UMKM HALAL: Pedagang memperlihatkan produk olahan kue kering dalam kemasan yang telah bersertifikat halal di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11/2026). Regulator sektor keuangan menyoroti rendahnya penyaluran kredit UMKM.
UMKM HALAL: Pedagang memperlihatkan produk olahan kue kering dalam kemasan yang telah bersertifikat halal di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11/2026). Regulator sektor keuangan menyoroti rendahnya penyaluran kredit UMKM.ANTARA/MUHAMMAD RIFKI HASAN

Regulator Soroti Minimnya Pertumbuhan Kredit UMKM

Kredit Korporasi Tumbuh 20 Persen, Sedangkan UMKM Hanya 3 Persen
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Meski kredit korporasi mengalami kenaikan hingga 20 persen, LPS mencatat adanya pelambatan pertumbuhan pada kredit UMKM dan kredit konsumsi. Penyaluran kredit perlu tetap seimbang dengan memperhatikan kelayakan usaha, kehatia-hatian, dan kemampuan nasabah.

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan kredit korporasi mencapai sekitar 20 persen, sementara kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih tumbuh sekitar tiga persen. Kredit konsumsi pun melambat.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, pemulihan kredit perbankan terutama ditopang oleh pembiayaan investasi dan modal kerja. Namun, pertumbuhan tersebut belum diikuti pemerataan pembiayaan di berbagai segmen.

"Pemulihan kredit terutama ditopang oleh investasi dan modal kerja ini perkembangan positif bagi pembangunan, tapi pembiayaan belum tumbuh secara merata," kata Anggito di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan pembiayaan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian. Meski begitu, dorongan untuk meningkatkan pembiayaan UMKM bukan berarti perbankan harus mengurangi penyaluran kredit kepada korporasi.

"Yang perlu kita dorong adalah agar investasi bisa ikut menggerakkan usaha kecil, rantai pasokan domestik, dan penciptaan lapangan pekerjaan," ujarnya.

KREDIT UMKM: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu dalam acara Financial Forum di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). LPS mencermati penyaluran kredit yang belum merata, termasuk kepada UMKM.
KREDIT UMKM: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu dalam acara Financial Forum di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). LPS mencermati penyaluran kredit yang belum merata, termasuk kepada UMKM.SWARA INDONESIA RAYA/NUR FAIZAH AL BAHRIYATUL BAQIROH

Keterhubungan investasi dengan usaha kecil dan rantai pasokan domestik diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata. Anggito mengingatkan penyaluran kredit tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan usaha dan kemampuan nasabah membayar kewajiban.

Di sisi lain, Anggito menyampaikan bahwa kondisi perbankan Indonesia secara umum masih sehat. Hal itu tecermin dari permodalan yang kuat, kualitas kredit yang membaik, serta likuiditas perbankan secara agregat yang masih memadai. Kredit perbankan yang sempat melambat pada 2025 kembali tumbuh dua digit pada 2026.

Namun, pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat belum secepat penyaluran kredit. Pada Oktober 2026, kredit perbankan tumbuh 13 persen, sedangkan simpanan tumbuh sekitar 8 persen.

Kesenjangan pendanaan (funding gap) terus LPS cermati bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu bukan berarti perbankan sedang menghadapi masalah likuiditas, karena menurutnya kondisi setiap bank berbeda-beda.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti juga mencermati hal yang sama. "Sampai sekarang kredit ke UMKM itu masih sangat rendah sekali ya," ujar Destry di acara yang sama.

BI menyiapkan optimalisasi data digital dari transaksi QRIS untuk mendukung pembiayaan UMKM, baik data merchant maupun pengguna QRIS. Data ini dapat menjadi data historis yang bisa disinergikan dengan Kementerian UMKM dan OJK untuk mengidentifikasi merchant yang berpotensi mendapatkan dukungan pembiayaan.

Sampai sekarang kredit ke UMKM itu masih sangat rendah sekali ya.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti

Terkait penyaluran kredit oleh perbankan kepada sektor riil dan UMKM, secara terpisah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK mencermati perkembangan permintaan kredit akan dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi yang disertai perubahan pola konsumsi masyarakat.

Di samping itu, tekanan daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah, dapat berdampak langsung pada omzet dan perputaran kas sektor riil dan pelaku UMKM.

"Dalam hal ini, OJK memandang bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit perlu dilakukan secara seimbang. Peningkatan penyaluran kredit harus didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang riil dan kemampuan membayar debitur," ungkap Dian melalui keterangan tertulis.