HARI PERTAMA KERJA PASCA LIBUR LEBARAN
Pekerja berjalan di terowongan Kendal, setelah turun dari Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa (16/4/2024). SWARA INDONESIA RAYA/MUHAMAD ALI

Resah Jadi Kelas Menengah

Selama 2019-2025, Jumlah Kelas Menengah Bawah Berkurang Lebih dari 11 Juta Orang.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Dukungan bagi kelas menengah bisa melalui pengurangan beban biaya pendidikan, perbaikan akses kesehatan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta keringanan pajak.

SAAT penulis buku 'Untuk Indonesia yang Kuat', Ligwina Hananto, menggelar jajak pendapat, ia bertanya kepada warga Twitter (sekarang X), apa itu kelas menengah? Jawabannya beragam, tapi kurang lebih responden menjawab kelas menengah adalah mereka yang bisa memenuhi kebutuhan primer, cukup untuk menjangkau kebutuhan sekunder, tapi belum tentu mampu memenuhi keinginan tersier. Itu menurut warga Twitter lebih dari 15 tahun lalu.

Sekarang, sebagian anak muda punya konsensus sendiri tentang definisi kelas menengah. Di Instagram dan TikTok, ada candaan, kelas menengah adalah kelompok karjimut kebab generation -- karyawan bergaji imut yang digulung persoalan hidup dan diimpit masalah ekonomi, mirip kebab.

Secara lebih saintifik dengan mengolah data Sensus Penduduk Nasional (Susenas) BPS sepanjang 2019 hingga 2025, Mandiri Institute dalam Mandiri Demographic Insights mengungkapkan, kelas menengah adalah yang berpendapatan antara 3,5 kali sampai 17 kali garis kemiskinan nasional atau antara Rp2,1 juta hingga Rp10,4 juta per kapita per bulan.

Ada 46,6 juta orang yang termasuk dalam kelompok kelas menengah. Jumlah mereka sekitar 16,37% populasi Indonesia.

Komposisi Kelas Menengah Indonesia
Komposisi Kelas Menengah IndonesiaTim Litbang dan Grafis Swara Indonesia Raya

Kelas menengah ini pun tidak tunggal. Berdasarkan jenjang pendapatan, Mandiri Institute mengelompokkannya menjadi tiga, yaitu kelas menengah bawah (LMC) yang berpendapatan Rp2,1 juta-Rp5,2 juta; kelas menengah pertengahan (MMC) Rp5,2 juta-Rp8,2 juta; dan kelas menengah atas (UMC) Rp8,2 juta-Rp10,4 juta.

Sedikit di bawah kelas menengah, ada kelompok calon kelas menengah (Aspiring Middle Class/AMC) yang kisaran pendapatannya antara 1,5 kali garis kemiskinan sampai 3,5 kali garis kemiskinan atau antara Rp914 ribu hingga Rp2,1 juta. Jumlah kelompok ini mencapai 141,9 juta orang atau sekitar 49,85% populasi.

Kelompok calon kelas menengah juga terdiri atas dua kelompok, calon kelas menengah level bawah (Lower AMC) dengan pendapatan antara Rp914 ribu-Rp1,5 juta sejumlah 97 juta orang. Kemudian kelompok calon kelas menengah level atas (Upper AMC) yang berpendapatan sekitar Rp1,5 juta-Rp2,1 juta yang jumlahnya 44,9 juta orang.

KENDARAAN RODA DUA
OJEK ONLINE. Pengemudi ojek online berhenti di perempatan Sarinah Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). FOTO : SWARA INDONESIA RAYA / MUHAMAD ALI

Di antara calon kelas menengah dan kelas menengah, terdapat persinggungan yakni Upper AMC dengan LMC. Totalnya 85,7 juta orang. Inilah kelompok yang pergerakannya dinamis karena berada di perbatasan. Mereka bisa naik kelas bila kondisi ekonomi mendukung. Hanya saja, selama 2019 hingga 2025, jumlah LMC tercatat turun lebih dari 11 juta orang dan Upper AMC cenderung stagnan.

"Tantangan utama terletak pada kualitas pekerjaan, beban konsumsi, dan kepemilikan buffer asset," demikian isi ringkasan Mandiri Demographic Insights.

Rela sakit dan tunggak SPP

Dalam riset Ketahanan Rumah Tangga Urban, Populix melakukan survei terhadap 1.000 rumah tangga perkotaan di Indonesia. Dari total itu, 54 persen responden berusia 24 tahun-35 tahun. Kemudian, 71 persen membelanjakan Rp3 juta sampai 8 juta per bulan, penanda rentang pengeluaran lazim kelas menengah perkotaan.

Populix membuat indeks ketahanan rumah tangga (HRI) untuk mengetahui seberapa mampu rumah tangga perkotaan menyerap guncangan ekonomi. Hasilnya, skor HRI nasional 69,4 dengan skor indikator Adaptive Action mencapai 96,3 sementara Basic Needs Security hanya 48,8; selisih 47,5 poin pada kedua indikator menandakan bahwa daya tahan rumah tangga belum diimbangi jaminan perlindungan pokok yang memadai.

