TINDAK PELANGGAR: Otoritas Jasa Keuangan menindak 10 kasus pelanggaran pasar modal, manipulasi saham, hingga pelanggaran emiten.
TINDAK PELANGGAR: Otoritas Jasa Keuangan menindak 10 kasus pelanggaran pasar modal, manipulasi saham, hingga pelanggaran emiten.SWARA INDONESIA RAYA/SALMAN TOYIBI

OJK Tindak 10 Pelanggaran Pasar Modal, Ini Daftar Pelaku dan Sanksinya

OJK Perintahkan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebesar Rp23,77 Miliar dan Denda Administratif Rp3,71 Miliar
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Pihak-pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal telah mendapatkan sanksi dari OJK. Sanksi itu diterapkan untuk menjaga integritas perdagangan.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal.

Penindakan tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham, pelanggaran keterbukaan informasi, transaksi material dan afiliasi, hingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan keuangan, serta pengalihan saham kepada masyarakat.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo mengatakan, penegakan hukum merupakan bagian dari komitmen regulator dalam menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi, serta memberikan perlindungan kepada investor.

Dari keseluruhan kasus, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan mengenakan denda administratif dengan total sekitar Rp3,71 miliar.

"OJK menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas," kata Wahyu Budi Satriyo, dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (21/11/2026).

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023.

OJK menemukan pola transaksi yang melibatkan 15 rekening efek nasabah dan dinilai menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Keuntungan tidak sah dari praktik tersebut mencapai Rp6,89 miliar.

Dalam kasus HOMI, OJK memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S untuk mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut.

OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun kepada Teddi Budiman, 10 tahun kepada Hermanto, serta tiga tahun kepada Indra S.

Sanksi itu turut disertai perintah penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan tersebut melalui sejumlah perusahaan sekuritas.

Manipulasi perdagangan juga ditemukan pada saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) pada 4–19 Mei 2021. OJK menetapkan JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat sebagai pihak yang melakukan pelanggaran.

Keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp10,83 miliar untuk JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur, serta Rp1,71 miliar untuk kelompok Andre Parlindungan dan pihak lainnya.

Atas kasus SAMF, OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun kepada JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

Sementara itu, Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai sanksi larangan selama 10 tahun menjadi nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek. OJK juga memerintahkan penutupan rekening efek milik Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan.

Kasus manipulasi berikutnya terjadi pada saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.

OJK menemukan transaksi yang dilakukan Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto, menimbulkan gambaran perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran sebenarnya.

Sebagian pihak diketahui terlibat dalam transaksi saham tersebut saat mengikuti kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Dari manipulasi saham SMDM, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar.

Aldo Pratama Purnomo, Rudi Thamrin, Ananda Mauludin, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Herjohan, dan Riki Gustanto dikenai larangan berkegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun, sedangkan Johan dikenai larangan selama tiga tahun.

Dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham HOMI, SAMF, dan SMDM, nilai keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp23,77 miliar.

Selain manipulasi saham, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) beserta jajaran pengurusnya atas pelanggaran keterbukaan informasi.

Perusahaan tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada regulator dan masyarakat, serta tidak mencantumkan informasi material dalam laporan tahunan 2022 terkait putusan Mahkamah Agung atas perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, Komisaris Utama TECH pada 2022.

TECH dikenai denda Rp250 juta, Sean William Henley Rp200 juta, Billy Andrian Rp80 juta, Yoas Rp80 juta, dan Nunu Nugraha Rp80 juta.

Pelanggaran transaksi material juga menyeret PT Karya Bersama Anugerah Tbk terkait perjanjian jual beli tanah di Kalimantan yang tidak melalui prosedur transaksi material sesuai ketentuan.

Perusahaan dikenai denda Rp800 juta, sedangkan direksi Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono dikenai denda Rp400 juta secara tanggung renteng.

OJK juga menjatuhkan denda Rp550 juta kepada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu yang ditentukan, sekaligus memerintahkan pengalihan saham tersebut dalam enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Sanksi berikutnya diberikan kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk sebesar Rp325 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga dikenai denda Rp550 juta atas pelanggaran kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat.

Perusahaan diwajibkan mengalihkan kembali sedikitnya 2,62% saham SMCB atau sekitar 236,73 juta saham kepada publik paling lambat 31 Desember 2026.

Lalu, OJK turut menjatuhkan denda Rp75 juta kepada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

Sementara itu, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas berbagai pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, antara lain penyajian laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, transaksi afiliasi, serta keterlambatan pengungkapan informasi material.

Auditor Jailani juga dikenai denda Rp15 juta terkait pelanggaran dalam audit laporan keuangan perusahaan tersebut.

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan konsekuensi kepada pelanggar, tetapi juga memastikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Keberhasilan penindakan tidak semata diukur dari jumlah maupun nilai sanksi, melainkan juga efektivitas tindakan korektif dan perubahan perilaku pelaku pasar.

Ke depan, OJK akan meningkatkan pengawasan transaksi efek, memperkuat pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum, serta mempererat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi perdagangan, memperbaiki kepatuhan emiten, serta memastikan keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan berjalan sesuai ketentuan.

Wahyu menegaskan, pasar modal yang transparan dan berintegritas menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.