan jalan tol akan kembali sesuai umur rencana hingga porsi anggaran pemeliharaan bisa dialihkan untuk sektor produktif lainnya.

"Sehingga biaya preservasi kita yang cukup besar, baik di jalan tol maupun jalan nasional, bisa kita alihkan kepada tempat-tempat lain yang membutuhkan, misalnya untuk irigasi atau membangun sekolah," tambah Dody.

PEMBARUAN REGULASI: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam diskusi InfraTalks di Perpustakan Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
PEMBARUAN REGULASI: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam diskusi InfraTalks di Perpustakan Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).SWARA INDONESIA RAYA/LIDYA H

Pelaksana Tugas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Javid Hurriyanto mengungkap, angka kerugian tahunan sebesar Rp43 triliun tersebut merujuk pada kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk menekan beban anggaran negara akibat kerusakan tersebut, KemenPU tengah mengusulkan mekanisme pembiayaan baru dalam pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Sekarang sedang disusun revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, di sana akan ada namanya dana preservasi. Ini sedang dibahas dengan Komisi V," tutur Javid.

Melalui skema dana preservasi tersebut, Javid menjelaskan, KemenPU mengusulkan agar pembiayaan pemulihan infrastruktur yang rusak tidak lagi sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengenaan pungutan atau biaya kompensasi pada kendaraan yang mengangkut muatan berlebih.

"Biaya itu nanti akan masuk ke biaya untuk pemulihan kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh ODOL. Ini sedang dibahas, mudah-mudahan segera bisa diputuskan," papar Javid.

BIAYA KOMPENSASI: Plt. Direktur Preservasi, Ditjen Bina Marga Kementerian PU Javid Hurriyanto dalam diskusi InfraTalks di Perpustakan Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
BIAYA KOMPENSASI: Plt. Direktur Preservasi, Ditjen Bina Marga Kementerian PU Javid Hurriyanto dalam diskusi InfraTalks di Perpustakan Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).SWARA INDONESIA RAYA/LIDYA H

Penguatan penegakan hukum terhadap truk ODOL sebenarnya telah memiliki landasan baru seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. 

Aturan itu juga mengatur penyederhanaan dan penyelarasan berbagai peraturan agar pengawasan dan penindakan terhadap truk ODOL dapat dilakukan lebih efektif.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menegaskan bahwa operasional truk ODOL menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan bisnis dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di ruas jalan tol.

Berdasarkan perhitungan teknis, daya rusak kendaraan ODOL ada di pangkat empat, yang berarti sangat mempengaruhi umur rencana jalan maupun jembatan.

"Dalam hal jalan tol, ini menjadi permasalahan dalam pemenuhan SPM karena jalannya menjadi cepat rusak dan memerlukan biaya preservasi lebih tinggi dari perencanaan," ujar Komang.