"Rumah tangga urban melakukan semua upaya mandiri untuk bertahan, mulai dari mencari penghasilan tambahan hingga menekan pengeluaran. Ketika strategi ini tidak lagi mencukupi, akses kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan akhirnya menjadi korban," ungkap Policy & Social Researcher Populix, Anisa Dwi Ariyani, kepada Swara Indonesia Raya, pekan ini.

PENUMPANG BERDESAKAN: Penumpang berdesakan di dalam KRL Commuter Line dari arah Jakarta menuju Bogor.
PENUMPANG BERDESAKAN: Penumpang berdesakan di dalam KRL Commuter Line dari arah Jakarta menuju Bogor.SWARA INDONESIA RAYA/SALMAN

Dari 1.000 responden, 232 di antaranya masuk dalam kategori tidak miskin tapi rentan (vulnerable non-poor). Mereka masih bekerja, berpenghasilan di atas rata-rata, membelanjakan minimal Rp3 juta per bulan tapi tidak sanggup bertahan tiga bulan bila kehilangan pendapatan utama. Minimnya tabungan darurat membuat mereka berisiko luput dari jaring pengaman sosial pemerintah. Sebanyak 63,4 persen dari mereka tidak menerima bantuan apa pun.

Rumah tangga yang ekonominya terguncang menunda berobat 2,3 kali lebih sering dan menunggak biaya sekolah 3 kali lebih sering. Tabungan mereka hampir tidak bergerak, karena memang tidak ada.

Temuan Populix menegaskan, tekanan ekonomi perkotaan jauh lebih luas dari sekadar isu PHK. Sebanyak 60,1 persen responden mengaku pernah mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Meski begitu, kasus PHK yang dialami oleh responden maupun pasangan hanya 3,9 persen.

Di sisi lain, hampir seluruh responden merasakan kenaikan harga bahan pangan dalam enam bulan terakhir. Hal ini kian memberatkan mengingat pangan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi 48,3 persen rumah tangga.

Oleh karena itu, jaring pengaman sosial yang baru bekerja setelah timbulnya PHK dianggap terlambat. Rumah tangga biasanya sudah mengorbankan berbagai kebutuhan pokok jauh sebelum mereka kehilangan pekerjaan atau jatuh miskin.

Rumah tangga urban melakukan semua upaya mandiri untuk bertahan, mulai dari mencari penghasilan tambahan hingga menekan pengeluaran.
Policy & Social Researcher Populix, Anisa Dwi Ariyani

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal membenarkan bahwa stimulus dari pemerintah untuk kelompok kelas menengah memang tak sebanyak untuk kelas bawah. Kelas bawah mendapat bantuan sosial (bansos) dan sejenisnya, begitu juga kelas atas mendapat stimulus seperti tax holiday dan potongan pajak barang mewah.

Alih-alih mendapat bantuan, kelas menengah justru makin tertekan antara lain dengan kenaikan pajak. Contohnya ketika PPN dinaikkan beberapa tahun lalu.

"Itu yang kena kelas menengah. Belum lagi ongkos-ongkos biaya hidup, kenaikan iuran BPJS, harga BBM nonsubsidi naik. Pertamax itu yang pakai kelas menengah,” ujar Faisal .

Penuhi Kebutuhan Dasar

Dari risetnya, prioritas rekomendasi Populix kepada para pemangku kebijakan adalah untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan esensial yang paling rentan dikorbankan, seperti subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan.

"Dengan begitu, jaring pengaman sosial dapat bertindak lebih cepat untuk melindungi kelompok masyarakat yang tampak mampu tapi sebenarnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi" kata Anisa.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan selama ini masyarakat berpendapatan rendah memperoleh bantalan sosial melalui berbagai program bantuan pemerintah, sementara kelompok kelas menengah masih menghadapi tekanan ekonomi. Padahal, jumlah kelas menengah semakin menyusut setiap tahunnya.

"Dukungan pemerintah terhadap kelas menengah tidak harus selalu berbentuk bantuan tunai, tapi bisa melalui pengurangan beban biaya pendidikan, perbaikan akses kesehatan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta keringanan pajak untuk kebutuhan dasar tertentu," kata Riza dilansir ANTARA.

INFLASI TAHUNAN: Kegiatan jual beli sayur mayur di Pasar Modern PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (7/8/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan ("year-on-year"/yoy) hingga Oktober 2026 mencapai 3,23%.
INFLASI TAHUNAN: Kegiatan jual beli sayur mayur di Pasar Modern PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (7/8/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan ("year-on-year"/yoy) hingga Oktober 2026 mencapai 3,23%.SWARA INDONESIA RAYA/MORTEZA SYARIATI ALBANNA

Untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas menengah, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sedang membahas penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun depan. Insentif atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) itu ditujukan bagi pekerja di seluruh sektor dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan pada 2027.

Saat ini, batas penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Airlangga melanjutkan, besaran baru PTKP masih dalam tahap finalisasi dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Pembahasannya [PTKP] belum selesai dan tidak akan diberlakukan di Januari, jadi mungkin setelah Januari baru berlaku,” kata Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2026 di Jakarta, pekan lalu.