BTN Negosiasi Perpanjangan Pengembalian Dana SAL
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meminta perpanjangan waktu pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga Desember 2027.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan, perseroan tengah berkomunikasi dengan pemerintah untuk meminta perpanjangan waktu pengembalian dana SAL.
BTN berharap pengembalian dana tersebut dapat dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap likuiditas pasar.
Ia menjelaskan hingga saat ini, BTN telah mengembalikan dana SAL sebesar Rp5 triliun, sementara, dana yang masih ditempatkan di perseroan tersisa sekitar Rp24 triliun hingga Rp25 triliun.
Nixon memastikan BTN tetap mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana tersebut hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah, yakni Juli 2027, dengan memanfaatkan saldo dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki perseroan.
Meski demikian, ia menambahkan BTN mengusulkan agar tenggat pengembalian diperpanjang hingga Desember 2027, dengan mengembalikan dana sekitar Rp2 triliun setiap bulan sehingga proses penarikan berlangsung lebih bertahap dan tidak memicu gejolak di pasar keuangan.
"Kita lagi ngomong dengan pemerintah. Kan pemerintah ngasih kita waktu sampai Juli (2027), kita masih ada sisa Rp24 triliun-Rp25 triliun lagi. Kita ngomong sama pemerintah, boleh gak sampai Desember (2027)? Supaya kita (kembalikan setiap) sebulan Rp2 triliun, jadi gak terlalu masuk ke market-nya, gak terlalu reaktif gitu. Tapi gradual pelan-pelan dan itu bisa kita tutup pakai tabungan. Nah ini mereka lagi kaji,"ujarnya kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Menurut Nixon, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai masukan dan memantau perkembangan kondisi perbankan sebelum memutuskan skema pengembalian dana tersebut.
Dia meyakini pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan yang tidak membebani industri keuangan secara berlebihan.
Nixon mencontohkan kebijakan penanganan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi COVID-19 yang pelaksanaannya juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bukan melalui penarikan sekaligus.
"Biasanya sih pemerintah juga kan, memonitor, mengamati, minta-minta masukkan. Ya, pasti gak memberatkan banget lah. Saya percaya. Dulu kan ada dana COVID-19, ingat gak ya? COVID-19 itu juga program pemerintah. 2020 kan 2 tahun juga. Jadi biasanya pemerintah ngejalanin begini biasanya nih. 2 tahun, jadi gak seketika juga. Jadi gak usah terlalu khawatir sih," jelasnya.
Di sisi likuiditas, Nixon menegaskan kondisi pendanaan BTN masih memadai meskipun rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) perseroan tercatat mencapai 97,9 persen hingga September 2026, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi likuiditas yang sebenarnya.
Adapun tingginya rasio LDR tersebut salah satunya dipengaruhi oleh skema pencatatan pendanaan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Nixon menjelaskan, dalam skema tersebut pemerintah menyediakan 75 persen dari total pendanaan, sedangkan 25 persen sisanya dipenuhi BTN secara mandiri melalui pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Ia menambahkan berdasarkan perjanjian pendanaan yang berlaku, porsi 25 persen tersebut dicatat sebagai pinjaman atau borrowings, bukan sebagai dana pihak ketiga (DPK) maupun giro, sehingga dana tersebut tidak masuk dalam perhitungan DPK BTN, dan turut meningkatkan rasio LDR perseroan secara administratif.
"Kreditnya 100 persen, 75 persen dibukukan sebagai giro yang 25 persen gak boleh ditaruh di belakang. Hanya karena perjanjian dipinjamannya," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BTN tengah berdiskusi dengan SMF guna mengkaji kembali skema pencatatan porsi pendanaan 25 persen dalam program FLPP.
Ia menyampaikan Perseroan mengusulkan agar dana tersebut dapat dibukukan sebagai giro atau deposito tanpa perlu mengubah struktur pendanaan yang selama ini berjalan.
Nixon mengatakan, pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali perjanjian kerja sama, termasuk laporan keuangan kedua pihak dan kajian tersebut juga mempertimbangkan keterkaitan perjanjian pendanaan dengan instrumen yang diterbitkan SMF serta potensi konsekuensi perpajakan apabila terdapat perubahan pencatatan.
"Kita lagi diskusi nih sama SMF, buka seluruh perjanjian-perjanjiannya, laporan keuangannya. Kita lagi minta agar ini bisa dibukukan sebagai giro tanpa merubah struktur yang lain-lain," ucapnya.
Dia menegaskan, pembahasan tersebut bukan merupakan perselisihan dan kedua pihak saat ini masih melakukan kajian untuk menemukan skema pencatatan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat diterapkan tanpa mengubah struktur pendanaan yang sudah berjalan.
Nixon menjelaskan apabila usulan tersebut dapat direalisasikan, rasio LDR BTN diperkirakan yang saat ini berada di kisaran 96 hingga 97 persen dapat turun menjadi sekitar 88 persen.
"Jadi kalau itu bisa kita bukukan, LDR kami sebenarnya cuma 88 persen," jelasnya.
Selain mengupayakan penyesuaian pencatatan pendanaan FLPP, ia menambahkan BTN juga terus memperkuat penghimpunan DPK, terutama dana murah, melalui peningkatan transaksi digital.
Selain itu Nixon menyampaikan Perseroan turut menyiapkan alternatif sumber pendanaan di luar DPK sebagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan likuiditas apabila diperlukan.
Di tengah upaya memperkuat pendanaan, BTN juga bersiap melanjutkan ekspansi kredit secara anorganik melalui rencana akuisisi portofolio kredit dari perbankan lain.
Nixon mengungkapkan, saat ini perseroan tengah melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap portofolio kredit pensiunan yang berasal dari dua bank swasta.
“Masih di tengah proses. Due diligence," ujarnya.
Nixon menjelaskan, terdapat dua skema yang berpotensi digunakan dalam transaksi tersebut, yakni pembelian secara langsung maupun melalui mekanisme bertahap.
Selain itu, ia menjelaskan terdapat pula pihak yang mengusulkan skema pertukaran sebagian portofolio kredit dengan aset pembiayaan milik BTN, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR).
"Ada lagi yang minta sebagian ditukar dengan KPR (kredit pemilikan rumah)," katanya.
Meski belum mengungkapkan nilai portofolio kredit yang menjadi sasaran akuisisi, Nixon memastikan perseroan tengah menggarap rencana tersebut secara serius dan menargetkan proses akuisisi dapat diselesaikan pada 2027 mendatang.
Ia menegaskan keseriusan tersebut tercermin dari penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) sebagai bagian dari tahapan uji tuntas.
"Yang pasti kita ingin masuk. Makanya kita ambil perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) untuk due diligence," tegasnya.
Sebagai informasi, BTN sebelumnya telah mengakuisisi portofolio kredit pensiunan milik SMBC Indonesia senilai Rp19,93 triliun pada 2026 dan aksi korporasi tersebut turut mendorong pertumbuhan kredit konsumer perseroan.
Adapun hingga September 2026, total kredit dan pembiayaan konsolidasian BTN tumbuh 14,6 persen secara tahunan menjadi Rp436,56 triliun.

