Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara Financial Forum di Gedung BEI, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara Financial Forum di Gedung BEI, Kamis (19/11/2026).SWARA INDONESIA RAYA / Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh

BI Catat Kredit Bank Swasta Mulai Tumbuh Signifikan

Kredit investasi tumbuh 24%, lebih tinggi dari kredit modal kerja dan kredit konsumer
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

BI mencatat pertumbuhan kredit bank swasta nasional dan bank asing meningkat signifikan, melampaui pertumbuhan kredit industri pada Oktober 2026.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan bank sentral mencatat adanya perubahan pola pertumbuhan kredit perbankan dalam dua bulan terakhir 2026.

Sejak September hingga Oktober 2026, pertumbuhan kredit tidak lagi hanya ditopang oleh bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tetapi juga mulai meluas ke bank swasta nasional dan bank asing.

Destry mengatakan, selama ini pertumbuhan kredit perbankan banyak didorong oleh bank Himbara seiring dukungan terhadap berbagai program pemerintah. Namun, dalam dua bulan terakhir, BI melihat pertumbuhan kredit yang signifikan pada bank di luar kelompok tersebut.

Bahkan, pertumbuhan kredit bank swasta nasional dan bank asing tercatat berada di atas pertumbuhan kredit industri yang mencapai 13,21 persen pada Oktober 2026.

"Jadi kita lihat sejak bulan September hingga terakhir Oktober ya kita lihat bank di luar bank Himbara, jadi ada bank umum swasta nasional dan bahkan bank asing itu mengalami pertumbuhan kredit yang sangat signifikan. Bahkan di atas pertumbuhan kredit total kredit secara industri yang sebesar 13,21 persen di Oktober," ujar Destry dalam acara Financial Forum di Gedung BEI, Kamis (19/11/2026).

Selain dari sisi perbankan, BI juga mencatat ada peningkatan kredit pada sektor-sektor yang tidak berkaitan langsung dengan proyek prioritas pemerintah. Bahkan, debitur yang menerima pembiayaan berasal dari kalangan swasta.

Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan bahwa efek bergulir dari pelaksanaan program pemerintah mulai terjadi dan menjangkau sektor-sektor lainnya.

Dari sisi pertumbuhan kredit investasi, BI mencatat terjadi kenaikan sebanyak 24 persen. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit modal kerja maupun kredit konsumsi.

"Artinya terjadi ekspansi dari modal kita. Sehingga ini bisa menjadi satu hal yang positif, yaitu kapasitas produksi kita mengalami peningkatan," katanya.

Dari sisi kebijakan likuiditas, Destry mengatakan pihaknya menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1 persen pada November 2026. BI juga akan kembali menurunkan GWM sebesar 1 persen pada 1 Desember 2026.

Dengan kebijakan tersebut, GWM perbankan akan turun dari 9 persen menjadi 7 persen sehingga tersedia tambahan likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.

Adapun penurunan GWM sebesar 1 persen pada 1 November 2026 menurutnya telah menambah likuiditas perbankan sekitar Rp89,9 triliun. Kebijakan tersebut juga meningkatkan likuiditas jangka pendek perbankan dan menjaga Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) tetap relatif stabil.

Selain penurunan GWM, BI juga memberikan insentif melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga sebesar 5 persen bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas atau strategis.

Hingga November 2026, BI telah mengembalikan dana kepada perbankan sebesar Rp466,2 triliun atau setara 5,16 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

Destry mengatakan dampak kebijakan tersebut mulai terlihat dari peningkatan kredit baru pada sejumlah sektor. Pada sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, kredit meningkat dari Rp214 triliun menjadi Rp232 triliun.

Sementara itu, kredit sektor perumahan meningkat dari sebelumnya Rp40 triliun menjadi Rp63 triliun. Jumlah debitur pada sektor-sektor tersebut juga terus mengalami peningkatan seiring penerapan KLM yang baru.

Di sisi lain, BI juga menyiapkan optimalisasi data digital dari transaksi QRIS untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Destry mengatakan BI memiliki data merchant dan pengguna QRIS yang dapat dimanfaatkan sebagai data historis. Data tersebut nantinya akan disinergikan dengan Kementerian UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui pemanfaatan data tersebut, BI akan mengidentifikasi merchant yang berpotensi mendapatkan dukungan pembiayaan.

"Karena sampai sekarang kredit ke UMKM itu masih sangat rendah sekali ya," ujar Destry.